Tanah PapuaDomberaiPermintaan Maaf Tidak Bakal Hapus Rasisme di Indonesia

Permintaan Maaf Tidak Bakal Hapus Rasisme di Indonesia

SORONG, SUARAPAPUA.com — “Rasisme harus dilawan. Jangan biarkan. Rasisme harus dilawan. Permintaan maaf tidak dapat menghapus watak rasisme.”

Teriakan-teriakan itu melengkung keras di depan lampu merah toko Elin, kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (16/8/2023), tatkala massa aksi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) Sekber kota Sorong turun jalan.

Aksi damai dengan metode mimbar bebas di depan toko Elin Sorong dengan tujuan menyikapi 61 tahun New York Agreement yang dinilai cacat hukum dan empat tahun ujaran rasisme dari aparat keamanan bersama ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 yang berdampak melukai seluruh rakyat Papua.

Selain itu, aksi ini juga merespons diskriminatif rasial oleh Briptu Faisal Akbar saat menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terhadap rencana aksi yang entah sengaja atau tidak menulis “Manusia Papua” menjadi “Manusia Purba”. Surat tersebut memancing amarah massa aksi dan rakyat Papua yang memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional, Rabu (9/8/2023). Aksi berlangsung aman dan dikawal beberapa anggota Polresta Sorong di depan pondok pinang Mama-mama Papua.

Baca Juga:  Warinussy Minta Kapolres Jayapura Diperiksa Karena ‘Membiarkan’ Warga Sipil Bertindak Arogan di Mapolres

Mendesak Briptu Faisal Akbar segera diproses, suara teriakan lantang keras terdengar dari jauh karena bantuan megaphone.

“Rasisme harus dilawan. Rasisme harus dilawan. Permintaan maaf tidak menghapus rasisme. Rasisme dipelihara oleh negara. Rasisme dipelihara oleh otak-otak rasis. Harus lawan. Bukan permintaan maaf. Kita tidak terima permintaa maaf. Kami lawan sampai akar-akarnya,”ujar Elisa Bisulu saat berorasi.

Baca Juga:  Genteng Pasar Rufei Rusak, Pedagang Dirikan Tenda Dalam Gedung
Massa aksi yang tergabung dalam PRP Sekber Sorong sedang memegang pamflet dengan berbagai tulisan tentang lawan rasisme dan New York Agreement di depan lampu merah, toko Elin, kota Sorong, Rabu (6/8/2023) lalu. Maria Baru – Suara Papua)

Bisulu kemudian tegaskan, rasisme merupakan musuh bersama di seluruh dunia. Karena semua orang di dunia berjuang untuk dipandang setara sebagai manusia.

“Rasisme adalah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia. Rasisme menyasar kepada kelompok ras dan etnis yang dipandang minoritas dan inferior. Saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda menggunakan kata “inlander”, sama dengan “anjing atau “manusia tingkat rendah yang mengarah pada pribumi Indonesia. Pada zaman Belanda di Papua, Belanda menggunakan kata “babi” kepada penduduk pribumi. Dan saat ini, kata yang sering dipakai untuk mendiskriminasi ras kulit hitam di Papua adalah kata “monyet”, “kera”, manusia purba,” tuturnya.

Sembari menahan terik panas, Adrian Howay, berdiri tegap membacakan pernyataan sikap PRP Sorong.

Baca Juga:  Terdakwa Kasus KDRT Divonis 6 Bulan, Jaksa Didesak Naik Banding Demi Rasa Keadilan Korban

Howay mengungkapkan, rasisme bukan sekedar ujaran rasial secara langsung, tetapi tindakan lain seperti menutup hidung saat melihat atau berinteraksi dengan orang beda warna kulit.

“Rasisme bukan cuma ujaran rasial secara langsung, tetapi tindakan lain seperti menutup hidung saat melihat atau berinteraksi dengan orang lain yang dianggap bau atau kotor hanya karena warna kulitnya hitam. Ini juga bagian dari tindakan rasisme,” ujar Adrian.

Ia juga sepakat, lawan rasisme agar tidak tumbuh subur.

“Rasisme? Lawan! Rasisme? Lawan! Papua bukan monyet. Papua bukan manusia purba. Rasisme lawan sampai akar-akarnya,” teriaknya di akhir pernyataan sikap PRP Sekber Sorong. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Anggota DPRP Mendukung Upaya Banding Suku Awyu ke PTTUN Manado

0
“Keterangan penggugat bersama sejumlah saksi yang sudah dihadirkan di ruang sidang mengungkapkan banyak fakta di lapangan. Tapi majelis hakim abaikan itu semua hingga memutuskan menolak gugatan marga Woro. Karena itulah ada upaya banding setingkat di atasnya. Upaya banding ini kami sangat mendukung, bila perlu diterima untuk batalkan putusan sebelumnya,” ujar Laurenzus Kadepa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.