Negara Diminta Hargai Hak Hidup TNI/Polri dan Masyarakat Papua

0
1266

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Negara Indonesia diminta untuk menghargai hak hidup TNI/Polri dan masyarakat Papua [TPNPB] menjelang Natal di Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini ditegaskan anggota DPR Papua, Apeniel Sani kepada suarapapua.com, Sabtu (21/12/2019) pagi.

Menurut Sani, masyarakat Papua maupun TNI dan POLRI adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang mulia. Maka itu hak hidup mereka harus dihargai dan dihormati. Sebab mereka sama-sama punya hak untuk hidup.

“Jangan menjadikan mereka untuk saling memburu seperti memburuh binatang liar. Saya sangat prihatin dengan kedua pihak yang sudah korban. Bagaimana dengan anak, istri, serta keluarga yang di tinggalkan, tentunya mereka akan mengalami kesusahan,” tegas Sani.

Dikatakan, negara harus ingat bahwa saat ini, terutama bulan Desember adalah  hari dimana umat kristen merayakan Natal yang merupakan hari bersejarah bagi umat kristiani di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya. Natal adalah momen yang dinantikan umat Kristen untuk memperoleh kebahagiaan, suka cita, saling mengampuni dan memaafkan kesalahan antara satu sama lain.

Baca Juga:  PGGY Kebumikan Dua Jasad Pasca Ditembak Satgas ODC di Dekai

“Negara harus ingat bahwa yang merayakan natal bukan hanya orang Kristen Papua, tetapi juga Anggota TNI dan Polri  yang Kristen juga tentunya akan merayakan kelahiran Yesus, Sang Juru selamat. Untuk itu Pemerintah jangan membatasi mereka untuk merayakan natal,” ujarnya.

ads

Sani menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai manusia baja. Seperti pepatah lama,  ‘Menang jadi arang, kalah jadi abu’. Ini artinya menang atau kalah, sama-sama tentu mengalami kerugian.

Dan , kata dia, soal kematian seseorang adalah wajib hukumnya untuk setiap manusia di muka bumi ini. Namun, ia menilai, dengan cara mengadu domba seperti ini negara turut memperpendek hak hidup warganya.

Baca Juga:  Komnas HAM RI Didesak Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Sipil Papua di Puncak

“Pemerintah jangan mempercepat kematian warganya. Karena itu [kematian] bukan [hak dan] urusannya. Pemerintah punya tugas adalah memberikan kehidupan yang layak,” tukas Sani.

Sementara itu, seperti diberitakan media ini, Marthen Tipagau, Mantan Ketua DPRD Intan Jaya periode 2014-2019 yang kini terpilih kembali dan telah dilantik menjadi anggota DPRD, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Intan Jaya sementara menegaskan, aparat gabungan TNI dan Polri maupun TPNPB silahkan berperang, namun harus mencari tempat yang tepat supaya tidak mengorbankan masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan sedang mempersiapkan diri untuk Natal.

Menurut Marthen, Desember adalah bulan suci bagi umat Kristen, dimana setiap tanggal 25 Desember diperingati sebagai hari kelahiran Yesus sang Juruselamat. Untuk itu, ia meminta agar pihak TNI dan Polri maupun pihak TPNPB tidak mengorbankan masyarakat.

“Baku tembak antara tentara dan tentara silahkan. Tetapi sebagai wakil rakyat saya minta untuk TNI dan Polri maupun TPNPB harus lindungi masyarakat. Jangan korbankan masyarakat. Supaya masyarakat merayakan Natal dalam suasana aman dan damai,” ujarnya.

Baca Juga:  Sidang Dugaan Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Timika Berlanjut, Nasib EO?

Marthen kuatir masyarakat mengungsi ke hutan-hutan dan ke gua-gua di lereng gunung karena takut. Karena, kata dia, dari pengalaman di Nduga dan beberapa tempat lain, ketika terjadi baku tembak, masyarakat selalu jadi korban ketakutan dan lari ke mana-mana untuk selamatkan nyawa mereka.

“Atas nama kemanusiaan saya berharap agar tidak terjadi kasus serupa yang terjadi di tempat lain. Saya juga sangat kuatir, jangan sampai masyarakat takut dan lari ke hutan. Karena tidak ada makanan di hutan. Ini bisa menyebabkan kematian di pihak masyarakat. Sehingga saya minta supaya kedua pihak harus lindungi masyarakat,” harapnya.

Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaDi Yahukimo Dua Warga Tertembak, Satu Orang Ditembak Mati Polisi
Artikel berikutnyaHidup dan Misteri Penderitaan Rakyat Papua