WAMENA, SUARAPAPUA.com — Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah provinsi Papua Pegunungan diingatkan soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah diserahkan.
Hal itu ditekankan Nikolaus Kondomo, penjabat gubernur provinsi Papua Pegunungan, saat pembagian DPA kepada 22 OPD di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, Selasa (4/4/2023) di ruang rapat kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Untuk OPD yang mendapatkan anggaran besar seperti Pekerjaan Umum, Pendidikan, dan Kesehatan segera eksekusi, jangan tunggu lama untuk memulai jalankan programnya. Saya ingatkan, setiap pelaksanaan program harus didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas sesuai mekanismenya,” ujar Kondomo.
“Hari ini kita membagikan DPA masing-masing OPD. Setelah menerima DPA ini harap pelajari dengan baik dan segera laksanakan sesuai petunjuk. Kita sudah terlambat triwulan pertama untuk setiap OPD laksanakan program kerja masing-masing,” tuturnya.
Dalam melaksanakan program kerja, Nikolaus mengingatkan kepada penggunaan anggaran untuk tidak lupa dengan bukti-bukti kegiatan dan dokumentasi untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Saya harap kita bekerja dengan baik, sebab provinsi Papua Pegunungan adalah daerah otonom baru yang dipantau dan dinilai oleh seluruh masyarakat maupun pemerintah. Jaga integritas dengan baik demi memajukan provinsi Papua Pegunungan kedepan harus lebih baik,” ujar Kondomo.
Disarankan, jika ada hambatan dalam pelaksanaan, silakan berkoordinasi dengan pimpinan agar cepat dicarikan solusinya. Koordinasi menurutnya sangat penting.
“Jangan diam di tempat. Jika koordinasi antara sesama dengan baik, maka tidak terjadi salah keputusan di luar aturan,” ujar Nikolaus.
Sementara itu, Sumule Tumbo, penjabat Sekda Papua Pegunungan, mengatakan, setelah DPA diserahkan, seluruh OPD silakan jalankan program kerja sesuai yang sudah ditetapkan termasuk paket-paket lelang harus input dalam sistem.
Sekda juga ingatkan, untuk penyerapan anggaran dengan baik OPD wajib lakukan pengendalian manajemen dengan skala prioritas program kegiatan prioritas dan harus buat kartu kendali pelaksanaan agar perencanaan pencairan dan pelaksanaan kegiatan lakukan mapping, sehingga tidak tumpang tindih satu dan yang lain.
“Kita sudah mendorong pelaksanaan APBD secara efektif, efisien, transparan dan tanggung jawab. Jadi, saya berharap kepada masing-masing OPD bisa mengupayakan kontrak tempat yang diperlukan sebagai ruang kerja karena yang tersedia di kantor gubernur itu sudah tidak cukup dan dampaknya tidak optimal dalam melaksanakan tugas karena yang terjadi saat ini satu meja bisa digunakan dua orang,” tutur Sumule.
Usai pembagian DPA, OPD disarankan mencari rumah atau gedung yang bisa dikontrak sebagai tempat untuk bekerja sementara waktu dalam melayani masyarakat secara maksimal.
“Secepatnya bisa pembebasan lahan supaya pembangunan pusat pemerintahan tahun ini juga mulai dikerjakan,” harapnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
