)* Penulis adalah politisi senior dan intelektual Papua
Berkali-kali sudah dari berbagai pihak mengingatkan kepada Pemrintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan yang langsung menyentuh pada akar masalah. Peringatan tersebut disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan belanja masalah pada fakta empiris sejarah politik papua maupun respon atas dinamika masalah yang sedang berkembang dalam sepanjang masa.
Tetapi semua peringatan dari berbagai pihak tersebut ternyata tidak pernah direspon positif dari Pemerintah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penyelesaian masalah Papua. Malahan Pemerintah selalu mengambil kebijakan diluar dari apa yang diperingatkan para pihak sehingga akar masalah Papua tetap membara sepanjang waktu.
Pemerintah membaca akar masalah Papua adalah soal kesenjangan sosial, soal buruknya kesejahteraan, soal kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan kebodohan orang asli papua dalam pembangunan daerah. Bacaan Pemerintah terhadap setumpuk masalah Papua sebenarnya bersifat politis. Pemerintah tidak berani jujur menyatakan akar masalah yang sebenarnya. Karena itu selalu menghindar dengan mereproduksi berkali-kali berorientasi politis pula.
Lahirnya Otonomi Khusus Jilid I dan II diikuti instrumen regulasi lainnya semua berorientasi politis. Kebijakan selanjutnya dengan isue Pemekaran Provinsi adalah merupakan muatan politis yang tidak pernah akan mampu menyelesaikan akar masalah Papua dan selama itu pula Papua tetap membara.
Secara jujur dari semua pihak mengakui bahwa akar masalah Papua adalah masalah ideologi politik yang terkait dengan perjalanan sejarah politik Papua masa lalu. Dengan demikian semua pihak juga menawarkan kepada Pemerintah untuk dibuka ruang Dialog antara orang Papua dengan Pemrrintah Indonesia. Dari berbagai kajian para pihak, Dialog merupakan cara yang demokratis dan bermartabat untuk menyentuh akar masalah Papua .
Sebab indikasi dimana Ideologi Politik sebagai akar masalah Papua tetap masih eksis sampai saat ini. Tidak bisa kita pungkiri dan dikesampingkan adanya gejolak-gejolak politik yang berkembang di tanah Papua dan diluar Papua. Konflik antara TNI/POLRI Versus TPNPB OPM selama ini, letusan-letusan aspirasi Papua merdeka yang berkembang dimana-mana didalam dan diluar negeri adalah fakta bahwa akar masalah Papua adalah masalah ideologi politik.
Untuk meredam akar masalah papua seharusnya ditentukan dengan resep yang tepat. Tetapi semua kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mengatasi masalah Papua justru sangat bertolak belakang dengan posisi akar masalah sesungguhnya. Seperti seseorang yang sakitnya dikepala tetapi diberikan resep obat untuk penyembuhan sakit gigi. Jelas sakitnya tidak sembuh-sembuh malah menjadi komplikasi dan menyebar keseluruh tubuh.
Oleh sebab itu Pemerintah hendaknya berpikir dan bertindak sebagai seorang dokter yang profesional memberikan resep obat yang tepat untuk penyembuhan pemyakit pasien secara tuntas. Otonomi Khusus Jilid I sebenarnya sebuah resep kebijakan yang tepat. Tetapi karena Otsus ini bersifat politis maka tidak ada kemauan politik pemerintah secara konsisten melaksanakan seluruh amanat Otonomi Khusus tersebut sehingga masalah Papua semakkn tumbuh.subur dalam era pemerintahan Otonomi.Khusus.
Akar masalahnya berkembang semakin dinamis dan meluas keseluruh jagat raya. Agen-agen penyebarpun tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan , membuat posisi Pemerintah semakin sulit membatasi pergerakan para aktor (agen). Akhirnya akar masalah Papua semakin terpublikasi secara masif diforum-forum resmi internasional.
Sementara Pemerintah Indonesia tetap berkutat pada posisi lama coba memplintir akar masalah papua adalah masalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena itu tetap mereproduksi kebijakan yang berorientasi penguatan status sosial dan ekonomi bagi masyarakat Papua dengan target bahwa keberhasilan kebijakan seperti itu akan mereduksi perkembangan dan kemajuan ideologi politik papua sebagai akar masalah Papua.
Langkah kebijakan Pemerintah bisa berhasil kalau tujuan kebijakan tersebut konsisten diterjemahkan dengan benar dinikmati rakyat. Tetapi sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil sesusi tsrget, maka menjadi bumerang bagaikan senjata makan tuan , diserang balik oleh lawan dengan memanfaatkan dampak kegagalan kebijakan tersebut sebagai pendukung refrensi dalam diplomasi politik keberbagai pihak. Dengan demikian peluang ideologi politik sebagai akar masalah Papua tetap berkembang dan tetap tumbuh subur dalam pandangan orang Papua.
Walaupun akan dimekarkan menjadi beberapa Provinsi ditanah Papua tetapi selama akar masalah tidak pernah disentuh dengan solusi yang tepat, maka ruang tumbuh suburnya ideologi politik tetap akan terbuka. Oleh karena itu tabukan atau tidak dihiraikan isue ideologi politik sebagai akar masalah Papua. Semakkn dibiarkan atau ditabukan, maka semakin disakralkan pula oleh penganut ideologi politik yang berbeda menjadi kekuatan untuk menumbuhkembangkan paham atau ideologi yang berbeda.
Fenomena pernedaan paham atau ideologi politik ini sudah 50-an tahun berkembang sampai dengan saat ini. Tetapi cukup aneh juga, karena Pemerintah tidak pernah mau belajar dari perjalanan panjang ini. Sudah melewati setengah abad namun persoalan perbedaan ideologi politik menjadi bara faktor oenyebab akar masalah Papua. Dengan masih eksisnya akar masalah ini maka selalu mendatangkan msalah demi masalah terpolalah suatu siklus kekerasan yang silit diselesaikan dengan tuntas.
Mengapa begitu sulit diselesaikan akar masalah Papua. Ada beberapa kemungkinan, di antaranya:
- Status Politik Papua masih bermasalah
- Masih ada kelompok ekstrimis yang terus membangun paham dan ideologi Papua merdeka
- Masih adanya paham perbedaan rasial dari rakyat Indonesia terhadap orang Papua
- Tumbuh suburnya isue SARA di Indonesia.
Keempat penyebab diatas lebih dominan adalah status politik Papua. Status Politik Papua masa lalu merupakan faktor yang dominan mempengatuhi aksi dan reaksi politik dalam pembangunan Papua. Orang Papua masih mengklaim status politik papua masa lalu belum selessi namun demikian sebaliknya Pemerintah Indonesia mengklaim , status politik papua masa lalu sudah selesai dan Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.
Tentu mssing-masing pihak memiliki argumentasi politik. Orang Papua merasa bahwa Papua sudah merdeka sebagai suatu bangsa yang berdaulat sejak 1 Desember 1961, tetapi kemerdekaan itu direbut oleh Pemerintah Indonesia melalui Trikora 19 Desember 1961. Sementara Pemerintah Indonesia merasa status politik papua sudah selesai melalui PEPERA 1969.
Saling klaim mengklaim tentang status politik Papua inilah yang memungkinkan adanya perbedaan persepsi politik dari pemrrintah Indonesia terhadap papua. Persepsi tersebut terbentuk suatu pandangan dalam melihat Papua sebagai daerah rawan politik. Sehingga mempengaruhi pola pikir dan cara pandang dalam seluruh pengambilan keputusan/kebijakan terhadap pembangunan papua.
Karena itu setiap pengambilan keputusan tentang papua selalu dibayangi oleh unsur kecurigaan politik maka hasilnya dapat kita saksikan bahwa setiap kebijakan pemerintah selalu bertolak belakang dengan aspirasi berdasarkan kebutuhan rill masyarakat Papua.
Memang tidak bisa terhindar karena pola pandang sudah terbentuk lama dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu unsur kecurigaan tetap melekat dalam setiap produk kebijakan, termasuk setiap orang papua yang lantang bersuara terhadap kebijakan pemerintah selalu dicugai sebagai bagian kelompok ekstrimis atau kelompok pembangkang kebijakan pemerintah.
Dengan demikian hak-hak sipil dan politik serta hak kebebasan berdemokrasi orang papua secara terstruktur, sistematis dan masif dibungkam dengan dilabeli stigma politik sebagai kelompok separatis dan OPM. Stigmatisasi politik seperti ini sebenarnya berakibat buruk pembunuhan karakter seseorang (Papua) tetapi juga berdampak buruk bagi negara dan pemerintahannya karena akan semakin membara masalah Papua. (*)
