JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Perhimpunan pelajar dan mahasiswa kabupaten Yahukimo di kota studi Manado, provinsi Sulawesi Utara, mendesak Kepolisian Resor (Polres) Yahukimo agar segera membebaskan warga masyarakat yang ditahan beberapa hari lalu.
“Hentikan operasi militer, dan hentikan penangkapan terhadap masyarakat sipil. Karena akan membangkitkan trauma panjang. Polres segera bebaskan masyarakat yang ditahan itu,” ujar Octo Heluka dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, Rabu (17/5/2023).
Mereka dari rantauan mendengar kabar penangkapan puluhan warga sipil di Dekai. Selain itu, operasi penegakan hukum dan lainnya dianggap berlebihan hingga masyarakat merasa tidak bebas beraktivitas seperti biasanya.
Generasi muda menghendaki hal-hal itu tidak terjadi karena masyarakat Yahukimo sebagai bagian dari orang asli Papua tidak luput dari trauma masa lalu akibat operasi militer.
“Oleh sebab itu, kami pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Yahukimo di provinsi Sulawesi Utara tolak penambahan pasukan militer dan operasi militer di seluruh wilayah kabupaten Yahukimo,” ujarnya.
Dikemukakan, konflik di Tanah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan militeristik, melainkan harus utamakan proses komunikasi melalui tokoh masyarakat, pemuda dan gereja yang ada.
“Kami minta jangan dengan cara militeristik. Harusnya dengan cara komunikasi yang baik. Karena kami sebagai mahasiswa mendapat informasi bahwa aksi di Yahukimo itu dilakukan oleh TPNPB, bukan oleh masyarakat sipil,” ujar Octo.
Selain itu, kepala daerah juga dinilai tidak tampil untuk semua suku yang ada di kabupaten Yahukimo.
“Bupati Yahukimo bapak Didimus Yahuli adalah tokoh pemimpin publik, sebagai 01 Yahukimo. Harap, jangan menyudutkan suku atau marga tertentu sebagai pengacau di Yahukimo. Bapak harus lihat oknum yang melakukan pembunuhan itu siapa? Apa mereka urusan makan minum sehari atau karena masalah ideologi,” tegasnya.
Ditekankan lagi, dari beberapa kejadian di Yahukimo, TPNPB mengaku siap bertanggungjawab. Itu artinya, masyarakat sipil bukan pelaku. Kelompok yang berseberangan atau bergabung dengan TPNPB tidak mungkin ada dalam kota setelah melakukan pembunuhan sesuai perintah komando mereka.
“TPNPB berasal dari Ngalik jadi semua orang, perempuan, anak kecil, bapak, mama, ternak babi, rumah, parang dan kampak untuk kerja kebun, dikategorikan sama itu tidak bisa, tidak ada dasar hukum. Mereka semua bukan TPNPB. Jabatan bupati itu untuk kita semua orang Yahukimo, bukan satu dua orang saja. Jangan stigma kami punya orang tua sebagai pengacau. Stop ya!,” tegas Heluka.
Sementara itu, Josua Siep, juga mahasiswa, meminta pemerintah daerah evaluasi kembali cara penanganan konflik dan wajib mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
“Jangan adu domba rakyat Yahukimo dengan kepentingan Jakarta demi eksploitasi segala jenis kekayaan alam yang diwariskan oleh moyang, leluhur. Kami minta pemerintah segera mengevaluasi kembali, jangan dengan pendekatan militer terus menerus,” ujar Josua.
Pernyataan Sikap
Dalam pernyataan tertulis itu ditegaskan beberapa pernyataan sikap, antara lain:
1. Kapolres Yahukimo segera bebaskan puluhan masyarakat sipil yang ditahan tanpa syarat;
2. Hentikan tindakan penangkapan terhadap warga sipil tanpa bukti yang jelas dan stop intimidasi terhadap warga sipil di kabupaten Yahukimo;
3. Negara Indonesia segera tarik pasukan militer organik dan non organik dari wilayah kabupaten Yahukimo;
4. Negara Indonesia segera membuka akses jurnalis internasional di seluruh West Papua;
5. Pemkab Yahukimo stop buka ruang untuk membangun pos-pos militer di wilayah kabupaten Yahukimo;
6. Pemerintah daerah jangan menstigma suku tertentu sebagai dalang dari semua kejadian di kabupaten Yahukimo;
7. Kami mendesak pemerintah daerah segera klarifikasi kembali tentang ada suku tertentu sebagai pengacau di wilayah kabupaten Yahukimo;
8. Kapolres Yahukimo harus mengedepankan tugas Polri yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. []
