BeritaAksi Demo di Nabire Tuntut Pulangkan Mahasiswa Papua dan Non Papua Dari...

Aksi Demo di Nabire Tuntut Pulangkan Mahasiswa Papua dan Non Papua Dari Nabire

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Warga Nabire hari ini, Selasa, (20/8/2019) turun menutupi jalan dalam aksi menentang keras perlakuan TNI/Polri dan ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan sejumlah kota di Jawa. 

Koordinator aksi, Piter Worobay mengatakan pihaknya sangat kecewa atas perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa, sehingga hari ini monyet-monyet (orang Papua) di Kota Nabire mendatangi Kantor DPRD Nabire untuk mendesak DPRD dan Bupati Nabire agar warga orang pendatang keluar dari Nabire.

Baca Juga:  Desak Pelaku Diadili, PMKRI Sorong Minta Panglima TNI Copot Pangdam Cenderawasih

“Monyet tidak cocok hidup dengan manusia, pulangkan anak-anak monyet dari Jawa, dan kami juga siap pulangkan manusia Jawa dari tanah Papua,” ucap Worobay.

Baca juga: Hentikan Intimidasi dan Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua I DPRD Nabire, Marci Kegou sambil menangis mengatakan sebagai mama Papua, hatinya terpukul dan tidak menerima perlakuan tersebut.

Baca Juga:  Asosiasi Wartawan Papua Taruh Fondasi di Pra Raker Pertama

“Mama Papua tidak pernah melahirkan anak binatang, tetapi mama Papua hanya bisa melahirkan anak manusia,” ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Papua: Kami Bukan Bangsa ‘Monyet’, Kami Manusia!

Selain itu, anggota DPRD Nabire dari Fraksi Golkar, Petrus Asso menyebut bahwa semua orang yang berdemo maupun Anggota DPRD Nabire adalah monyet.

“Saya sangat kesal dan tidak mau kata monyet ini terucap lagi di seluruh nusantara,  dan kalau ada yang ucapkan kedua kalinya, berarti ini awal dan terakhir bagi kita semua,” ujarn Asso.

Baca Juga:  Soal Satu WNA di Enarotali, Begini Kata Pakum Satgas dan Kapolres Paniai

Pewarta: Yance Agapa 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.