JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia menggelar diskusi dan pembacaan situasi politik menjelang Pemilu yang diselenggarakan di Sekretariat KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Minahasa Raya di Tondano, Sulawesi Utara, Minggu (11/2/2024).
Dalam diskusi itu pihaknya menyatakan bahwa kampanye Pemilu damai yang dilakukan di tanah Papua adalah informasi yang sengaja di produksi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya di tanah Papua.
Pihaknya juga membahas informasi hoax yang sengaja disebarkan sejumlah mahasiswa Papua di kota studi Sulawesi Utara melalui website tertentu.
“Mereka memainkan opini yang tidak benar adanya, di mana bulan Desember lalu pemerintah kota Manado bersama sekelompok oknum mahasiswa Papua bersama aparat mendeklarasikan Pemilu damai dan melawan berita hoax. Namun dalam realita di lapangan terjadi sebaliknya,” kata Fajar Sampary, Ketua KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Minahasa Raya.
Ia mengatakan media-media saat ini benar-benar di kontrol oleh penguasa, militer dan negara. Ada banyak informasi yang dimanipulasi untuk mendidik orang dengan berita bohong.
Hal serupa disampaikan Bartol Kossay, di mana ia mengaku ada media-media di Sulawesi Utara yang memproduksi narasi-narasi bohong soal Papua dan mendapati beberapa foto mahasiswa Papua diambil sendiri dalam akun media sosial.
Salah satunya katanya menyoroti soal gerakan KNPB yang menurut pemberitaan itu telah melakukan anarkisme.
“KNPB tidak seperti yang kalian berpikir dan menilai. KNPB adalah wadah perjuangan dan perlawanan perilaku penguasa Indonesia di atas Tanah West Papua selama 62 tahun, sejak tahun 1961,” ujar Kossay.
Katanya, KNPB adalah wadah yang memperjuangkan keadilan, perdamaian dan hak-hak politik rakyat dan bangsa West Papua. Orang-orang dalam KNPB adalah pencinta dan pejuang perdamaian serta kebenaran.
Oleh sebab itu katanya sangat tidak mungkin pihaknya melakukan tindakan anarkisme yang merugikan perjuangan.
Katanya, Indonesia harus sadari bahwa lahirnya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua karena disebabkan adanya tuntutan kuat aspirasi Papua Merdeka yang dimulai dari tahun 1998-2000.
Aspirasi ini muncul karena ada tiga alasan, yaitu sejarah aneksasi politik, berbagai pelanggaran HAM-kekerasan terhadap orang asli Papua dan kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Dengan demikian, KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Minahasa menyatakan;
- KNPB Konsulat Indonesia meminta kepada penguasa Indonesia di Sulawesi Utara untuk berhenti mengkriminalisasi pihaknya atas tuduhan tanpa bukti yang jelas.
- Hentikan oknum tertentu memproduksi berita hoax yang menyesatkan mahasiswa Papua dan KNPB jelang Pemilu.
