PolhukamHAMKasus Salah Tangkap, Bentuk Rekayasa Aparat dan Kejaksaan Demi Redam Situasi di...

Kasus Salah Tangkap, Bentuk Rekayasa Aparat dan Kejaksaan Demi Redam Situasi di Wilayah Konflik

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Politik klarifikasi publik oleh aparat keamanan dengan menangkap sembarang warga sipil tak bersalah pasca konflik telah lama diterapkan oleh aparat keamanan di Papua dan termasuk melibatkan lembaga peradilan di Papua.

Hal tersebut ditegaskan Yohanis Mambrasar, tim Kuasa Hukum Advokat PAHAM Papua, melalui press release yang diterima suarapapua.com, Minggu (22/1/2023).

“Praktek-praktek ini dapat dijumpai dalam kasus Mispo Gwijangge dalam proses hukum peristiwa konflik Nduga 2018, juga penangkapan Bucthar Tabuni, Agus Kossay, dan Steven Itlay dalam kasus konflik rasisme 2019,” kata Mambrasar yang tengah menangani perkara Melkyas Ky.

Baca Juga:  Tiba di Sorong, Anies Bakal Dialog Isu Krusial di Tanah Papua

Ditegaskan, Melkyas Ky sejatinya merupakan korban salah tangkap aparat kepolisian Sorong Selatan dalam proses hukum peristiwa pembunuhan 4 anggota TNI Pos Koramil Kisor. Kliennya kemudian dikriminalisasi melalui proses penyelidikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan, lalu disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, dengan dasar berkas perkara yang direkayasa.

“Ini dapat dilihat dari penangkapan Melkyas Ky dan kawan-kawan yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur, dan juga proses hukumnya yang penuh dengan rekayasa,” ujarnya.

Baca Juga:  Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

Karena nyata, kata Mambrasar, Melkyas Ky merupakan korban dari politik kebijakan aparat keamanan dalam merespons konflik Maybrat alias peristiwa pembunuhan dimaksud, dalam hal mengendalikan konsen publik, juga mengendalikan situasi keamanan wilayah.

“Penangkapan Melkyas Ky dan delapan orang warga Maybrat lainnya adalah merupakan bagian dari muatan tindakan klarifikasi publik, yaitu aparat menangkap dan memproses hukumnya sebagai cara untuk menjawab publik atas kinerjanya dalam meredam dan mengendalikan situasi keamanan wilayah konflik, yaitu pengendalian warga setempat,” bebernya.

Baca Juga:  261 Link Lao-Lao Papua yang Dibagi di Facebook Telah Dihapus, Ada Apa?

Yohanis Mambrasar berharap melalui pemeriksaan para terdakwa, saksi-saksi, dan bukti-bukti, yang diperiksa secara saksama oleh hakim, jaksa dan kuasa hukum secara terbuka dalam persidangan, maka hakim dapat memberi pertimbangan untuk memutuskan perkara ini secara benar dan adil.

Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB OPM Ingatkan Pesawat Sipil Stop Angkut Pasukan Militer

0
“Ada beberapa perusahaan penerbangan sipil itu kami punya data selama ini selalu mengangkut pasukan TNI dan Polri,” ujar Sebby Sambom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.