JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Istana kepresidenan di Jakarta akhirnya menerima kunjungan Perdana Menteri Papua New Guinea, James Marape pada, Kamis 931/3/2022). Sambutan itu dilaksanakan di Istana Bogor, Jawa Barat.
Dalam kunjungan itu, James Marape didampingi istrinya, Rachel Marape bersama delegasi. Pihaknya disambut langsung Presiden Joko Widodo. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi perdana PM James Marape ke Indonesia, setelah menduduki jabatan perdana Menteri dua tahun lalu.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mengkonfirmasi pemerintahnya akan menyelesaikan hingga sembilan perjanjian dengan Jakarta untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia.
Marape berada di Indonesia dengan delegasi lebih dari 70 orang – sebagian besar mewakili sektor bisnis – untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Dia diperkirakan akan membahas usulan kemitraan dengan perusahaan Perminyakan Indonesia – Pertamina – untuk sumber bahan bakar alternatif di antara sejumlah masalah dalam agenda selama kunjungan yang berakhir pada hari Jumat nanti.
Marape mengatakan Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara kedua negara “akan sangat melengkapi agenda sosial-ekonomi Papua Nugini di masa depan dan menuai hasil nyata dalam jangka pendek hingga jangka panjang.”
Sebelumnya, kunjungan itu dikritisi Lembaga Think tank, yang merupakan lembaga, perusahaan, atau kelompok yang diorganisir untuk penelitian interdisipliner dengan tujuan memberikan saran tentang beragam masalah dan produk kebijakan melalui penggunaan pengetahuan khusus dan aktivasi jaringan di Papua New Guinea.
Pihaknya mengatakan delegasi pemerintah yang beranggotakan 71 orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan dua hari itu adalah perjalanan yang “sia-sia” dan “tidak ada gunanya”. Karena kunjungan itu dilakukan pada masa menjelang pemilihan nasional PNG.
Walaupun Perdana Menteri James Marape mengaku kunjungan itu dilakukan atas undangan Presiden Indonesia, Jokowi Widodo guna membicarakan hubungan bilateral antara kedua negara di sektor perdagangan.
Namun, Think Tank mengangap bahwa kunjungan itu mestinya tidak dilakukan, karena waktu pemilihan nasionak cukup dekat.
Direktur eksekutif grup Think Tank, Samson Komati mengatakan bahwa hanya sebulan negara sebelum keluarkan surat perintah pemilihan, ada beberapa tanda yang menandakan bahwa pemilihan akan gagal.
Bahkan ia menyatakan, perjalanan delegasi ini menimbulkan banyak kecurigaan.
“Dengan latar belakang ini, perdana menteri membawa 71 orang ke Indonesia. Saya tidak melihat ini sebagai keputusan yang bijaksana. Kami percaya pemilu harus menjadi prioritas pemerintah,” kata Komati.
Pewarta: Elisa Sekenyap
