WAMENA, SUARAPAPUA.com — Iche Murib, aktivis HAM Papua, menyatakan, korban penembakan terhadap orang asli Papua (OAP) di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (23/2/2023), oleh aparat keamanan, murni kejahatan kemanusiaan.
“Tembak lurus ke arah kerumunan orang-orang Papua di Wamena. Jatuh korban akibat tertembak peluru dari Polri dan TNI. Ini pembantaian. Murni kejahatan kemanusiaan!,” ujar Iche kepada suarapapua.com di Wamena, Senin (27/2/2023).
Bukan dugaan lagi, kata Iche, sudah fakta keterlibatan negara mencabut nyawa warganya. Tragedi memilukan ini memperlihatkan Indonesia secara sistematis dan terstruktur dengan sangat massif tak hanya mengkriminalisasi saja, tetapi juga sampai membunuh OAP tanpa dasar dan alasan yang jelas.
Iche Murib yang juga menteri Urusan Perempuan dan Anak pada Pemerintahan Sementara ULMWP itu menyatakan, pembunuhan terhadap OAP sudah menjadi target negara demi merampas dan menguras seluruh sumber daya alam Papua sejak proses aneksasi tahun 1961.
“Situasi yang tidak kondusif diciptakan negara melalui BIN, BAIS, TNI dan Polri di Tanah Papua. Dengan tangan besi, militer terus mencabut nyawa OAP secara paksa untuk mengamankan misi pendudukan NKRI dengan kepentingan ekonomi dan politik atas sumber daya alam Papua,” ujarnya.
Kasus pembantaian di Wamena pada 23 Februari 2023, kata Iche, bagian dari skenario negara.
“Itu murni kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui aparat keamanan. Upaya negara melakukan pra kondisi untuk memobilisasi militer ke Wamena. Dan untuk mengamankan penolakan aliansi masyarakat adat yang menolak pendudukan provinsi Papua Pegunungan di atas tanah adat yang diwariskan leluhur mereka,” tuturnya.
Korban tewas dalam insiden berdarah itu sebanyak 10 orang dan 23 lainnya luka-luka, menurut Iche, dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Karena pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, lanjut Iche Murib, kasus terbaru ini dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya harus diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
Untuk itu, negara Indonesia didesak agar segera membuka akses jurnalis asing (internasional) ke Papua. Selain itu, Indonesia harus membuka akses kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini di Papua.
“Tidak ada solusi lain kecuali Papua harus menentukan nasib sendiri sebagai bangsa berdaulat,” tegas Iche.
Sebelumnya, Yan Christian Warinussy, juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP), menduga kasus kerusuhan Wamena merupakan upaya pengalihan isu atas penyanderaan pilot Susi Air oleh TPNPB Kodap III pimpinan Egianus Kogeya.
“Kasus Wamena ini diduga keras merupakan suatu upaya pengalihan perhatian dari situasi penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens asal Selandia Baru,” kata Warinussy.
Insiden tersebut terjadi di saaat sementara perhatian dunia diarahkan pada nasib pilot Susia Air di Ndugama. Buktinya pemerintah Selandia Baru melalui perwakilan tetapnya di Jakarta telah mengirim tiga orang staf diplomatnya untuk memantau proses negosiasi demi pembebasan sang pilot tersebut.
Menurut Yan, dengan kejadian di Wamena, yaitu dengan menggunakan isu penculikan anak yang sesungguhnya sudah pernah memakan korban seorang perempuan gangguan mental “dihakimi” hingga dibakar hidup-hidup di kota Sorong belum lama ini seharusnya menjadi pembelajaran.
“Artinya bahwa isu penculikan anak ini belum ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena belum ada perkara yang bergulir setelah terduga pelakunya ditangkap dan diproses hukum hingga diperhadapkan di muka pengadilan,” ujarnya.
Jubir JDP menduga ada oknum tak bertanggungjawab yang memainkan isu penculikan anak untuk menyulut emosi warga sipil yang berujung bentrok dan aparat keamanan bertindak melawan protapnya hingga menelan korban tewas dan luka-luka.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
