Komite Nasional Papua BaratKonsolidasi Persatuan Melawan Negara yang Enggan Tuntaskan Pelanggaran HAM

Konsolidasi Persatuan Melawan Negara yang Enggan Tuntaskan Pelanggaran HAM

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia bersama sejumlah organisasi yang dimediasi Aksi Kamisan Manado, seperti jaringan mahasiswa, elemen masyarakat, dan warga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didampingi LBH Manado gelar konsolidasi persatuan melawan negara yang enggan tuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini.

Kegiatan itu dilangsungkan di kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9/2023) malam.

Konsolidasi tersebut, masing-masing perwakilan organisasi bersuara lantang dengan tujuan untuk memperkuat persatuan yang lebih kuat melawan negara yang enggan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang.

Dalam aksi itu setiap organisasi tidak hanya mengangkat isu-isu pelanggaran HAM, melainkan isu-isu terkini. Seperti penggusuran di Kalasey Dua, Kelelondey, dan di Singkil Dua, serta perampasan tanah adat milik masyarakat Papua.

Baca Juga:  DPRP dan MRP Diminta Membentuk Pansus Pengungkapan Kasus Penganiayaan di Puncak

Rangkaian kegiatannya diisi dengan berbagai acara, seperti baca puisi, nonton bareng film dokumenter, orasi-orasi politik, bernyanyi lagu-lagu perjuangan, serta pemaparan materi tentang HAM.

Hiskia Meage, ketua KNPB Konsulat Indonesia, mendapat kesempatan berorasi politik Papua Merdeka di hadapan ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat di kota Manado, mengungkapkan derita rakyat Papua selama puluhan tahun dibawah kendali Indonesia.

Juga, menguraikan sejarah panjang perjuangan bangsa Papua melawan kolonial.

Meage kemudian menegaskan pentingnya membangun konsolidasi persatuan di mana-mana, agar solidaritas rakyat itu kian terkonsolidasi untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terus menerus dilakukan penguasa Indonesia.

Baca Juga:  Ketua KNPB Pegubin Ajak Suku Ngalum dan Ketengban Bersatu

“Agar kebahagiaan masa depan anak cucu kita tidak dihancurkan oleh penindas di masa kini dan masa yang akan datang. Keselamatan masa depan anak cucu ada di tangan kita generasi muda hari ini,” ujar Hiskia.

Aksi Kamisan berbagai organisasi sipil di kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9/2023) malam. (Supplied for SP)

Henly Rahman, salah satu peserta Aksi Kamisan Manado, menyatakan, kasus yang terjadi di Kalasey Dua bukan hanya penggusuran sepihak oleh pemerintah dan pihak Politeknik Parawisata.

Saat penggusuran 7 November 2022 lalu, kata Henly, juga terjadi kekerasan oleh aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada warga yang ingin mempertahankan perkebunan mereka.

“Kami tidak hanya membawa isu-isu nasional, tetapi kami juga membawa isu-isu lokal yang terjadi di Kalasey Dua, Likupang, Kelelondey, dan Singkil Dua. Juga isu-isu kekerasan aparat kepada warga sipil,” ujarnya.

Baca Juga:  KNPB Yahukimo Desak Komnas HAM RI Libatkan Stakeholder Investigasi Kasus Kekerasan di Tanah Papua

Bagi para aktivis, acara konsolidasi persatuan dianggap penting sebagai salah satu wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Aksi Kamisan ini bentuk torang pe perjuangan. Karena kalo mo kampanyekan melalui media sosial, bisa saja dilaporkan pencemaran nama baik dan sebagainya. Kita jadikan Aksi Kamisan sebagai salah satu jalan torang menyuarakan torang pe aspirasi,” kata Syiefa.

Aksi Kamisan dari berbagai organisasi di kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9/2023). (Supplied for SP)

Ia menghendaki lebih banyak orang bergabung dan sadar terhadap pentingnya Aksi Kamisan.

“Mudah-mudahan semakin banyak orang mau gabung untuk bicara dari sini dan menyadari bahwa aksi begini penting sekali,” harapnya.

Pemasangan lilin untuk korban kekerasan aparat keamanan mengakhiri Aksi Kamisan Manado. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.