AUCKLAND, SUARAPAPUA.com – Partai Hijau New Zealand (NZ, Selandia Baru) menilai dukungan masyarakat akar rumput di Selandia Baru terhadap aspirasi menentukan nasib sendiri rakyat Papua meningkat.
Tumbuhnya jaringan solidaritas akar rumput itu telah mendorong Partai Hijau membuka desk khusus untuk Papua.
Desk tersebut secara resmi dibuka malam ini di Auckland oleh co-leader Partai Hijau, Marama Davidson dan anggota parlemen dari Partai Hijau,Golriz Ghahraman, sebagaimana diberitakan oleh radionz.co.nz.
Menurut Davidson, desk khusus itu akan menjadi pusat bagi penyelenggaraan acara, menjadi tuan rumah tamu internasional dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seputar aspirasi kemerdekaan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan paling timur Indonesia tersebut.
“Ini untuk menciptakan ruang khusus bagi aktivis dan gerakan masyarakat sipil untuk mendukung aspirasi kemerdekaan Papua dan penentuan nasib sendiri,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sebuah delegasi Pasifik dan Māori telah melibatkan diri dalam isu Papua dengan menggunakan keterampilan mengorganisasian komunitas mereka “untuk menjangkau rumah tangga awam untuk memperoleh solidaritas”.
Walau pemerintah Indonesia mengatakan telah menangani pelanggaran HAM historis di Papua dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan ekonomi, Davidson mengatakan pelanggaran HAM yang serius terus terjadi. Hal itu meningkatkan perhatian rakyat Selandia Baru.
“Ada kebangkitan khusus dimana mahasiswa dan aktivis muda Māori yang menggabungkan masalah penentuan nasib sendiri yang terjadi di sini (Selandia Baru) dengan apa yang terjadi di Papua.”
Desk yang baru dibuka tersebut akan beroperasi di First Union wilayah Onehunga, dan akan dijalankan secara sukarela oleh West Papua Auckland dan anggota jaringan solidaritas lainnya.
“Ada sejumlah kampanye pengorganisasian yang terjadi di sekitar Aotearoa, dan mereka menjadi begitu kuat sehingga kami menyadari bahwa itu akan efisien dan strategis untuk Desk yang terpusat,” kata Davidson.
Golriz Ghahraman mengakui bahwa solidaritas terhadap Papua adalah masalah yang sensitif bagi Indonesia. Masalah Papua tidak menonjol dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan perdana menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, dalam kunjungannya Maret lalu. Pembicaraan mereka berfokus pada pertumbuhan perdagangan antara kedua negara.
Davidson mengatakan perjanjian perdagangan cenderung melemahkan isu-isu hak asasi manusia.
“Saya pikir apa yang akan diterima oleh Selandia Baru adalah bahwa itu tidak lagi cukup baik, bahwa kita perlu memastikan bahwa kita menyoroti masalah HAM, dan bahwa kita tidak melihat perjanjian perdagangan atau hubungan diplomatik apa pun sebagai alasan untuk meletakkan isu HAM di bawah karpet. “
Meja itu akan memberikan “terang yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua,” kata Davidson. Ia menambahkan sangat penting bahwa inisiatif solidaritas itu datang “dari bawah.”
Pewarta: Wim Geissler
