JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Diduga dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan ke-3 (Juli – September) dari Kementerian Sosial hilang di tengah jalan, atau tidak sampai kepada 6,5 ribu masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga penerima manfaat dari Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Pemerintah memberikan BLT BBM dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian serta meringankan beban serta melindungi daya beli masyarakat prasejahtera atas tekanan kenaikan harga secara global.
Sasaran penerima BLT BBM dari Kemensos adalah 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Indeks bantuannya adalah 150 ribu/bulan selama empat bulan (September – Desember) yang disalurkan secara berkala dua kali sebesar Rp 300.000/salur melalui PT Pos Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membagikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) yang diberikannya kepada masyarakat Jayapura di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, Kamis 31 Agustus 2022. Jokowi berharap bantuan ini bisa menaikkan daya beli warga.
“Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150.000. Jadi totalnya Rp600.000. Dan diberikan dua kali,” ujar Jokowi dalam kepada masyarakat di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Penyaluran BLT BBM Triwulan ke-3 untuk Kabupaten Intan Jaya
Untuk Kabupaten Intan Jaya, Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya bersama Kantor Pos Nabire sebagai BUMN yang berperan sebagai penyalur BLT BBM telah melakukan kegiatan serah terima dana BLT dari Kantor Pos kepada Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya pada 24 September 2022 di Nabire, Papua.
Penyaluran BLT tersebut, dalam sebuah surat berita acara tertanggal 23 September 2022, dituliskan bahwa serah terima bantuan dan BLT telah disaksikan oleh Perwakilan Kepolisian, Perwakilan Rayon Militer, Perwakilan Dinas Sosial, Kepala Distrik, Kepala Suku, Tokoh Agama dan Tokoh Adat dan pemerintah daerah.
Dana penyaluran BLT triwulan ketiga, ada dua jenis BLT yang disalurkan. Diantaranya BLT BBM dan BLT Sembako.
BLT BBM Intan Jaya – Penerima BLT BBM di Kabupaten Intan Jaya yang tersebar di 8 distrik adalah sebanyak 5.675 penduduk yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian distrik Agisiga 598 KPM, Biandoga 437 KPM, Hitadipa 897 KPM, Homeyo 1131 KPM, Sugapa 2085 KPM, Tomosiga 68 KPM, Ugimba 122 KPM dan Wandai 337 KPM.
Setiap KPM menerima BLT sebesar 300 ribu rupiah dengan total anggaran yang disalurkan ke 8 distrik adalah senilai Rp. 1.702.500,000 (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Detail KPM dan besaran uang yang sudah disalurkan bisa dilihat pada tabel.
BLT Sembako Intan Jaya – Penerima BLT Sembako di Kabupaten Intan Jaya yang tersebar di 8 distrik adalah sebanyak 5.654 penduduk yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian distrik Agisiga 598 KPM, Biandoga 430 KPM, Hitadipa 897 KPM, Homeyo 1129 KPM, Sugapa 2083 KPM, Tomosiga 68 KPM, Ugimba 122 KPM dan Wandai 327 KPM.
Setiap KPM menerima BLT sebesar 600 ribu rupiah dengan total anggaran yang disalurkan ke 8 distrik adalah senilai Rp. 3.392.400,000 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Detail KPM dan besaran uang yang sudah disalurkan bisa dilihat pada tabel.
Total dana BLT BBM dan dana BLT Sembako yang telah diserahterimakan dari kantor Pos Nabire kepada dinas sosial kabupaten Intan Jaya untuk selanjutnya disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat di 8 distrik adalah senilai Rp 5,094,900,000 (lima miliar Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
Berikut ini merupakan rincian yang disalurkan kepada setiap distrik. Jumlah yang diungkapkan di sini merupakan salinan dari data yang ditandatangani dalam serah terima dana BLT pada 23 September lalu di Nabire, Papua.
Dugaan Penggelapan Dana BLT dari Kemensos
Meskipun dana BLT Sembako dan BBM dari Kemensos telah diserahterimakan pada 23 September 2022 di salah satu hotel di Nabire, hingga saat ini tidak ada pembagian atau penyaluran bantuan yang nilainya mencapai 5,094 miliar tersebut.
Bertempat di sebuah hotel yang ada di Nabire, pihak kantor pos sebagai salah satu BUMN yang menjadi penyalur BLT dari Kemensos telah serahkan dana BLT dalam bentuk cash. Serah terima ini ditandai dengan surat serah terima yang ditandatangani beberapa orang.
Lazimnya, bantuan apapun dari pemerintah, disalurkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat dalam kurung waktu 2 – 4 hari setelah pencairan. Namun tidak dengan pencairan BLT Sembako dan BBM pada triwulan ke-3 untuk Kabupaten Intan Jaya. Hingga memasuki minggu kedua bulan Oktober, BLT dari Kemensos tidak sampai kepada masyarakat.
Ada dugaan kuat dana BLT yang nilainya fantastis tersebut telah digelapkan dan dikorupsi sejumlah oknum. Oknum-oknum tersebut, dari sejumlah informasi yang diterima suarapapua.com menyebutkan melibatkan ASN dan para orang-orang yang dipercayakan untuk menyalurkan bantuan.
Missael Sondegau, Kepala Distrik Sugapa kepada suarapapua.com mengatakan ia telah mendengar dan mendapat informasi bahwa BLT BBM dan Sembako telah dicairkan lewat kantor pos lalu telah diserahterimakan kepada dinas sosial kabupaten Intan Jaya pada akhir bulan lalu.
Namun hingga tanggal 5 Oktober 2022 ia mengaku belum mendapat informasi apa pun. Bahkan, lanjut Sondegau, ia bersama masyarakat masih menunggu para staf dan orang-orang yang selama ini menyalurkan bantuan BLT dari kemensos kepada masyarakat.
Untuk distrik Sugapa sendiri, KPM BBM 2.085 orang dan KPM Sembako 2083 orang. Total BLT Sembako dan BBM untuk distrik Sugapa adalah senilai Rp. 1.875.300.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
“Kami masih menunggu kedatangan para staf dinas sosial dan pendamping untuk bagikan bantuan dana BLT dari kementerian sosial di Sugapa. Nilainya kami sudah tahu. Saya bersama masyarakat tunggu kedatangan mereka di Sugapa,” katanya kepada suarapapua.com, Rabu (5/10/2022).
Martinus Maiseini, Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dihubungi media ini menolak untuk pernyataannya tidak dikutip untuk diberitakan.
Ribka Haluk, Kepala Dinas Sosial, Kesejahteraan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua saat dimintai keterangan terkait penyaluran BLT BBM dan Sembako dari Kemensos menjelaskan ia mengetahui ada program dari pusat kepada masyarakat. Namun tidak melalui dinas sosial provinsi.
“Terkait hal ini ditanyakan langsung ke dinas sosial kabupaten/kota yang bersangkutan dan kantor pos setempat sebagai penyalur dari kementerian sosial. Kami di dinas sosial provinsi tidak ada kewenangan terkait masalah penyaluran itu,” kata Haluk kepada media ini pada 4 Oktober 2022.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Fece Patti kepada suarapapua.com menjelaskan, ia tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Karena ia baru dilantik dan belum lama menjabat sebagai kepala dinas sosial.
Namun ia mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan BLT Sembako dan BBM dari kementerian sosial sesuai peruntukannya. Dia mengatakan, serah terima dana BLT secara tunai (cash) dari kantor Pos Nabire dilakukan pada akhir September lalu.
“Kami sudah terima dana BLT dari Kemensos lewat kantor Pos Nabire. Setelah itu kami sudah salurkan kepada masyarakat lewat tenaga yang selama ini bekerja sebagai pendamping/penyalur BLT dari kementerian,” jelasnya kepada suarapapua.com pada 5 Oktober 2022 dari Nabire.
Redaksi Suara Papua telah mengirimkan surat elektronik kepada kementerian sosial terkait dengan penyaluran bantuan BLT untuk menanyakan beberapa hal. Namun sampai saat ini surat elektronik tersebut belum mendapat respon.
Dinsos akan Ubah Cara Penyaluran
Fece Patti, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya mengaku telah ditemui anggota DPRD Intan Jaya. Dalam pertemuan itu ia mengaku telah mendapatkan sejumlah saran dan masukan terkait penyaluran. Salah satunya adalah mengubah pola penyaluran.
“Kami sudah bertemu dengan anggota DPRD. Kami sudah mendengar masukan dan saran dari DPRD. Untuk triwulan ke-4 nanti kami akan mengubah pola penyaluran. Yang diubah adalah menggantikan orang-orang yang bisa membantu pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” katanya.
Kepada suarapapua.com, dia membeberkan, saat ini masih mengikuti pola dan pengaturan yang sudah dibentuk kepala dinas lama. Namun dengan adanya masukan dari anggota DPRD dirinya berkomitmen untuk akan segera mengubanya.
Kata dia, untuk penyaluran pada triwulan ke-4 akan mencoba untuk mendekati tokoh agama dan hamba-hamba Tuhan supaya dana BLT bisa tersalurkan baik-baik sampai ke masyarakat.
“Saya percaya pemerintah memberikan bantuan begini dengan tujuan baik. Yakni untuk sejahterakan masyarakat. Saya secara pribadi ingin supaya dana BLT ini langsung berikan kepada masyarakat. Tetapi kami mendapat sejumlah informasi tentang beberapa kendala yang menyebabkan dana tidak tersalurkan dengan baik. Untuk memperbaiki ini, saya akan mencoba untuk ubah perlahan. Supaya masyarakat merasakan manfaatkan sesuai dengan apa yang pemerintah harapkan,” terangnya.
Dari informasi yang dikumpulkan suarapapua.com, program yang berjalan di Intan Jaya dari kementerian sosial adalah bantuan sosial dari kementerian sosial ini dikoordinir oleh Anil Kobogau. Sampai saat ini Redaksi Suara Papua belum melakukan konfirmasi kepada Anil untuk mendapatkan penjelasan penyaluran BLT yang selama ini dilakukan di Kabupaten Intan Jaya bersama dinas sosial.
Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial dikoordinir oleh Nehemia Abugau. Program ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan dari Kemensos kepada masyarakat. Para tim pendamping PKH saat ini berfokus di distrik Sugapa. Penyalurannya tidak dalam bentuk cash namun pendamping PKH membantu penerima manfaat/masyarakat membuka rekening dan masyarakat langsung menerimanya di rekening.
Pewarta: Arnold Belau
