PasifikPenghadangan Pdt.Giay di DPR Papua Menjadi Perhatian Konferensi Gereja Pasifik

Penghadangan Pdt.Giay di DPR Papua Menjadi Perhatian Konferensi Gereja Pasifik

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) membahas perlakuan aparat keamanan Indonesia terhadap Pdt.Dr.Benny Giay di Jayapura pada, Senin (16/8/2021).

Pdt.Benny dibatasi dan ditahan di pintu pagar kantor DPR Papua ketika hendak melakukan doa dan renungan bersama melihat situasi di tanah Papua saat ini.

Pendeta Giay adalah Ketua Sinode gereja Kingmi di tanah Papua dan moderator Dewan Gereja Papua (DGP).

PCC menganggap, Pdt.Giay sangat dihormati di tanah Papua sebagai tokoh Kristen. Ia diperlakukan seperti penjahat biasa ketika hendak mencoba untuk berdoa dan membacakan renungan bersama anggota DPR Papua di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Baca Juga:  Bainimarama dan Qiliho Kembali Ke Pengadilan Tinggi Dalam Banding Kasus Korupsi

Dengan melihat itu, PCC mengaku sangat sedih bahwa pasukan keamanan Indonesia terus tidak menghormati para pemimpin dan rakyat Papua, meskipun ada Undang-Undang Otonomi khusus (Otsus) Papua.

Otonomi sendiri ditetapkan pada 2001 dan diperbarui pada 2021 tanpa konsultasi dengan rakyat Papua. Undang-undang tersebut seharusnya dirancang untuk mengabadikan nilai-nilai dan cita-cita penduduk asli Papua, dan memberi mereka keadilan dan perlakuan yang adil.

Baca Juga:  Dua Hari GCC, PM Rabuka: Jadilah Pemimpin Adat Bagi Semua Warga Fiji

PCC menganggap, apa yang diperlakukan terhadap pendeta Giay menunjukkan bahwa meskipun memiliki undang-undang sendiri, Indonesia memperlakukan rakyat Papua secara tidak adil, tidak demokratis dan tidak manusiawi.

PCC menyarankan kepada pemerintah di Pasifik harus mengatasi masalah ini dengan Indonesia yang ingin menjadi bagian dari komunitas regional melalui banyak lembaga pembangunannya.

PCC menyerukan Indonesia untuk mengakhiri perlakuan kejam dan kekerasan terhadap orang Papua oleh pasukan keamanan.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

PCC juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar pembebasan Victor Yeimo, Jubir internasional Komite Nasional Papua Barat dari Mako Brimob Jayapura, dan mendesak agar dia diperlakukan dengan bermartabat dan adil.

 

 Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.