MultimediaBerita FotoBERITA FOTO: Orang Muda di Sorong Lawan Oligarki

BERITA FOTO: Orang Muda di Sorong Lawan Oligarki

SORONG, SUARAPAPUA.com — Sejumlah orang muda di Sorong, Papua Barat Daya, melakukan foto opportunity guna melawan kelompok oligarki, Kamis (5/10/2023) .

Aksi orang muda di Sorong membawa sejumlah spanduk bertulisan “Selamatkan Hutan Papua!”, “Papua Bukan Tanah Kosong!” dan lainnya, itu merupakan bentuk penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020 lalu.

Baca Juga:  Indonesia Bantah Dugaan Pelanggaran HAM dan Lingkungan Dampak PSN Merauke

Aksi foto opportunity dilakukan di sejumlah titik keramaian dan perkantoran pemerintah.

Semenjak Undang-undang Cipta Kerja disahkan, beberapa konflik lahan yang melibatkan masyarakat melawan perusahaan telah muncul ke permukaan terutama di Tanah Papua.

Baca Juga:  13 Distrik di Sorong Terancam, DPRP PBD Bakal Moratorium Perusahaan Kelapa Sawit

Samuel Moifilit, juru kampanye Selamatkan Manusia, Tanah, dan Hutan Malamoi, mengungkapkan, kerusakan lingkungan hidup menyebakan hilangnya hak rakyat.

Kelompok rentan dalam masalah ini menurutnya antara lain masyarakat adat dan perempuan. Juga ada ancaman terhadap proses demokrasi.

“Praktek perampasan ruang hidup masyarakat terus terjadi di mana-mana.”

Lanjut Samuel, “Hutan tempat masyarakat adat mempertahankan hidup kini terus mendapatkan ancaman dari pemerintah melalui proyek strategi nasional (PSN).”

Baca Juga:  Aka Uwon Sosialisasikan Pemetaan Wilayah Adat Berbasis Suku Miyah

Tiada cara lain, semua harus bersuara melawan kelompok oligarki yang gencar berupaya mengincar sumber daya alam di Tanah Papua. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Belajarlah dari Pemkab Dogiyai: DPA Setiap OPD Tak Dirahasiakan!

0
“Taruh DPA di tengah-tengah. Bagikan ke semua kepala bidang, kepala seksi, dan harus disaksikan semua staf, termasuk juga honorer. Harap diatur baik-baik penggunaannya,” ujar bupati Yudas Tebai dalam arahannya pada satu apel pagi di halaman kantor bupati Dogiyai, usai pembagian surat perintah kerja (SPK) kepada puluhan pelaksana tugas (Plt) kepala OPD.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.