JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tak sedikit mahasiswa-mahasiswi Papua yang dibiayai oleh pemerintah provinsi Papua terancam putus kuliah menyusul pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Hal tersebut dikemukakan Yoel Luiz Mulait, wakil ketua I MRP, menyikapi pengaduan yang diterima lembaga kultural orang asli Papua, Senin (30/1/2023).
Kata Mulait, awal tahun ini MRP telah menerima banyak pengaduan dari orang tua mahasiswa-mahasiswi yang tengah kuliah di dalam negeri maupun luar negeri yang dibiayai oleh Pemprov Papua.
“Dampak dari DOB, pembiayaan kuliah yang selama ini dibiayai oleh Pemprov Papua tidak mampu lagi untuk tanggulangi semua mahasiswa Papua karena dana terbatas, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Mulait.
MRP melihat dampak dari DOB tak hanya akan dirasakan oleh masyarakat, namun juga mahasiswa dalam studi mereka, sehingga pemerintah di DOB mesti secepatnya menginventarisir mahasiswanya sesuai asal daerah atau kabupaten masing-masing.
“Dengan demikian, beban biaya kuliah dapat ditanggulangi oleh kabupaten dan kota masing-masing sesuai dengan kucuran dana pendidikan di masing-masing DOB Papua oleh pemerintah pusat,” kata Mulait.
Merujuk data dari BPSDM Papua, anak-anak Papua yang kuliah di dalam dan luar negeri jumlahnya cukup banyak. Karena itu, ia berharap masing-masing provinsi DOB terutama provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan agar segera lakukan pendataan mahasiswa untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai asal daerah.
“Jika tidak, banyak mahasiswa yang bakal putus kuliah,” ujarnya.
MRP juga meminta pemerintah secara berjenjang harus bertanggungjawab atas masa depan anak-anak Papua, jangan karena DOB membuat banyak mahasiswa putus kuliah.
“Mereka adalah aset generasi emas Papua yang harus dipastikan masa depan mereka melalui pendidikan. Hari ini mereka terancam putus kuliah. Itu harus ada solusi cepat oleh pemerintah pusat juga pemerintah daerah khususnya provinsi baru,” tegas Mulait.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tiga provinsi DOB Papua akan mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Menku menyatakan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini diberikan ke provinsi Papua akan mengalami perubahan karena harus memenuhi kebutuhan dari provinsi baru di Papua.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
