Oleh: Paskalis Kossay)*
)* Penulis adalah Intelektual Papua dan Politisi Senior Papua
Sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab bersama tentang konflik Papua yang terus berlangsung sampai saat ini dan nanti juga kedepan dan seterusnya. Setelah ULMWP menyatakan resmi bahwa perjuangan mereka dalam agenda kemerdekaan Papua sedang ditempuh dengan cara damai melalui pendekatan diplomasi.
Hal ini ditempuh mengingat jalan kekerasan dimasa lalu banyak menimbulkan korban jiwa rakyat sipil, maka generasi dibawah kendali ULMWP lebih memilih jalan damai dengan pendekatan diplomasi politik. Lalu pertanyaan besarnya siapa yang menggerakan konflik bersenjata yang berlangsung sampai saat ini ?
Saudara/ saudari warga net sekalian, khususnya warga papua, kita perlu selidiki siapa sesungguhnya aktor-aktor kekerasan dan konflik dipapua. Ada banyak indikasi didepan mata kita jika kita jujur menilai siapa sesungguhnya aktor intelektual aksi-aksi kekerasan di papua.
Secara kasat mata ada kelompok TPNPB, apakah kelompok ini benar-benar berafiliasi politiknya dengan ULMWP atau faksi lain di luar ULMWP yang motifnya hanya mengganggu keamanan papua dengan jalan kekerasan. Keberadaan TPNPB ini pun perlu diketahui, kelompok ini murni berjuang papua merdeka atau kelompok binaan orang dalam sengaja dipakai untuk terus mengganggu stabilitas keamanan Pspua.
Jika dicermati baik, pemerintah Indonesia sudah mengetahui anatomi kekerasan papua. Kalau saja ada niat baik untuk membangun papua, sebenarnya sudah lama pemerintah mencari solusi yang tepat penyelesaian konflik papua. Namun entah mengapa terkesan pemerintah Indonesia sengaja memelihara konflik papua sampai dengan hari ini.
Hal ini bisa kita lihat, dimana kelompok khombatan TPNPB sudah memiliki persenjataan canggih. Peluru pun diketahui disuplay dari dalam oleh oknum anggota TNI dan Polri. Miris ketika melihat seorang oknum anggota TNI dan Polri dengan teganya menjual amunisi pada pihak lawan dan akhirnya peluru itu kembali makan tuannya sendiri. Ini situasi anomali yang sulit terurai memjadi benang merah menuju penyelesaian konflik secara tuntas.
Kehadiran pasukan TNI dan Polri yang berlebihan pun tidak tepat untuk menyelesaikan konflik papua. Kehadiran pasukan justru lebih diperparah kondisi keamanan Papua. Lagi-lagi kalau saja ada niat baik Pemerintah pada papua, tidak perlu dikerahkan pasukan berlenihan. Cukup perkuat kemampuan tempur pasukan organik di daerah.
Dari semua kejanggalan sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan konflik papua sebagaimana tersebut diatas maka bisa diasumsikan konflik yang berkepanjangan di papua ini sengaja terpelihara. Terpelihara dengan tujuan sebagai wilayah uji coba kemampuan tempur militer, sekaligus sebagai komoditas bisnis ekonomi dan bisnis jual beli jabatan bagi pimpinan teras kalangan TNI dan Polri.
Dampak buruknya, kondisi keamanan terganggu, pergerakan pembangunan daerah menjadi stagnan. Rakyat menjadi korban, korban fisik maupun nyawa. Pemerintah Indonesia tidak jelih melihat pengorbanan dari dampak buruk akibat konflik ini. Pemerintah lebih melihat aksi kekerasan itu. Karena itu dampak buruk yang mengorbankan rakyat dan pembanhunannya dibiarkan tak terurus baik.
Kesempatan ini akan diambil pihak ULMWP dan menyatakan bahwa ULMWP berjuang tanpa kekerasan. Sikap ini secara politik ULMWP menampar muka Pemerintah Indonesia yang sedang mengirim pasukan besar-besaran ke Papua. Dalam diplomasi politik luar negeri pun ULMWP punya alasan kuat meyakinkan negara lain bahwa mereka sedang berjuang dengan jalan damai. Lalu bagaimana sikap diplomasi Indonesia untuk menantang sikap politik ULMWP ini. Sebaiknya segera menarik seluruh pasukan non organik supaya balance ada alasan kuat untuk menantang sikap ULMWP.
Ingat bahwa ada empat agenda perioritas ULMWP saat ini, pertama, menghadirkan Komisi Tinggi HAM PBB masuk Papua, kedua, dalam waktu dekat akan segera menuju anggota MSG , ketiga, memperjuangkan Resolusi PBB tentang masalah Papua, dan keempat, memperjuangkan pelaksanaan Refrendum di Papua. Dalam upaya terwujudnya empat agenda perioritas tersebut ULMWP telah menggalang dukungan politik dari 103 negara anggota PBB dari 193 negara anggota tetap PBB saat ini.
Ini suatu langkah maju bagi ULWP dalam memperjuangkan agenda politik papua merdeka. Jika Indonesia tetap berkutat dengan operasi militer dipapua maka momentum politiknya akan berpihak pada ULMWP, sehingga masalah papua akan semakin rumit penyelesaiannya. (*)
