JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika menolak dituduh provokatif dan anarkis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dan Ketua DPRP Kabupaten Mimika, Elminus B. Mom, dalam siaran pers bersama jajaran aparat keamanan yang dilakukan di rumah dinas Bupati di SP 3, Timika, 23 Juli lalu.
Son Tabuni, Ketua Diplomasi KNPB Timika, mengatakan, bahwa pihaknya berencana menggelar Ibadah Pengucapan Syukur Sabtu (30/7) atas aplikasi rakyat Papua melalui ULMWP ke forum Melanesian Spearhead Group (MSG).
Namun, kata Son, pernyataan Bupati dan Ketua DPRD telah memperkeruh suasana, dan menempatkan KNPB seolah-olah penyebab konflik di Timika.
Bupati Eltinus sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada KNPB untuk tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan, tidak boleh ada korban dan harus menghargai pemerintah. Senada dengan itu, Ketua DPRD juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan provokatif yang disokong oleh KNPB tidak dibolehkan di Timika.
Pernyataan tersebut, ujar Son Tabuni, seperti dikutip di Radar Timika 23 Juli lalu, juga tersebar di rekaman video siaran pers yang dihadiri juga oleh jajaran Dandim 1710, Danrem 174, Danyon 754, dan Kapolres Mimika AKBP Yustanto Mujiharso.
Merasa dirugikan dengan pernyataan Bupati dan Ketua DPRP tersebut, KNPB Timika, di dalam surat pernyataan pers yang diterima suarapapua.com membantah pernyataan tersebut.
“KNPB tidak pernah meresahkan rakyat atau berbuat anarkis di kota Timika, KNPB hanya memediasi keinginan rakyat Papua untuk mencapai hak dan cita-cita leluhurnya untuk merdeka,” ujarnya dalam surat yang diterima media ini, pada Jumat (29/7/2016)
Terlepas adanya peringatan tersebut, Son Tabuni, melalui sambungan telpon menegaskan pihaknya akan tetap menyelenggarakan Ibadah Syukur pada 30 Juli.
“Kami tidak mau dijadikan kambing hitam atas ketidakmampuan aparat kemanan mengatasi konflik antar warga di Timika yang terus berulang dan dibiarkan berlarut-larut,”ujarnya tegas.
Dia juga menyayangkan bahwa konflik warga yang telah memakan korban tersebut tidak mendapat tindakan hukum yang tegas, sementara aktivitas damai yang dilakukan KNPB terus dihalang-halangi dan dikriminalisasi.
Pewarta: Arnold Belau
