SORONG, SUARAPAPUA.com — Samuel Bless, Direktur Yayasan OYO Papua Sorong menilai upaya pemerintah mekarkan 4 provinsi baru di Tanah Papua bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah masalah baru yang tidak akan pernah diselsaikan secara gentlemen oleh pemerintah Indonesia.
“Pemekaran propinsi maupun Kabupaten hanya memperpanjang masalah di Papua. Luas wilayah memungkinkan tetapi jumlah penduduk yang hanya 4 juta lebih. Kalau didistribusikan untuk 6 provinsi rata-rata hanya 900.000 orang per provinsi. Itu tidak wajar dan tidak seimbang,” bebernya kepada suarapapua.com pada 4 Februari lalu di Sorong, Papua Barat.
Dia menilai ada rencana lain yang sedang pemerintah siapkan. Menurutnya upayakan pemekaran yang prosesnya sedang berjalan itu merupakan langkah pembunuhan ras Melanesia.
Bless mendunga di balik rencan pemekaran itu pemerintah akan mendatangkan para tenaga kerja untuk kerja di berbagai bidang pada 4 provinsi baru yang akan dimekarkan tersebut dari luar Papua.
Dia juga mempertanyaakan tujuan pemekaran provinsi. Jika di bandigkan jumlah Orang Asli Papua (OAP) sangat tidak memenuhi syarat pemekaran. Bless menyarangkan agar Presiden Joko sebelum Provinsi atapun Kabupaten di tanah Papua dimekarkan agar negara selesaikan permasalah di Papua.
”Rencana pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat adalah niat jahat untuk memusnahkan ras Melanesia di Papua dan Papua Barat lalu mendatangkan para imigran dari Sulawesi,Jawa dan Kalimantan ,Sumatera dan Maluku untuk menginjak-injak martabat dan hak orang asli di Papua di tanahnyasendiri. Papua pemekaran bukan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan Papua yang sampai saat ini berdarah-darah,” tegas Bless.
Lanjut Bless, hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tanah Papua. Malah Pemerintah sedang menciptakan konflik yang berkepanjangan.
“Konflik di Papua belum selesai. Pemekaran akan medatangkan konflik yang berkepanjang lagi,” tambah nya.
Selain itu direktur OYO Papua itu mengharapkan respon pemerintah Indonesia untuk menyikapi masalah Papua adalah upaya cepat untuk merundingkan masalah Papua dengan melibatkan kelompok TPNPB-OPM baik di tanah Papua maupun di luar negeri.
“Pemerintah segara perundingan untuk memecahkan akar masalah Papua,” harap Blesss.
Sementara itu, Alex salah satu aktivis di Sorong kepada suarapapua.com meminta tim kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan pemerintah daerah lakukan di lima (5) Kabupaten dan satu (1) kota di wilayah kepala burung tanah Papua untuk segera menghentikan kegiatan sosialisasi tujuan DOB Papua Barat Daya (PBD).
“Kegiatan ini ilegal. Segera hentikan pembahasan Papua Barat Daya, pemerintah harus mendengar suara rakyat Papua. Selama kami rakyat Papua selalu lakukan aksi untuk menolak pemekaran wilayah. Sosialisasi ini juga tidak melibatkan rakyat Papua,” katanya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
