PartnersIndonesia Protes Fiji Soal Pertemuan Benny Wenda dan PM Rabuka

Indonesia Protes Fiji Soal Pertemuan Benny Wenda dan PM Rabuka

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Indonesia akhirnya mengajukan protes kepada pemerintah Fiji setelah Perdana Menteri, Sitiveni Rabuka, bertemu dengan Benny Wenda, Ketua ULMWP di Nadi Fiji belum lama ini.

Rabuka mengatakan bahwa ia akan mendukung keanggotaan penuh Papua dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pertemuan antara Rabuka dan Wenda terjadi dalam momen pertemuan pimpinan negara dalam forum Pasifik Islands Forum (PIF) di Fiji.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

BeritaBenar melaporkan bahwa pada hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan protes kepada Fiji.

“Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang secara sepihak mengaku mewakili rakyat Papua di Indonesia,” katanya.

Insiden pemembakan di Wamena segera di investigai
Para aktivis Katolik dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di Indonesia menyerukan investigasi menyeluruh atas kerusuhan yang menewaskan 12 orang di provinsi Papua.

Baca Juga:  Polisi Bougainville Berharap Kekerasan di Selatan Mereda

Pastor John Bunai dari Keuskupan Jayapura mengatakan bahwa harus dicari tahu mengapa warga sipil dapat diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi dengan ditembak.

Ia mengatakan kepada Catholic Asia News bahwa investigasi sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Kepala polisi setempat, Hesman Sotarduga Napitupulu, dipecat setelah insiden tersebut.

Pastor Bunai mengatakan bahwa polisi harus menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi pada tanggal 23 Februari, dan tidak cukup hanya dengan mencopot kepala polisi.

Baca Juga:  Prancis Mendukung Aturan Pemilihan Umum Baru Untuk Kaledonia Baru

“Yang harus dilakukan adalah mencari tahu mengapa warga sipil ditembak tanpa pandang bulu. Mengapa mereka [polisi] melihat orang Papua sebagai musuh?” katanya.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.