BeritaLingkunganGugatan Masyarakat Awyu Melindungi Hutan Adat Telah Memasuki Tahap Pembuktian

Gugatan Masyarakat Awyu Melindungi Hutan Adat Telah Memasuki Tahap Pembuktian

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gugatan Pemimpin Marga Woro mewakili masyarakat adat Awyu Kabupaten Boven Digoel melawan Pemerintah Propinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memasuki tahapan pembuktian.

Sidang pembuktian perdana itu dilakukan pada 6 Juli 2023 di PTUN Jayapura.

Fakta ini membuktikan bahwa Eksistensi Marga sebagai Subjek Hukum mewakili seluruh hak yang melekat pada marga untuk diperjuangkan dihadapan pengadilan diakui hakim di pengadilan.

Baca Juga:  Semua Warga PBD Diajak Jaga Lingkungan Bebas Sampah

Selain itu, dalam catatan Pusaka ditemukan beberapa kejangalan dari Pemerintah Propinsi Papua yang jelas-jelas menunjukan tidak memiliki niat menghargai eksistensi masyarakat adat Papua beserta hak-haknya, khususnya marga Woro dalam penerbitan objek sengketa.

Bahkan lebih parahnya sebagaimana data Pusaka tidak adanya komitmen untuk melindungi hutan adat ditengah ancaman Pemanasan Global sebagaimana tercermin pada fakta dengan dilepaskannya 36.094,4 Hektar lahan secara sepihak kepada PT.IAL akan menghilangkan 25.091.061,71 Ton CO2 yang tentunya bertentangan dengan kebijakan Perpres No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Nilai Karbon Untuk Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Baca Juga:  Ancaman Pada Bumi Tinggi Akibat Investasi, Aries Ap Ajak Tanam Pohon Bersama

Terlepas dari kejangalan-kejangalan yang disebutkan di atas yang penting di catat adalah gugatan pemimpin marga Woro terhadap Pemerintah Propinsi Papua ini merupakan fakta perjuangan kedua kalinya masyarakat adat Papua menggugat pemerintah atas pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Sebelumnya adalah Gugatan Masyarakat Adat Sima (Nabire) menggugat Pemerintah Propinsi Papua di PTUN Jayapura.

Baca Juga:  Seribu Pohon Sagu di Sorong Digusur Demi Menanam Kelapa Sawit

 

Terkini

Populer Minggu Ini:

POHR Desak TNI Ungkap Proses Hukum Kasus Penganiayaan Moses Yewen

0
“Harus ada keterbukaan informasi, apakah kedua oknum anggota TNI itu sudah divonis oleh pengadilan militer atau belum? Bila sudah, berapa tahun hukumannya? Ataukah memang belum diputus karena kendala apa? Kiranya ini perlu penjelasan secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat. Sekaligus masyarakat juga bisa dapat memastikan bahwa hukum tegak secara fair atau tidak,” ujar Syufi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.