JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mantan perdana menteri Fiji Frank Bainimarama merasa prihatin dengan pasukan Fiji di Timur Tengah setelah mayoritas negara-negara Pasifik – termasuk Fiji – memberikan suara menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
PBB mengadopsi sebuah resolusi pada akhir pekan lalu tentang “perlindungan warga sipil dan penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan” sehubungan dengan krisis Gaza yang sedang berlangsung.
Pemungutan suara dilakukan dengan 120 negara, termasuk Selandia Baru dan Kepulauan Solomon memberikan suara setuju. Namun, mayoritas negara-negara Pasifik memberikan suara menentang – berpihak pada Amerika Serikat, Israel, dan Inggris.
Israel berargumen bahwa gencatan senjata apapun akan memberikan waktu bagi Hamas untuk mempersenjatai diri dan menyerang Israel lagi, setelah pembantaian sedikitnya 1.400 warga Israel – sebagian besar dari mereka adalah warga sipil yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Sementara, lebih dari 220 orang disandera.
Pasukan Israel melancarkan operasi darat terhadap Hamas di Gaza, karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginginkan untuk menghancurkan kelompok militan Palestina tersebut.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina telah mencapai 8000 orang, yang mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 1,4 juta orang di Gaza telah mengungsi dari rumah-rumah mereka.
Fiji, Kepulauan Marshall, Federasi Serikat Mikronesia (FSM), Papua Nugini, Nauru dan Tonga memberikan suara menentang resolusi PBB. Sementara Australia, Kiribati, Palau, Tuvalu dan Vanuatu abstain, sedangkan Samoa tidak memberikan suara.
Pada, Senin (30/10/2023), Bainimarama mengkritik Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka karena “kontradiktif” dan mengatakan pemungutan suara oleh Fiji di panggung dunia “tidak mencerminkan pandangan sebagian besar warga Fiji”, yang merupakan seruan untuk gencatan senjata.
“Hentikan penderitaan sekarang juga. Hentikan pembunuhan. Izinkan bantuan kemanusiaan. Itulah yang dibutuhkan dalam resolusi,” kata Bainimarama kepada RNZ Pacific.
Awal bulan ini, Rabuka memproklamirkan diri sebagai “rasul perdamaian” dan telah mengusulkan agar Pasifik menjadi zona perdamaian yang bebas dari konflik.
Rabuka berencana mendiskusikan proposal zona perdamaiannya pada Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-52 di Kepulauan Cook bulan depan.
Mantan PM Fiji Frank Bainimarama mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa sikap Fiji di PBB bukanlah sikap perdamaian.(Supplied/AFP)
Namun, Bainimarama mengatakan bahwa sikap Fiji di PBB bukanlah sikap perdamaian dan malah “membahayakan pasukan mereka yang ditempatkan di Irak”.
Pemimpin partai FijiFirst ini mengatakan bahwa ia tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik tersebut, namun ia mendukung “resolusi” untuk menyelamatkan ribuan orang yang tidak bersalah, termasuk wanita dan anak-anak, yang banyak di antaranya telah kehilangan segalanya.
“Pemungutan suara ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan yang seharusnya memandu kebijakan internasional negara ini,” katanya.
“Pemungutan suara Fiji di PBB yang mendukung perang bertentangan dengan warisan lama bangsa ini sebagai penjaga perdamaian, warisan yang menjadi dasar reputasi kami dan Pasukan Militer Republik Fiji.
“Kami memiliki pasukan di Timur Tengah, di Irak, Suriah … di seluruh Timur Tengah. Hal itu menjadi kekhawatiran bagi kami. Orang tua pasukan khawatir tentang apa yang akan dilakukan Hamas terhadap mereka di Timur Tengah. Itu adalah hal lain yang harus kita khawatirkan.”
Negara-negara Pasifik bersuara
Kelompok-kelompok kemanusiaan Pasifik dan beberapa akademisi mengkritik negara-negara Pasifik yang memberikan suara menentang gencatan senjata PBB, dengan menyatakan bahwa mereka “mendukung genosida”.
Advokat hak-hak perempuan Fiji, Shamima Ali, mengatakan bahwa pemerintah Fiji “tidak mewakili seluruh rakyat Fiji”.
“Paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah abstain dan bukannya ikut serta secara memalukan di tempat genosida dilakukan,” kata Ali.
Ia mengatakan bahwa kelompok-kelompok hak asasi manusia Fiji dan LSM-LSM lainnya berencana untuk mengambil tindakan untuk mengubah posisi Pemerintah Fiji dan sedang menunggu izin untuk melakukan pawai pada 16 November 2023.
Ia mengatakan bahwa aksi ini “bukan tentang memihak, ini tentang gencatan senjata segera terhadap genosida dan mendukung orang-orang baik di seluruh dunia”.
Ali lebih lanjut menambahkan bahwa hal itu juga “tidak dapat diterima bahwa Fiji telah menarik namanya dari daftar negara-negara yang mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap minoritas Uighur dan Muslim”.
Kepala eksekutif Dewan Layanan Sosial Fiji, Vani Catanasiga, mengatakan bahwa orang-orang Palestina, terutama “perempuan dan anak-anak harus dilindungi”.
“Ini bukan untuk mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi di Israel,” kata Catanasiga.
Ketika ditanya oleh The Fiji Times mengapa Fiji memilih menentang resolusi PBB untuk gencatan senjata, tanggapan Rabuka adalah “Siapa yang mengaduk-aduk sarang lebah?”
Namun, Menteri Dalam Negeri Fiji Pio Tikoduadua menggunakan platform media sosial X (sebelumnya Twitter) untuk mengekspresikan posisi partai politiknya dalam masalah ini.
“[Partai Federasi Nasional] tidak mendukung suara Fiji di [PBB] yang menolak gencatan senjata yang direncanakan,” katanya.
Shamima Ali mengatakan kelompok-kelompok hak asasi manusia dan LSM lainnya berencana untuk mengambil tindakan untuk mengubah posisi pemerintah Fiji: (RNZ Pacific/Kelvin Anthony)
“Untuk mengulangi tweet saya pada tanggal 9 Oktober, “Terlepas dari di mana posisi kita dalam masalah Palestina-Israel, jelas bahwa nyawa yang tidak bersalah selalu menjadi yang paling terpengaruh. Semoga tindakan dan perkataan kita selalu mengutamakan nyawa manusia di atas politik.
“Mari kita perjuangkan dialog dan pemahaman untuk membuka jalan bagi masa depan yang damai,” tambahnya.
RNZ Pacific telah menghubungi pemerintah Fiji untuk memberikan komentar.
‘Kemunafikan’
Seorang pengacara Papua Nugini, Dr Bal Kama, mengatakan bahwa ia “sangat menyayangkan negara-negara Pasifik menentang resolusi tersebut”.
“Jika fundamentalisme agama menjadi penyebabnya, seperti halnya PNG yang tidak berdaya, mereka telah melakukan tindakan yang paling tidak kristiani,” katanya.
Kama memuji Selandia Baru dan “kepemimpinan” Kepulauan Solomon, karena telah membuat “keputusan yang benar secara moral untuk berdiri di sisi yang benar dari sejarah”.
Kama mengatakan bahwa mengingat Pasifik sedang menghadapi krisis iklim dan “banyak ancaman eksistensial”, pemungutan suara yang menentang gencatan senjata untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan adalah “munafik” karena Pasifik sendiri sangat bergantung pada niat baik orang-orang dan sering kali membutuhkan bantuan kemanusiaan global.
“Ini adalah kemunafikan yang sangat besar dan sesuatu yang akan mencemari Pasifik di masa depan dalam hal tuntutan kami untuk intervensi kemanusiaan global untuk tujuan-tujuan kami,” katanya.
Bulan lalu, para pemimpin Pasifik dijamu oleh Presiden AS Joe Biden di Washington di mana ia menjanjikan dana sebesar US$200 juta untuk wilayah tersebut.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon tidak hadir tetapi mengirimkan menteri luar negerinya.
Kama mengatakan bahwa faktor geopolitik mungkin memiliki pengaruh dalam bagaimana negara-negara Pasifik memberikan suara pada resolusi PBB ini.
