NABIRE, SUARAPAPUA.com — Aliansi Persatuan Penegak Demokrasi (PANDA) melakukan aksi kampanye solidaritas dalam mengenang 21 Tahun Biak Berdarah di alun-alun kota Bandung.
Terkait hal tersebut, Nanang Kosim mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Papua.
“Pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab penuh dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, terutama Biak Berdarah tahun 1998,” tutur Nanang Kosim saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (6/7/2019).
Selain itu, William Mayau mengatakan, saat tuntutan sedang dibacakan, ada tiga kali upaya penyerangan dari LSM PMPRI, namun dihalangi Polisi.
“Kami berhasil membacakan tuntutan kami kepada pemerintah Indonesia dan PBB pada jam 16.00 WIB, meskipun massa tandingan berlari menghampiri dan mengintimidasi kami, tetapi polisi berhasil melerai mereka,” imbuhnya.
Adapun tuntutan dari aliansi dalam aksi kampanye solidaritas “Mengingat 21 Tahun Tragedi Biak Berdarah” dan kekerasan kolonialisme Indonesia atas West Papua, yang ditujukan kepada Indonesia dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB):
1. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat West Papua sebagai solusi demokratis.
2. Negara bertanggungjawab atas Tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah melahirkan korban nyawa, luka, trauma, dan kerugian materiil rakyat Papua.
3. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan jamin kebebasan jurnalis di Papua
4. Tarik TNI dan Polri, organik dan non-organik, dari seluruh Tanah Papua.
5. Tutup dan hentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan multinasional milik imperialis (Freeport, British Petroleum, LNG Tangguh, Medco, Corindo, dan lain-lain) dari seluruh Tanah Papua.
Nanang berharap agar seluruh rakyat Papua terus memupuk kebersamaan dalam menuntut keadilan, jangan sampai padam dan hilang.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
