JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Legislator Papua, Apeniel Ezra Sani meminta agar Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk merangkul semua elemen dari berbagai suku yang mendiami kabupaten Nabire, Timika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak Papua dan Puncak Jaya.
Hal ini disampaikan Apeniel untuk menghindari kecemburuan sosial dari berbagai suku yang mendiami delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
“Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah. Dan saya memberikan saran dan masukan agar Pj Gubernur dalam menyusun kabinet kerjanya mengakomodir seluruh keterwakilan suku yang ada di delapan kabupaten di provinsi Papua Tengah. Hal ini saya sampaikan supaya semua suku merasa diakomodiri dan dapat bekerja sama untuk membangun provinsi Papua Tengah,” kata Apeniel Sani kepada suarapapua.com, Sabtu (19/11/2022) di Kota Jayapura.
Menurutnya, Pj Gubernur Papua Tengah akan diingat masyarakat di provinsi Papua Tengah karena dua hal. Diantaranya, pertama adalah karena dia adalah sosok perempuan Papua yang dilantik dan menduduki jabatan penting sebagai Pj Gubernur, dan kedua adalah karena cara Pj gubernur mengakomodir keterwakilan suku yang mendiami delapan kabupaten dalam kabinet kerjanya.
“Saya pikir dua hal ini akan menjadi catatan penting yang akan diingat masyarakat. Maka itu saya minta supaya Pj Gubernur Papua Tengah dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meletakkan dasar yang baik dan dapat diingat jasa-jasanya oleh masyarakat,” tambah Apeniel.
Dia menambahkan, negara memberikan kepercayaan dengan melantik Ribka Haluk sebagai Pj gubernur Papua Tengah adalah salah satu kebanggaan tersendiri, karena dia adalah perempuan Papua pertama di provinsi Papua yang dilantik sebagai Pj Gubernur oleh Mendagri untuk memimpin Provinsi Papua Tengah.
Seperti dilansir nabire.net, Ribka Haluk Pj Gubernur Papua Tengah di hadapan ribuan masyarakat saat melakukan penjemputannya sebagai Pj Gubernur mengatakan, terdapat 11 agenda besar dan program prioritas 100 hari kerja yang harus diimplementasikan di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sebanyak 11 agenda besar yang harus diimplementasikan di Provinsi Papua Tengah tersebut adalah:
- Pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN
- Penyusunan Peraturan Gubernur tentang rancangan APBD Provinsi Papua Tengah
- Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemerintah seperti penyerahan tanah untuk pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan di Nabire
- Pengendalian Aset dan Dokumen
- Pengalokasian dana baik dari Provinsi untuk kabupaten/kota cakupan wilayah pemerintah Provinsi Papua Tengah
- Fasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah
- Fasilitasi anggota DPR RI, DPD RI dan DPR Papua Tengah serta penetapan daerah pemilihan
- Fasilitasi persiapan Pemilihan Gubernur dan Wagub 2024
- Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Tengah
- Manajemen stabilitas keamanan masyarakat dan
- Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah
REDAKSI
