SORONG, SUARAPAPUA.com— Simon Soren, salah satu pemerhati lingkungan dan juga advokat di wilayah Sorong Raya meminta pemerintah Kota Sorong, Kabupaten, Sorong dan Pemerintah Provinisi Papua Barat untuk serius menghentikan penyelundupan satwa liar yang semakin tinggi dan sedang berlangsung di kota Sorong.
Hal itu disampaikan Simon Soren karena Sorong menjadi pintu utama transaksi jual beli berbagai jenis satwa liar seperti burung, ular, dan satwa liar lainnya di Papua Barat.
Dikatakan, praktek penyeludupan dan jual beli satwa liar di Sorong menjadi suatu bisnis gelap yang diduga sedang dilakukan untuk memusnahkan satwa liar di tanah Papua.
Ia menilai sejauh ini pihak Karantina dan Kehutanan Kota Sorong hanya menangkap penyeludupan barang, namun tidak memberikan suatu tindakan hukum sebagai efek jerah bagi para pelaku.
Oleh sebab itu ia minta kepada pemerintah kabupaten dan provinsi Papua Barat untuk serius melakukan upaya pencegahan dan penindakan bagi pelaku demi melindungi satwa liar tersebut. Karena hewan tersebut adalah jati diri dan hak kesulungan orang asli Papua yang harus dilindungi serta dijaga keselamatan dan keberadaannya di tanah Papua – sama seperti manusia Papua.
“Penyeludupan satwa liar seperti barang legal sehingga dibiarkan dan tidak ada upaya pencegahan. Penangkapan itu bagian dari klimaks, tapi bagaimana dengan pencegahan sehingga tidak di bawa keluar dan tidak ada pelaku-pelaku nakal yang terus melakukan hal ini. Harus ada pencegahan, sehingga presentasinya menurun. Kalau sudah tangkap ini kan sudah masuk pada tindakan bukan pencegahan,” tuturnya kepada suarapapua.com di Sorong, Senin (29/8/2022).
Manurutnya, kepala burung adalah pusat armada untuk sistem perairan wilayah tanah Papua, sehingga oknum-oknum dengan mudah menyeludupkan satwa liar khas Papua ke luar Papua dan hal ini terus dibiarkan yang akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi satwa liar di Papua Barat. Apalagi tambah dengan penebangan sawit yang cukup agresif yang mana akan mempercepat kepunahan satwa liar di tanah Papua.
Oleh sebab itu ia minta penjabat Pemkab dan penjabat gubernur PB untuk ikut serius memperhatikan tindakan penyelundupan satwa liar yang sedang bebas di Sorong ini.
“Kita di tanah Papua adanya otonomi wilayah [Papua dan Papua Barat], tapi binatang dan tumbuhan tetap menjadi satu. Kita mau otonomi daerah menjadi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Tetapi burung Cenderawasih tetap dengan nama Cenderawasih, Kasuari tetap nama Kasuari. Tidak menggunakan nama lain, sehingga wajib melindungi satwa-satwa tersebut,” harapnya.
Selain itu, ia meminta kepada pihak Pemkab dan Pemprov untuk menyiapkan Perda tentang perlindungan satwa liar di Tanah Papua, serta hukuman pidana bagi para pelaku. Sehingga ada efek jerah. Jika dibiarkan maka bisnis gelap tersebut akan mendorong percepatan pemusnahan satwa liar di Sorong raya dan PB secara keseluruhan.
“Saya dari orang hukum berbicara segi aturan harus ada Perda, tetapi juga dibuatkan Perdasi dan Perdasus yang khusus bagian ini. Burung-burung kalau berbicara, dia akan teriak minta tolong. Untungnya, burung bukan manusia, jadi minta tolong bagaimana. Harus dorong Perdasi atau Perdasus yang melindungi hak-hak binatang, terutama marga satwa yang di Papua. Hal ini juga tidak hanya dorong dalam iklan saja, tapi mereka harus punya jaminan hidup yang jelas.”
“Saya khawatirkan karena hewan-hewan dimuat keluar semua. Dipelihara di suatu tempat lalu suatu waktu mengklaim bahwa hewan-hewan tersebut bukan berasal dari Papua. Lama-lama orang klaim Cenderawasih dari Madura, Manado, dan lain-lain. Ini masalah! Sehingga ini perlu dilindungi. Ini tentang identitas kita – tentang hak kesulungan orang asli Papua,” paparnya.
Simon juga menyatakan bahwa penyeludupan satwa liar ini menjadi suatu bisnis terselubung yang sejauh ini diduga ada keterlibatan oknum Marinir, terutama di setiap armada kapal di pelabuhan besar dan kecil di Sorong.
“Dugaan ada oknum Marinir AL juga ada di dalam. Mereka yang berada di wilayah Maritim, sehingga mudah mereka ikut terlibat dalam penyeludupan tersebut. Bekerjasama dengan masyarakat. Menipu masyarakat dengan uang untuk bagaimana masyarakat menjual satwa liar tersebut. Mereka ada di pelabuhan besar dan kecil untuk mengamankan penyeludupan tersebut. Tolong Pemkab serius perhatikan ini, maka harap harus ada Perdasus atau Perdasi, sehingga siapa pun pelakunya harus dikenai hukuman pidana,” tambahnya.
Salah satu petugas lapangan yang tak mau namanya dan instansinya disebutkan membenarkan hal tersebut bahwa ada oknum-oknum masyarakat yang setiap minggu melakukan penangkapan terhadap penyelundupan satwa liar di Sorong.
Ia juga membenarkan bahwa ada keterlibatan oknum Marinir AL. Cara penyelundupan yang disampaikan adalah bahwa sering ia temukan di lapangan bahwa oknum-oknum tersebut memasukan satwa liar tersebut, seperti burung, Soa-Soa, dan ular di dalam karung.
“Karung tersebut dibolongkan kecil lalu di masukan dalam coper pakaian lalu di bawa lewat laut.”
Ia juga mengakui bahwa satwa liar tersebut dijual di luar Papua dengan harga yang sangat menjanjikan. Rata-rata jutaan hingga puluhan juta per ekor satwa liar tersebut.
“Saya sedih melihat hewan-hewan yang sering diselundupkan. Setiap kapal yang masuk pasti kami kedapatan. Sering kedapatan dan tertangkap, tapi terus berulang kali terjadi. Kita punya masyarakat Papua sendiri yang melakukan ini. Masyarakat dipengaruhi dengan uang. Oknum Marinir juga ikut. Mereka amankan barang-barang yang buruh barang angkat. Buruh-buruh pelabuhan juga ikut. Bisnis gelap ini dimainkan secara rapi sampai ke tingkat masyarakat.”
“Sehingga sarannya kepada Pemkab dan Pemprov harus serius kasih stop penyelundupan satwa liar ini. Mereka bawa satwa liar dari Raja Ampat, Sorong Selatan, Fak-fak, Kaimana, dan tempat lainnya. Hewan ciri-ciri khas dari Papua jadi harus diselamatkan,” pungkasnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Elisa Sekenyap
