TIOM, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Papua Pegunungan, tahun ini memfokuskan pengusulan Honorer Kategori 2 (K2) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kuota dan kebutuhan daerah, terutama tenaga kesehatan, guru dan fungsional. Tidak ada pengadaan formasi umum tahun 2023.
Hal itu dikemukakan Samuel Yigibalom, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Lanny Jaya, saat dijumpai suarapapua.com di ruang kerjanya, Selasa (19/9/2023).
“Untuk penerimaan pegawai, tahun ini kami fokus selesaikan pengangkatan honorer kategori dua atau K2 barulah masuk seleksi P3K sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Harus itu tuntas baru tunggu formasi umum,” jelasnya.
Kata Samuel, penerimaan honorer K2 akan segera dilakukan. Hanya saja, terkendala dengan hal teknis.
“Guru P3K tahun ini diizinkan untuk lakukan penerimaan, tetapi persoalan sekarang sedikit lagi sudah waktunya, terkendala dengan data teknisnya,” kata Samuel.
Masalah teknis yang dimaksudnya adalah sebagian belum registrasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kami punya honorer sudah bertahun-tahun kerja di kabupaten Lanny Jaya ini, mulai dari tenaga kontrak pendidikan orang asli Lanny Jaya (OAL) sebagian besar nama-nama mereka belum teregistrasi di Dapodik,” jelasnya.
“P3K ini kami buka, nanti lolosnya orang asli, kemudian guru-guru kontrak yang sedang mengajar di setiap sekolah itu tidak terima dan protes ke kami atau tidak, ini yang pertimbangan kami sekarang,” kata Samuel.
Yigibalom menambahkan, setelah memantau ke Dinas Pendidikan, semua data honorer yang akan diangkat 500 OAL belum siap karena belum diregistrasi di Dapodik.
“Kami cek data honorer yang diangkat 500 orang itu belum siap diregistrasi di Dapodik. Kami tidak berani buka, karena nama mereka otomatis di sistem seleksi calon nasional (SSCN). Dan nama yang bisa muncul di SCCN hanya nama guru kontrak yang ada di Dapodik itu non asli Lanny Jaya. Karena kuota bisa diisi orang luar, maka pemerintah membuat keputusan tidak dibuka,” tuturnya.
Samuel mengaku pernah sampaikan ke Dinas Pendidikan kabupaten Lanny Jaya mengenai data Dapodik tersebut. Masalahnya, sudah jelang waktunya diumumkan juga belum beres.
“Tahun ini kami tidak hilangkan, tapi kami tunda saja, tunggu Dinas Pendidikan bereskan data Dapodik 500 orang asli Lanny Jaya itu registrasi nama mereka selesai dan sampaikan ke kami hasil registrasinya, setelah itu selanjutnya kami umumkan dan registrasi menjadi P3K.”
Lanjut dijelaskan, P3K beda dengan pegawai aparatur sipil negara (ASN). P3K itu tenaga kontrak, gaji dan tunjangan sama seperti ASN, tetapi agak lebih karena sistemnya kontrak.
“Jadi, P3K itu digaji pemerintah daerah, bukan dari pemerintah pusat. Anggaran kita terbatas, kita tidak punya PAD. Kadang kita angkat banyak tenaga, tetapi tidak mampu bayar. Pegawai ASN dan honorer di kabupaten Lanny Jaya berjumlah 3.300 orang,” urainya. []
