JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gubernur Provinsi Oro Papua Nugini, Gary Juffa mengatakan Perdana Menteri James Marape mendorong debat dan diskusi yang jujur dalam pemerintahannya.
Namun demikian, muncul kekhawatiran dari pihak oposisi di parlemen Papua Niugini karena sangat tidak mungkin untuk secara efektif meminta pertanggungjawaban dari pemerintah.
Pasalnya, koalisi pemerintah PNG terdiri dari 17 partai di parlemen dengan 118 kursi. Sementara pihak oposisi hanya ada sembilan anggota parlemen, setelah baru-baru ini banyak anggota oposisi yang beralih ke pihak koalisi pemerintah.
Tetapi Juffa tidak setuju dengan kenyataan itu sebagaimana ia ungkapkan kepada RNZ Pacific baru-baru ini.
“Ada anggota parlemen yang memantau apa yang terjadi di dalam pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Ada banyak perdebatan dan diskusi di kaukus pemerintah,” kata Juffa.
Jika pemerintah membuat keputusan yang dirasa oleh anggota lain bukan demi kepentingan terbaik negara atau rakyat, mereka akan menyuarakan keprihatinan mereka.
Hal itu menurutnya, sebenarnya sangat positif tentang pemerintahan Marape, dimana Pemerintahan Marape mendorong perbedaan pendapat dalam pemerintahannya.
“Perdana menteri kami telah mengizinkan orang-orang dan anggota parlemen di dalam pemerintahan untuk bersikap kritis untuk menyuarakan keprihatinan mereka.
Pemerintahan O’Neill yang lalu sangat keras terhadap setiap kritik, sedangkan pemerintahan Marape mengizinkan kritik, dan dia telah mendorong media yang bebas. Semua tahu bahwa Marape telah mengizinkan media atau dia telah mendorong media untuk melaporkan, “kami ingin media melaporkan secara faktual.”
Anda tahu, dan jika mereka melaporkan tentang anda, tentang kritik tentang pemerintah maka itu didasarkan pada fakta daripada rumor atau retorika.
“Nah, Anda tahu, saya berada di oposisi selama tujuh tahun dan tidak ada yang menghentikan saya untuk berbicara. Ada saat-saat ketika hanya ada lima atau empat orang dari kami, tetapi kami masih angkat bicara.”
“Anda tahu, saya pikir ada beberapa anggota parlemen oposisi yang baik yang sangat vokal, dan saya tidak berpikir bahwa semua orang bergabung dengan situasi seperti pemerintah. Saya pikir ada anggota parlemen oposisi aktif yang vokal di Papua Nugini,” ujarnya.
Juffa juga mengomentari tanggapan pemerintah terhadap kekerasan yang meletus selama pemilu 2022.
“Pemerintah telah membentuk komite parlemen yang diketuai oleh Gubernur Allan Byrd, dan telah menghubungi Institut urusan alam dan organisasi lainnya. Saya yakin mereka juga akan bekerja sama dengan pengamat Persemakmuran dan lembaga lainnya, termasuk organisasi yang kritis terhadap pemilu.”
Pemungutan suara itu digambarkan sebagai yang paling kejam dalam 47 tahun kemerdekaan negara itu, dengan puluhan orang kehilangan nyawa mereka.
Koresponden RNZ Pasifik di Papua Nugini, Scott Waide, mengatakan selama pemungutan suara, kekerasan ekstrem mencerminkan frustrasi publik yang lebih luas dalam pemilu yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik.
Juffa mengatakan sayangnya, kenyataannya adalah bahwa anda tahu, ada banyak hal yang belum dilakukan di banyak bagian dari negara Papua Nugini, terutama kekerasan sangat banyak terjadi.
“Namun selama situasi seperti ini, kami ingin mengatasinya, dan saya yakin perdana menteri, menteri kepolisian dan anggota parlemen lainnya yang dibebankan tanggung jawab melakukan yang terbaik yang mereka bisa.”
Editor: Elisa Sekenyap
