ArtikelSurat Terbuka Keenam Untuk Penjabat Gubernur Papua Pegunungan

Surat Terbuka Keenam Untuk Penjabat Gubernur Papua Pegunungan

Hallo penjabat gubernur Papua Pegunungan apa kabar? Semoga Anda dan jajaran masih dalam kondisi sehat. Masih dijaga dan senantiasa dilindungi Allah Tritunggal. Amen. Setelah hampir satu bulan lebih saya tidak buat surat terbuka lagi. Kali ini terasa penting untuk buat mengingat ada kunjungan Komnas HAM RI dan Perwakilan Papua ke Wamena dua hari lalu dalam rangka mendalami dan memediasi polemik penolakan penempatan pusat pemerintahan Papua Pegunungan di atas tanah adat perkebunan, pertanian, dan perekonomian masyarakat adat suku Wio Wouma dan Welesi.

Sudah akan genap tiga bulan, setelah pernyataan kontroversial penjabat gubernur Papua Pegunungan menyangkal, memfitnah, dan menuding kami tuan rumah, tuan tanah pewaris tunggal tanah adat Wouma. Bukan orang asli yang demo menolak lokasi penempatan kantor gubernur Papua Pegunungan di Wouma, katanya dengan angkuh, sombong, otoriter, dan tak tahu malu kala itu kepada wartawan nokenwene.com di Wamena pada 12 Juli 2023.

Baca Juga:  Freeport dan Kejahatan Ekosida di Wilayah Suku Amungme dan Suku Mimikawee (Bagian 4)

Sejak surat terbuka pertama saya tulis pada bulan itu, sekitar satu atau dua hari setelah pernyataan Anda yang menyakitkan, tak ada itikad baik atau kebijaksanaan hati Anda untuk menarik pernyataan dan meminta maaf kepada kami. Anda arogan, tidak bijak, tidak kompeten dan tidak tahu diri. Perlu banyak belajar soal kepemimpinan kepada teladan Yesus, teladan Apolo Safanpo hingga belajar dari Ribka Haluk sebagai sesama anak Papua. Sebagai sesama umat Katolik, saya dan sebagian umat Katolik Wamena jujur kecewa, dengan sikap arogan dan tak tahu diri yang Anda tampilkan kepada kami, orang asli Wamena selaku tuan tanah, pemilik negeri dimana Anda dikasih kesempatan dan kepercayaan menjadi pejabat dan hidup.

Baca Juga:  Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

Melalui surat terbuka keenam ini, kami yang tersayat hatinya, mau bertanya kepada Anda dan jajaran. Bila memang benar bahwa penjabat gubernur dan jajaran mengetahui akar masalah. Memiliki dasar dan bukti kuat bahwa kami yang menolak bukan orang asli Wouma: mengapa pihak penjabat gubernur dan jajaran tidak mau hadir memenuhi undangan Komnas HAM RI kemarin untuk memberikan laporan versi kalian? Bahkan ketika Komnas HAM RI sudah berada di kantor sementara gubernur, mengapa Anda dan semua bawahan tak terlihat batang hidung di kantor? Apakah yang Anda sedang tunjukkan ini?.

Komnas HAM adalah lembaga negara independen yang dalam kemelut kasus ini dapat dilihat sebagai pihak penengah. Karena sekali lagi, dia lembaga negara resmi yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Bukan kepada Mendagri atau Wamendagri seperti jabatan gubernur Anda. Akhirnya dari kealpaan, tak responsifnya Anda, dan kesan sikap menghindar yang ditampilkan kemarin, maka telah menjadi jelas bagi publik bahwa Anda dan jajaran kerja untuk apa dan kepentingan siapa.

Baca Juga:  Papua Sedang Diproses Jadi Hamba-Nya Untuk Siapkan Jalan Tuhan

Akhir dari penulisan surat ini, jangan terus mempertontonkan kebododahn dan ketidakmampuan menjadi pemimpin sekelas gubernur di hadapan dunia, Tuhan dan alam moyang kami di Wamena. Bila tidak sanggup mundur dengan baik-baik. Masih banyak putera-puteri negeri ini yang lebih baik, yang lebih siap untuk pimpin provinsi Papua Pegunungan agar bisa lebih pro rakyat. Dapat menjalankan amanat konstitusi secara profesional tanpa didikte oleh oknum tertentu demi memuluskan agenda pribadi dan kelompok di dalam irama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jayapura, 7 Oktober 2023

Benyamin Lagowan
Aktivis dan salah satu pemilik tanah adat Wouma-Wamena

Terkini

Populer Minggu Ini:

Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Yahukimo Desak Pemilu di Dekai Diulang

0
“Beberapa poin kami sudah serahkan kepada Bawaslu. Kami disarankan untuk lengkapi beberapa dokumen. Jadi, dokumen itu kami sudah siap dan akan antar ke Bawalu untuk ditindaklanjuti,” jelas Eklon Amohoso.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.