JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pentingnya media berperspektif gender isu ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Pusat Jakarta menggelar pelatihan jurnalisme, Sabtu (13/11/2021) di Kafe Kopi Dari Hati, Sentani, Jayapura Papua.
Hiswita Pangau, Fasilitator PPMN mengatakan, terlaksananya Pelatihan itu bertujuan membangun media yang berperispektif gender sebagai ruang aman bagi perempuan dan media juga berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah untuk membawa suara-suara masyarakat yang terbungkam.
“Tujuannya untuk membangun kesadaran dan pemahaman jurnalis tentang perspektif gender serta pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan manajemen media,” katanya.
Pangau menilai, sistem sosial di Papua masih memegang budaya patriakri baik dalam kehidupan keluarga maupun adat istiadat sehingga perempuan sulit menyampaikan aspirasi dan tidak memiliki kontrol atas diri sendiri.
“Disini media dituntut untuk mengambil peran agar memahami tentang isu ketidakadilan gender. Yaitu, kekerasan terhadap perempuan, merginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda dan diskriminasi, agar dapat menyajikan berita untuk mendidik,” katanya.
Jurnalis Warga itu berharap, media melakukan kontrol terhadap adanya perlakukan dikriminasi terhadap perempuan dan anak.
“Sehingga dalam mengkonstruksi dan menganalisis nilai-nilai sosial yang berbasis gender bisa memberikan nilai-nilai yang konstruktif dan mendorong kemajuan kesetaraan gender serta menjadi ruang aman bagi perempuan,” harapnya.
Sementara, Emauel Gobay Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengatakan, media sangat penting mempublikasikan semua bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, faktanya media-media di papua jarang beritakan korban kekerasan terhadap perempuan.
“Kami lihat dalam beberapa kasus, salah satunya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah, itu dia, tidak banyak media yang liput. Malahan media-media dari nasional yang meliputi. pertanyaannya media-media lokal kenapa sampai tidak bisa liput. Apakah ada hubungan dengan para pejabat-pejabat yang adalah pelaku kekerasan perempuan dan anak?,” katanya saat dikonfirmasi secara terpisah, Minggu (14/11/2021).
Gobay mengatakan, guna menghilangkan segala macam asumsi dan prediksi yang tidak benar terhadap media. Pihaknya, berharap media membuka semua tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak.
“Nah, maksudnya agar dengan pemberitaan itu akan kemudian menjadi pendidikan hukum bagi public. bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan itu adalah sesuatu hal yang dilarang,” jelasnya.
Dia menambahkan, melalui media kesadaran publik akan mendidik dan membatu pihak penegak hukum dalam penanganan kasus tertentu kemudian menjadi rujukan Hukum bagi pemerintah.
“Jadi media sangat manfaat yang baik. Sisi lain dengan pemberitaan itu pula akan mengingatkan kepada institusi-institusi yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan melakuakn tugas. Seperti DPR Komisi tertentu, MRP Pokja Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempua dan anak,” katanya.
Pewarta : Atamus Kepno
Editor : Arnold Belau
