PANIAI, SUARAPAPUA.com — Insiden penembakan menewaskan satu warga sipil dan satu kritis berat oleh aparat keamanan saat ricuh di kantor bupati Paniai, Selasa (5/7/2022), diduga hasil setingan terselubung dari badan intelijen negara (BIN).
Dugaan disampaikan Abiut Gobai, ketua Front Persatuan Rakyat Papua (Fopera) Paniai, merujuk pada dinamika situasi Papua pasca pengesahan tiga provinsi baru yang dilakukan negara secara paksa tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat Papua yang menolak.
Menurutnya, dugaan setingan BIN dalam kasus penembakan di Paniai tidak lain adalah untuk menambah pasukan ke wilayah Paniai.
“Selesai kejadian, pada hari itu juga Kapolda Papua langsung kerahkan pasukan 1 pleton dari (kabupaten) Dogiyai ke Paniai. Kapolda bilang juga kalau keributan masih berlanjut akan menambah pasukan. Kami duga kuat keributan sengaja diciptakan oleh BIN dalam rangka itu. Mau menambah pasukan banyak-banyak ke Paniai,” tuturnya kepada suarapapua.com di Enarotali, Kamis (7/7/2022).
Seperti halnya kabupaten Dogiyai dengan rentetan peristiwa pembakaran misterius pada bulan Mei 2022 lalu dan penembakan misterius di kabupaten Deiyai yang terjadi di komplek perkantoran pada 27 Juni 2022. Kata dia, semua adalah setingan BIN dalam rangka itu.
“Ciptakan konflik, lalu keluarkan status tempat daerah terjadi konflik sebagai daerah konflik. Kemudian dengan alasan mengamankan situasi, pasukan dikirim. Ini lagu lama yang terus berulang-ulang dinyanyikan BIN. Semua tahu itu. Nah, sekarang giliran Paniai, setelah sudah berhasil di Dogiyai dan Deiyai,” ujarnya.
Abiut melanjutkan, “Apalagi pemekaran tiga provinsi Papua sudah disahkan oleh negara secara paksa dengan mengabaikan semua aspirasi rakyat Papua. Untuk mengamankan itu agar tidak ada aspirasi penolakan lagi, penambahan pasukan aparat keamanan dalam jumlah besar harus dilakukan di semua daerah-daerah pemekaran. Sehingga setingan pun diciptakan untuk jadikan daerah konflik. Ya, karena itu satu-satunya jalan.”
Sekalipun begitu, ia tegaskan, penembakan menghabisi nyawa masuk kategori pelanggaran HAM (paling) berat. Apalagi tindakannya dilakukan secara sengaja dengan mengarahkan senjata ke arah massa.
“Kami sendiri dengar rentetan tembakan senjata seperti bunyi petasan. Itu ada sekitar dua sampai empat menit. Tetapi heran, Kapolda bilang korban meninggal kena luka tusuk. Kami tegaskan bahwa informasi itu hoax. Kedua korban kena tembak. Jadi, jelas insiden ini masuk kategori pelanggaran HAM berat,” tegasnya.
Insiden di depan kantor bupati Paniai itu menurutnya harus diusut. Tim atau lembaga berwenang tetapi yang independen, harap dia, harus segera ke Paniai untuk melakukan investasi dan ungkap pelaku agar terdeteksi milik satuan mana peluru yang mengenai dua korban itu.
“Korban atas nama Alfius Giyai yang tertembak di paha, pelurunya bersarang di dalam, dan hari Kamis sore atau malam kemarin sudah dikeluarkan. Ini bisa dipakai menjadi alat bukti,” imbuh Abiut.
Melia Nawipa, kakak kandung korban meninggal dunia, sebelumnya meminta kejadian yang menimpa adiknya agar tidak dibesar-besarkan.
“Tidak ada bayar denda dan lain-lain untuk bayar kepala. Masalah habis. Kita serahkan masalah ini kepada Tuhan. Kalau pihak berwenang mau usut silahkan, tidak juga silahkan. Saya sebagai kakak kandung masalah ini cukup sampai di sini,” katanya di hadapan saudara-saudari lainnya usai korban dimakamkan, Rabu (6/7/2022), di Madi, saat membicarakan penyelesaian masalah seperti apa yang akan ditempuh secara bersama.
Penembakan di Deiyai
Terkait dengan penembakan di aula kantor DPRD kabupaten Deiyai yang terjadi pada 27 Juli 2022, Panglima Daerah Komnas TPNPB Kodap XXXI Noukai Deiyai, Brigadir Jenderal (Brigjend) Jhon Badii menyatakan pihaknya tidak bertanggungjawab atas insiden yang menewaskan warga sipil pendatang seperti dituduhkan Kapolda Papua bahwa pelakunya diduga KKB atau oleh pihaknya.
“Kami mau sampaikan bahwa sampai sekarang kami belum keluarkan perintah operasi untuk melawan militer kolonial. Jadi, untuk penembakan yang terjadi di Deiyai itu bukan kami TPNPB Deiyai dan (atau) TPNPB di wilayah Meepago yang lakukan seperti dituduhkan oleh Kapolda Papua,” ujarnya belum lama ini.
“Kami tegaskan bahwa kami tidak bertanggungjawab atas penembakan itu. Justru kami turut prihatin dan ikut berdukacita atas meninggalnya warga sipil pendatang tidak berdosa dan tidak punya masalah apa-apa itu,” tuturnya.
Pewarta: Stevanus Yogi
