SORONG, SUARAPAPUA.com — Sejumlah orang muda di Sorong, Papua Barat Daya, menggelar aksi foto opportunity di sejumlah instansi pemerintah dan tempat keramaian guna melawan kelompok oligarki.
Samuel Moifilit, juru kampanye Selamatkan Manusia, Tanah dan Hutan Malamoi, mengatakan, aksi foto opportunity yang dilakukan itu merupakan bentuk penolakan Undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh pada 5 Oktober 2020 lalu
“Ketika Undang-undang cipta kerja disahkan, beberapa konflik lahan yang melibatkan masyarakat melawan perusahaan telah muncul ke permukaan terutama di Tanah Papua,” kata Samuel di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya, Kamis (5/10/20223).
Samuel menyebut kerusakan lingkungan hidup, hilangnya hak rakyat (khususnya masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan), serta ancaman terhadap proses demokrasi semakin nyata.
“Jelas terlihat dari contoh-contoh tadi bahwa elite politik telah berperan ganda menjadi pejabat sekaligus memiliki kepentingan bisnis yang mencengkeram tata kelola pemerintahan, sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam,” paparnya.
Ditegaskan, ancaman utama bagi lingkungan hidup dalam Omnibus Law terletak pada perubahan proses perizinan untuk investasi yang berbasis lahan yang terkait dengan bisnis ekstraktif di sektor sumber daya alam, dan sebagai karpet merah untuk proyek strategis nasional.
“Dengan disahkan Omnibus Law, proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sangat mudah diperoleh. Hal ini sangat mengancam eksistensi masyarakat adat pada umumnya dan terlebih khusus di Tanah Papua. Dimana hutan Papua sebagai salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia kini dalam ancaman,” tegas Moifilit.
Karena itu ia mengajak orang muda di Tanah Papua untuk terus bersuara melawan kelompok oligarki yang terus berupaya mengincar sumber daya alam di Tanah Papua.
“Masa depan bumi di tangan kami orang Papua. Kita harus bersuara dan melawan bersama. Mari kawan-kawan muda kita rapatkan barisan perlawanan bersama,” ajak Samuel.
Jimmy Salfi, pemuda pemuda adat di Sorong menambahkan, selain tentang perlindungan hutan Papua, orang muda di Sorong juga kampanyekan pemilu yang bersih.
“Kami juga bersuara agar pemilu tahun 2024 di Tanah Papua bersih dan terlepas dari kelompok oligarki, sehingga melahirkan figur-figur pemimpin yang memihak kepada rakyat,” ujar Jimmy.
Selain itu, ditegaskan, orang muda di Sorong akan terus mendesak pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk mencabut semua izin perusahaan di seluruh Tanah Papua.
“Kami akan terus melawan perusahaan-perusahaan yang saat ini terus mengeksploitasi SDA di Tanah Papua dengan mendesak pemerintah mencabut semua izin perusahaan,” tegas Jimmy.
Alumi Uncen Jayapura itu menambahkan, aksi tersebut juga merupakan bentuk dukungan kepada seluruh masyarakat adat yang sedang berjuang untuk mempertahankan tanah adat mereka.
“Kami mendukung semua masyarakat adat yang saat ini sedang melawan kelompok oligarki baik di PTUN atau di mana saja,” pungkasnya.
