JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Greenpeace Indonesia menyesalkan absennya pemerintah Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Tiga Basin di Brazzaville, Kongo, pada 26-28 Oktober 2023, yang agendanya membahas upaya penyelamatan hutan hujan tropis dari kerusakan dan kehancuran.
Forum itu mempertemukan para pemimpin dari tiga kawasan yang memiliki hutan hujan terluas di dunia, yaitu Amazon, Kongo, dan Borneo-Mekong-Asia Tenggara.
Greenpeace Indonesia dalam siaran pers, Senin (30/10/2023) menjelaskan, negara-negara di tiga basin ini memiliki lebih dari 80 persen hutan hujan dunia dan dua pertiga keanekaragaman hayati global.
Arie Rompas, ketua tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan, upaya menyelamatkan hutan hujan di tiga kawasan ini sangat krusial di tengah krisis iklim dan biodiversitas yang terjadi sekarang.
“Ini sangat mengecewakan. Forum KTT Tiga Basin penting untuk merumuskan langkah konkret dan kerja sama global untuk melindungi hutan hujan tropis. Seharusnya pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif untuk memperkuat kerja sama ini, karena kita membutuhkan aliansi global, dan negara-negara selatan harus menjalin kerja sama yang lebih erat untuk melawan krisis iklim,” kata Rompas.
Dikemukakan Arie, pada November 2022, pemerintah Indonesia sebenarnya menyepakati kerja sama penyelamatan hutan hujan tropis dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Aliansi itu terbentuk di sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang berlangsung di Bali. Namun dibanding pemerintah Indonesia, Brasil dan DRC tampaknya lebih berperan aktif dalam terbentuknya inisiatif tersebut.
Menurut informasi yang diperoleh Greenpeace, persiapan Pemilu 2024 menjadi salah satu alasan absennya pemerintah Indonesia dalam KTT Tiga Basin. Kebijakan menyangkut inisiatif global seperti yang dibahas dalam KTT Tiga Basin itu disebut ‘menjadi kewenangan pemerintahan selanjutnya’.
Hutan hujan di Amazon, Kongo Basin, dan Indonesia perlu dilindungi dari pelbagai ancaman deforestasi untuk keperluan perkebunan monokultur, infrastruktur, penebangan kayu dan pertambangan.
“Tahun lalu Indonesia kembali mengalami peningkatan laju deforestasi, dengan deforestasi bruto seluas 208.000 hektare, meningkat 19 persen dibandingkan dengan tahun 2021,” ujarnya.
Dalam KTT Tiga Basin, perwakilan Greenpeace Indonesia, Brazil, dan Afrika menyampaikan sejumlah usulan untuk penyelamatan hutan hujan tropis. Upaya menyelamatkan hutan hujan tropis tak boleh terlepas dari pengakuan atas peran penting masyarakat adat dan komunitas lokal.
Lebih dari 75 persen hutan dilindungi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Namun hingga kini, kata Rompas, peran dan pengetahuan mereka terhadap perlindungan alam dan keanekaragaman hayati masih belum cukup diakui.
Selain itu, dari seluruh dana proyek pengelolaan hutan global dalam satu dekade terakhir, hanya 17 persen yang melibatkan partisipasi masyarakat adat atau organisasi masyarakat lokal.
Greenpeace juga mengkritik solusi palsu penyelamatan hutan lewat skema pasar, seperti perdagangan karbon atau tukar-guling karbon (carbon trade/offset). Pasar karbon memberikan karpet merah kepada para pencemar lingkungan untuk lepas dari tanggung jawab. Skema ini hanya akan memungkinkan mereka terus menghasilkan emisi gas rumah kaca, alih-alih serius berbenah dan mengubah perilaku.
“Para pemimpin harus berhenti memakai pendekatan pasar seperti perdagangan karbon. Sebaliknya, para pemimpin harus fokus dan serius melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal, yang dari banyak data dan fakta di lapangan telah terbukti menjadi garda paling depan penjaga alam dan keanekaragaman hayati,” ujar Arie. []
