BeritaYSHUA Dipercaya Pemprov Papua Berantas Keaksaraan Dasar di Puncak Jaya

YSHUA Dipercaya Pemprov Papua Berantas Keaksaraan Dasar di Puncak Jaya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua melalu Bidang Paud dan Dikmas bekerjasama dengan Yayasan Sebarisan Honai Papua (YSHUA) gelar kegiatan pemberantasan Keaksaraan Dasar (KD) di Distrik Tinggi Nambut, Kalome, Waegi dan Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kegiatan Pemberantasan Keaksaraan Dasar itu dilakukan selama satu bulan, dari tanggal 1 hingga 30 November 2019.

Elvis Siep, Sekertaris Yayasan Sebarisan Honai Papua mengakui, YSHUA memiliki empat bidang, yaitu bidang Pendidikan, Ekonom, Kesehatan, dan Sains.

Baca juga: Masyarakat Minta Pemkab Tambrauw Bangun Pustu di Kampung Baun

Dalam perjalanannya kata Siep, di Bidang Pendidikan, terutama pendidikan non formal mendapat kepercayaan dari Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua untuk menjalankan program pemberantasan Keaksaraan Dasar di empat distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Baca Juga:  Wapres RI dan Enam Pj Gubernur Tanah Papua Dikabarkan Hadiri Hut PI Lembah Balim
Ibu-ibu di Puncak Jaya ketika mengikuti proses belajar mengajar dalam program pemberantasan Keaksaraan Dasar. (Dok.YHSUA for SP)

“Kami punya visi yang besar untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi semua orang, sehingga walaupun daerah Puncak Jaya merupakan daerah konflik, tetapi kami terima program ini dan kami jalankannya. Saat ini masih dalam tahap pengajaran,” kata Elvis kepada suarapapua.com, Jumat (15/11/2019) dari Wamena.

Siep menjelaskan, Yayasan Sebarisan Honai Papua mempunyai 30 orang tutor Keaksaraan Dasar yang mempunyai pengalaman di beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua.

Untuk kegiatan di Puncak Jaya, katanya pihaknya menurunkan 30 tutor tersebut yang dibagi ke empat distrik di Puncak Jaya.

Baca juga: Masyarakat Minta Pemkab Tambrauw Bangun Pustu di Kampung Baun

“Di Puncak Jaya, kami berlakukan waktu belajar di pagi hari dan sore selama 2-3 jam. Tempatnya di gedung gereja dan gedung sekolah, termasuk sejumlah rumah warga. Yang terlibat sebanyak seribu lebih orang. Kami menggunakan buku “99 Luisebuka” dan buku “My Wantok” yang disusun oleh tim tutor yayasan, sesuai dengan konteks budaya masing-masing tempat.”

Baca Juga:  57 Tahun Freeport Indonesia Berkarya

Siep juga menjelaskan, selain pemberantasan buta aksara secara umum, tujuan lain yang amat penting adalah mempermudah masyarakat setempat untuk bisa membaca alkitab dan mengerti kebenaran akan Firman Tuhan.

“Warga belajar sangat antusias. Tantangan terberat kami adalah wilayah ini merupakan wilayah konflik suku karena jabatan politik, dan perang politik antara aparat Negara Indonesia dan pro Papua Merdeka. 2 minggu sebelumnya sempat terjadi perang suku yang mendukung kepala desa dan yang tidak, tetapi ketika tim turun semuanya berjalan normal-normal saja,” katanya.

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog
Kunjungan tim dari Dinas P dan P Provinsi Papua ke Kantor Yayasan YHSUA di Pikhe Wamena, Jumat (15/11/2019). (Dok.YHSUA for SP)

Baca juga: Panja Sosialisasikan Perdasus No. 4 Tahun 2019 di Tambrauw

Oleh sebab itu ia berharap kepada pemerintah agar memperhatikan organisasi yang benar-benar menjalankan program langsung ke masyarakat, agar program betul bermanfaat. Karena menurutnya, sebelumnya program serupa perna ada, tetapi tidak ada pembaharuan sehingga tidak ada perkembangan.

Sementara, Kayus Soll, anggota yayasan mengakui bahwa pada tanggal 15 November 2019, pihak Paud dan Dikmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua telah mengunjungi Kantor Yayasan Sebarisan Honai Papua, termasuk melihat ruang kelas Paud, TK dan SD YSHUA di Distrik Pikhe Kabupaten Jayawijaya.

“Ya betul, tim dari Paud dan Dikmen kunjungi kami. Jadi terima kasih untuk dukungan dan kerjasamanya,” ucap Kayus.

 

Pewarta: Elisa Sekenyap  

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.