JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberations Movement for West Papua (ULMWP) menyambut baik pernyataan yang dikeluarkan para Pemimpin Kelompok Negara-Negara Melanesia usai KTT MSG ke-22 di Port Villa Vanuatu yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2023.
ULMWP menyabut baik poin 8 dari seksi 13 yang mana pihaknya setuju untuk meminta agar Ketua MSG menulis surat kepada Ketua PIF untuk memastikan bahwa kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia akan dilakukan.
ULMWP juga menyetujui agar Anggota Asosiasi untuk mengizinkan kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua Barat dan agar laporan Komisi disampaikan untuk pertimbangan pertemuan MSG berikutnya pada tahun 2024.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan resoluasi Pacific Islands Forum (PIF) pada tahun 2019 yang meminta agar adanya misi khusus PBB terkait Hak Asasi Manusia datang ke tanah Papua.
“Kami berharap bahwa Ketua MSG dapat memenuhi komitmen kami sebagai hal yang sangat mendesak, mengingat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua Barat, termasuk peringatan baru-baru ini mengenai masalah hak asasi manusia dari Penasihat Khusus PBB untuk Genosida,” tukas Benny Wenda, Ketua ULMWP dalam pernyataan resminya pada 17 Agustus 2023.
Namun demikian, ULMWP mengaku bahwa pihaknya skeptisis tentang dampak dari seruan baru untuk kunjungan PBB, mengingat bahwa seruan tersebut terus menerus ditolak oleh Indonesia, meskipun ada seruan tahun 2019 dari PIF dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia dan Pasifik (OACPS).
Terutama reservasi atas kemungkinan untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia selama pertemuan formal SOM. Keanggotaan penuh merupakan prasyarat untuk keterlibatan yang benar-benar produktif.
Reservasi atas diskusi tentang ‘kolaborasi yang lebih erat’ dengan Pemerintah Indonesia ketika masyarakat Papua Barat meminta keanggotaan penuh di MSG.
Reservasi terhadap pernyataan ini: “Keanggotaan harus dibatasi hanya untuk Negara-negara merdeka yang berdaulat, dengan pengaturan khusus, negara-negara merdeka, dengan pengaturan khusus untuk FNLKS”.
Dengan demikian tetap menghormati para Pemimpin MSG bahwa hal ini merupakan interpretasi dari prinsip-prinsip dasar Melanesian Spearhead Group yang menyatakan bahwa, “dengan bersatu, Melanesian Spearhead Group (MSG) berkomitmen terhadap prinsip-prinsip, penghormatan, dan pemajuan kemerdekaan, Kemerdekaan sebagai hak asasi manusia yang paling utama bagi negara dan rakyat kolonial”.
