BeritaPolhukamWarinussy: Posisi Menteri Bukan Jaminan Masalah Papua Terpecahkan

Warinussy: Posisi Menteri Bukan Jaminan Masalah Papua Terpecahkan

PAPUAN, Manokwari — Menjelang dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2014 mendatang, semakin kencang wacana mencalonkan sejumlah orang untuk duduk dalam Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Termasuk di tanah Papua juga kencang mengusulkan beberapa nama untuk dapat dipilih oleh Jokowi-JK sebagai Menteri dalam Kabinet dan menjadi bagian dari Pemerintahan mendatang.

“Pertanyaan sekaranga adalah, apakah memang nantinya orang-orang yang diusulkan dari Tanah Papua itu dapat menjadi wakil Orang Papua untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi politik rakyat Papua?” ujar Yan CH Warinussy, Direktur LP3BH, dalam rilis kepada suarapapua.com, Jumat (08/8/2014).

Baca Juga:  Yakobus Dumupa Nyatakan Siap Maju di Pemilihan Gubernur Papua Tengah

“Jawabannya pasti tidak, saya justru melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh Papua di dalam Kabinet sebagai pembantu presiden saja,” katanya.

Dengan menduduki jabatan Menteri, menurut Yan, justru pejabat orang Papua tersebut akan pasti fokus pada bidang tugas yang diembaninya, dan sulit untuk bicara soal aspirasi politik rakyat Papua.

“Pejabat yang bersangkutan juga sulit berinteraksi setiap saat dengan konstituennya di Tanah Papua, karena tugas rutinnya sehari-hari.”

”Saya secara pribadi sangat tidak percaya, bahwa dengan mengusulkan sejumlah saudara kita untuk duduk di Kabinet sebagai Menteri, maka masalah Papua akan dapat diselesaikan,” ujar pengacara senior ini.

Baca Juga:  Hilangnya Hak Politik OAP Pada Pileg 2024 Disoroti Sejumlah Tokoh Papua

Jika kelak dipilih, lanjut Warinussy, pribadi yang bersangkutan akan lebih sibuk dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri, sehingga sulit berbicara tentang masalah Papua.

“Mungkin nanti setelah pensiun dari jabatan Menteri, barulah mereka mulai dapat menyalurkan pikiran dan pandangannya melalui tulisan, artikel atau menulis buku.”

Dengan demikian, menurut Warinussy, seharusnya pandangan diarahkan agar pentingnya sebuah Kementerian Negara Urusan Khusus Tanah Papua (Papua dan Papua Barat), yang akan bertugas memastikan bahwa konflik dan kekerasan di Tanah Papua segera diakhiri.

Baca Juga:  Jokowi Didesak Pecat Aparat TNI yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Warga Papua

“Juga perlu membangun sebuah platform perdamaian yang bersifat permanen dan bisa digunakan untuk masa yang lama ke depan menuju Papua Baru,”tegasnya.

“Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama sejumlah tokoh adat mengusulkan agar Jokowi-JK bisa mengakomodir beberapa putra terbaik dari tanah Papua di kabinet yang akan terbentuk.” (Baca: Majelis Rakyat Papua Usul Tiga Menteri Dari Papua; Natalius Pigai Diusulkan Jadi Menteri Dalam Kabinet Jokowi-JK; Ini Enam Nama Calon Menteri Dari Papua Versi BMP).

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.