JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Sejak pertama dibentuk pada tanggal 19 November 2008, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selalu diperhadapkan dengan banyak tantangan termasuk upaya kriminalisasi dan pembubaran oleh negara melalui institusi TNI dan Polri.”
Demikian Ones Suhuniap, juru bicara nasional KNPB Pusat, menulis catatannya jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 KNPB pada 19 November 2021.
“Upaya kriminalisasi sejak tahun 2009 sampai sekarang 2021 masih terus dilakukan oleh negara melalui TNI dan Polri,” tulis Ones, Rabu (17/11/2021).
Tantangan pertama, kata dia, posko induk di lapangan makam Theys Hiyo Eluay, Sentani, Kabupaten Jayapura, dibongkar paksa oleh aparat keamanan Indonesia atas perintah Bupati Jayapura kala itu.
“Karena posko induk dibongkar pada tanggal 30 Desember 2008, akhirnya KNPB menempati markas Satgas Papua di dekat kediaman bapak Theys Eluay.”
Setelah itu, tahun 2009, KNPB didaftarkan Krisis Grup oleh pemerintah bahwa KNPB sebagai salah satu organisasi teroris dan kriminal.
“Akademisi Australia, Dr. Jason MacLeod mengklarifikasi bahwa KNPB adalah organisasi gerakan sipil yang berjuang secara damai dalam kota. Akhirnya, status KNPB sebagai organisasi teroris dan kriminal dihapus,” jelas Ones.
Sejak ditetapkan sebagai organisasi teroris dan kriminal, seluruh aktivis KNPB masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Akibatnya, semua lari ke hutan, baik Abe gunung bahkan sebagian bersembunyi di Sabron, Kabupaten Jayapura.
“Dalam hutan di Abe gunung, KNPB mendorong Mubes pertama di rimba,” katanya.
Setahun kemudian, 2010, KNPB menurut Ones, mendorong Kongres I yang akhirnya diselenggarakan di Sentani.
“Kongres ini melahirkan tiga resolusi, diantaranya persatuan diplomat, persatuan militer Papua, dan persatuan sipil melalui lembaga representatif,” urainya.
Upaya kriminalisasi tidak berhenti. Tahun 2012, KNPB kembali dituduh sebagai organisasi pengacau dan kriminal.
“Beberapa aksi kriminal bagian dari skenario dibuat, kemudian Ketua 1 KNPB Mako M Tabuni ditembak oleh anggota Kopassus dan Kepolisian Indonesia di Perumnas 3 Waena. Dan Hubertus Mabel dibunuh militer Indonesia di Wamena.”
Ones mengungkapkan, “Negara melalui aparatnya mendorong sebuah proposal dan mengusulkan ke DPRP, DPR RI dan Mendagri agar segera menggelar sidang paripurna untuk membubarkan KNPB setelah bunuh Ketua Satu dan Ketua Militan.”
Pada tahun yang sama, dalam tekanan militer, KNPB mendorong pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Timika.
“Tahun 2016 Polda Papua keluarkan maklumat larangan KNPB melakukan aksi demonstrasi dan usulkan ke pemerintah pusat untuk segera bubarkan KNPB,” kata Ones.
Semua upaya negara tidak bikin KNPB mundur selangkahpun. Sebaliknya, ujar Ones, KNPB tabrak maklumat Polda Papua dengan menduduki Mako Brimob Papua di Kotaraja, 1 Mei 2016.
Dalam situasi teror mental dan represi yang terus menerus dilakukan aparat keamanan bersama kaki tangannya, tahun 2018 KNPB gencar bangun konsolidasi hingga berhasil selenggarakan Kongres II di Kampung Vietnam, Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura.
“Kongres dua melahirkan satu resolusi politik, yaitu Mogok Sipil Nasional (MSN),” ujar Suhuniap.
Tahun 2021 KNPB dikriminalisasi dengan sejumlah aksi TPNPB. Ditambah dengan gencarnya propaganda buzzer yang menuding KNPB ingin gagalkan PON XX di Papua.
“Tudingan itu omong kosong belaka, karena memang tidak terbukti,” tegasnya.
Terakhir, kata dia, pada pekan lalu aparat kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah warga di kawasan Expo Waena setelah mendengar aktivis KNPB sedang makan bersama.
Kejadian pertama, 9 November 2021, aparat kepolisian mendatangi tempat Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kossay, sedang duduk sambil masak. Kejadian kedua, 13 November 2021, aparat kembali mendatangi tempat yang sama bahkan menurut Ones, rumah warga sempat digeledah.
Suhuniap menyatakan, “Upaya kriminalisasi, propaganda dan skenario yang terus menerus dimainkan oleh kolonial terhadap KNPB semakin kuat dan percaya diri serta makin dewasa menghadapi tantangan perjuangan West Papua.”
Masih menurutnya, “Semua upaya itu tidak membuat KNPB mundur dari perjuangan, malahan apa yang dilakukan Indonesia terhadap KNPB memberi kekuatan untuk mempertahankan perjuangan pembebasan nasional West Papua.”
Sementara itu, Warpo Sampari Wetipo, Ketua I KNPB Pusat, menyatakan, KNPB sebagai media rakyat West Papua tetap konsisten dengan misi perjuangan sipil di dalam kota.
“Apapun upaya dan tindakan dilakukan oleh aparat Indonesia terhadap KNPB tidak akan pernah mematahkan semangat perjuangan. KNPB percaya pada agenda hak penentuan nasib sendiri yang diperjuangkan selama ini,” tegasnya.
Wetipo juga senada dengan Ones Suhuniap, “Selama rakyat Papua masih belum diberikan ruang demokrasi untuk menentukan nasib sendiri (Self Determination), KNPB akan tetap ada di seluruh Tanah Papua.”
“KNPB semakin berakar di Papua, dari Sorong sampai Merauke bersama rakyat tertindas untuk merebut kembali kemerdekaan West Papua,” ujarnya.
REDAKSI
