SENTANI, SUARAPAPUA.com — Lokakarya pembentukan multi stakeholder forum (MSF) digelar selama dua hari (18-19/10/2023) di hotel Horison, Sentani, kabupaten Jayapura, Papua.
Lokakarya bertujuan membangun kolaborasi para pihak mendukung program penguatan kebijakan ramah hutan di kabupaten Jayapura.
Elphyna D. Situmorang, asisten 1 sekretariat daerah kabupaten Jayapura, mengatakan, kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang cukup melimpah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, pemerintah kabupaten Jayapura dalam arahan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 telah menetapkan strategi pencapaian.
“Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dari 10 rumusan strategis, ada empat strategi yang menyasar tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat serta strategi peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,” kata Situmorang membacakan sambutan tertulis penjabat bupati Jayapura Triwarno Purnomo, Rabu (18/10/2023).
Untuk mewujudkan pencapaian strategi tersebut tentu dibutuhkan kerja sama para pihak. Kata Triwarno dikutip Situmorang, sejak tahun 2016 sampai 2022 pemerintah daerah bersama sejumlah mitra kerja yang tergabung dalam gugus tugas masyarakat adat (GTMA) telah melakukan pemetaan wilayah adat.
“Pada suku Kemtuk, Kemtu Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokran, Namblong, Sentani Timur, Sentani, Sentani Barat, Ebungfau, Waibu, seluas 1.484 hektare. Nimbokrang, Airu, Kaureh, Rafenirara, Unurum Guay, Demta, Depapre, Yapsi seluas 599,43 hektare. Ini sumber datanya dari website gtma.jayapurakab.go.id. Di lain sisi, sejumlah mitra kerja juga telah dan sedang melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Jayapura dalam pengembangan ekonomi masyarakat,” bebernya.
Lanjut dikemukakan, pemetaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan pemerintah daerah dan mitra kerja telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.
“Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan, salah satunya adalah melalui pengelolaan potensi kakao di kabupaten Jayapura yang saat ini mencapai 9.462.94 hektar yang tersebar di 19 distrik. Selain itu, sumber daya perairan juga mempunyai potensi yang cukup besar yang dikelola bersama masyarakat adat di wilayah pembangunan,” katanya.
Selain itu, jasa lingkungan juga merupakan salah satu peluang untuk dikembangkan. Bila ini dilakukan dengan pendekatan kolaborasi tentunya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan juga sebagai salah satu potensi sumber penerimaan daerah (PAD).
“Sebagai tindak lanjut kerja mitra pembangunan bersama pemerintah kabupaten Jayapura dan masyarakat adat di empat wilayah pembangunan dalam program penguatan kebijakan ramah hutan di Tanah Papua,” lanjutnya.
Triwarno memastikan, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt PPMA) bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) akan melanjutkan kegiatan penguatan forum mitra pembangunan multi stakeholders.
“MSF menjadi strategi dalam pendekatan pembangunan baik di tingkat pemerintah, juga bersama masyarakat adat saat ini. Program ini cukup berhasil memperkuat pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menajamkan agenda perlindungan hutan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pengakuan masyarakat hukum adat,” kata Purnomo.
Dengan adanya pendekatan MSF diharapkan dapat berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup di empat wilayah pembangunan.
Ditambahkan, pembangunan bersama masyarakat di kabupaten Jayapura melalui program bertajuk “promosi kebijakan ramah hutan melalui pendekatan MSF di Papua”.
Kegiatan lokakarya dilaksanakan dua hari dengan menggandeng Pt PPMA dan Pattiro. []
