JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) memaparkan sejumlah situasi Tanah Papua kepada pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, Selasa (17/1/2023), dalam lawatannya ke Jayapura, Papua.
Rombongan Kedubes Australia menemui MRP untuk mendengar langsung kemajuan pembangunan di Papua pada era otonomi khusus (Otsus).
Kunjungan rombongan Kedubes Australia disambut Yoel Luiz Mulait, wakil ketua I MRP, pimpinan Pokja dan anggota MRP di salah satu hotel di kota Jayapura.
Pertemuan berlangsung selama 2 jam, membahas situasi Papua, efektivitas Otsus, serta membahas kerja sama dalam pendampingan di bidang pendidikan, pelayanan masyarakat, kesehatan dan pemerintahan terutama di daerah otonom baru (DOB).
Dalam pertemuan itu, Yoel mengungkapkan situasi di Papua sedang tak baik-baik saja mengingat banyak terjadi kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kata Mulait, tak terkecuali tindakan pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi dan dialami langsung oleh orang asli Papua.
Kepada pejabat Kedubes Australia, MRP juga menguraikan fakta terkait perubahan revisi Undang-undang Otsus Papua nomor 21 tahun 2001 yang terbukti tanpa keterlibatan rakyat Papua hingga tiga DOB disahkan.
“Revisi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tanpa keterlibatan rakyat Papua, MRP dan DPR Papua membuat rakyat Papua marah dan kecewa sama pemerintah pusat hingga saat ini. Tidak ada jaminan dengan kehadiran 3 provinsi baru akan mensejahterakan rakyat Papua,” ujarnya.
Kehadiran 3 DOB diakuinya hanya akan mendatangkan aparat militer dalam jumlah banyak di Tanah Papua, termasuk kian meningkatnya warga baru untuk menguasai semua sektor termasuk instansi pemerintahan di tiga provinsi baru.
“Masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran aparat, adanya DOB juga akan ada banyak pos militer yang dibangun di pelosok pedalaman dan ini akan membuat rakyat tidak aman,” kata Mulait.
Ciska Abugau, ketua Pokja Agama MRP yang hadir dalam pertemuan meminta Kedubes Australia turut memantau situasi Papua pasca pengesahan 3 DOB.
Peluang terjadinya pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penangkapan aktivis dimungkinkan akan meningkat. Sebab katanya, selama masih satu provinsi saja selalu terjadi banyak kasus yang bahkan seperti sulit diatasi.
“Selama ini banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penangkapan aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas oleh pihak kepolisian. Kami orang Papua sedang sakit. Situasi di Papua dalam kota tidak sama dengan di pedalaman Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan daerah konflik lainnya,” kata Ciska.
“Kalau bisa, Kedubes Australia juga turun ke daerah pedalaman agar bisa lihat langsung situasi sebenarnya,” pintanya.
Abugau juga sempat menyinggung banyaknya program kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia untuk orang asli Papua. Menurutnya, itu tak akan maksimal karena yang akan menikmati hanya segelintir pejabat di kota, bukan masyarakat yang ada di daerah pedalaman Papua.
“Kami minta bantuan kemanusiaan dari Australia untuk melihat situasi Papua yang di alami orang asli Papua, sehingga kedamaian dan kesejahteraan itu tercipta di tengah masyarakat asli Papua,” kata Abugau.
Saat pertemuan dengan pimpinan dan anggota MRP, Mr. Steve Scott, wakil Dubes Australia untuk Indonesia, menjelaskan, kunjungan ini bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan, pelayanan masyarakat, kesehatan dan pemerintahan serta ingin mendengar langsung sejauhmana efektivitas dari Otsus menurut lembaga kultural orang asli Papua.
“Kami ingin meningkatkan kerja sama yang terjalin selama ini di bidang pendidikan, pelayanan masyarakat, kesehatan dan pemerintahan ini dapat difokuskan di Papua agar ada pemerataan dan pendampingan terhadap orang asli Papua,” kata Steve.
Selain itu, Kedubes Australia juga berjanji bakal menindaklanjuti laporan keamanan yang disampaikan MRP dalam kerja sama pertahanan. Jika ditemukan benar ada kasus tentu akan mengingatkan militer Indonesia untuk wajib menjunjung tinggi HAM di Tanah Papua.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
