JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KPP AMP) meminta berbagai pihak di Papua dan Papua Barat untuk membuka posko darurat bagi mahasiswa Papua yang sudah dan akan pulang ke Papua dari luar Papua.
John Gobai, Pimpinan Pusat AMP melalui surat elektronik yang diterima media ini meminta dan menyatakan kepada Rakyat dan Mahasiswa Papua, BEM Se-tanah Papua, Gereja-Gereja, KNPB, Sepaham, Garda-P, PNWP, NRFPB, WPNCL, di West Papua bahwa, sejak perlakukan diskriminasi rasial dan represif di Malang dan Surabaya pada 115,16-71 Agustus 2019 oleh TNI, Ormas Reaksioner, Pol PP dan Polisi Indonesia, tentu dirangkai dengan gelombang intimidasi kepada mahasiswa Papua yang berada di luar Papua. Pelaku intimidasi adalah TNI/Polisi, Ormas Reaksioner, dan Intelijen.
Baca Juga: Pelajar Papua Minta Hentikan Diskriminasi
“Tindikan intimidatif oleh aparat yang disertai dengan pengiriman militer dalam jumlah yang banyak, lebih dari 8 ribu prajurit ke Papua, pasca pemblokiran internet di Papua, tentu membuat semakin tak aman bagi aktivitas mahasiswa Papua, tak hanya perkuliahan, tapi juga terbentang ketakutan dalam aktivitas sosial. Semakin memperburuk ketakutan dengan sikap dan tindakan petinggi negara yang sangat rasis dan diskriminatif soal menanggapi gejolak di West Papua,” jelasnya pada Jumat (6/9/2019).
Oleh karena situasi itu, kata dia, sejak akhir Agustus 2019 hingga saat ini banyak mahasiswa yang pulang ke Papua dengan meninggalkan kuliah dan memilih ke Papua merupakan keputusan yang datang sejak Negara melalui aparatur reaksionernya memperlakukan diskriminasi secara rasial.
“Kami (AMP) menerima kondisi terakhir keberadaan mahasiswa Papua di luar Papua. Karena, berdasarkan data kasar yang kami himpun, banyak mahasiswa yang pulang dalam dua bentuk koordinasi. Pertama, pulang setelah didiskusikan di organisasi kedaerahannya masing-masing dan mendata bagi yang tinggal dan pulang; dan kedua adalah pulang tanpa koordinasi karena takut dengan situasi tersebut,” ungkap Gobai.
Baca Juga: AMP Pusat: Polisi Pakai Isu Bendera BK untuk Bendung Perjuangan Kami
Jumlah keseluruhan, dibeberkan, terhitung sejak akhir Agustus hingga tanggal 5 September 2019, sudah mencapai lebih dari 1.000 mahasiswa. Itu data kasarnya. Hingga hari ini dan besok masih banyak yang akan pulang ke Papua.
Oleh karena itu, tentu tercipta kondisi tidak aman bagi mahasiswa Papua di luar Papua tentu karena adanya kolonialisme di Papua. Bentuk-bentuk wacana rasisme tentu berakar dari kolonialisme. Dalam pendiskusian panjang di sejumlah kota, kami telah menarik kesimpulan bahwa pulang dan tinggal, sama-sama berjuang. Penindasan dan penjajahan harus dihapuskan.
“Jadi kami yang sisa-sisa di luar Papua yang terus berjuang melawan penindasan di sini, menyerukan kepada seluruh organisasi pergerakan yang berada di West Papua, mohon pantauan dari sana. Tanpa mengurangi pertahanan Anda sekalian dalam situasi darurat, kami sampaikan permohonan membuka “Posko Darurat kepulangan Mahasiswa Papua” di kota-kota Besar: Sorong, Manokwari, Jayapura dan tempat lainnya.”
“Prinsipnya kami pulang karena penjajahan, dan kami pulang untuk berjuang. Bagi kawan-kawan Mahasiswa yang masih tinggal di Jawa, dan sedang bersiap-siap untuk pulang, segera saling koordinasi kepada organisasi kedaerahan, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua, serta Aliansi Mahasiswa Papua,” katanya.
Kata dia, koordinasi untuk saling menjaga keamanan, persatuan, dan tentu kita sedang melawan.
Baca Juga: Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Pusat
“Tinggal di Jawa bukan untuk menyerah. Polda Metro Jaya sudah buka jalan penampungan, terali bagi pejuang, untuk kita,” tegasnya.
Dikutip dari Jubi, setelah aksi mahasiswa Papua di istana negara pada tanggal 28 Agustus 2019 lalu. Kini sebagian mahasiswa memilih pulang ke Papua karena situasi kurang kondusif berada di luar Papua.
Dari Kota Makassar , sekitar 50 mahasiswa Papua yang tengah studi di sana, memilih pulang. Anton, ketua mahasiswa Papua di Makassar kepada Jubi melalui sambungan telepon mengatakan, situasi mahasiswa yang studi di sana mulai tidak nyaman.
“Pada 4 September 2019 dari Makassar sudah 50 an lebih sudah pulang ke Papua,” kata Anton.
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa Papua: Segera Hentikan Operasi Militer di Nduga
Dia menjelaskan banyak yang memilih pulang ke Papua karena informasi yang beredar di kalangan mahasiswa bahwa berada di sana tidak nyaman. Menurutnya, sudah saatnya pulang dan melakukan penentuan nasib sendiri, referendum yang dinilai merupakan bentuk demokrasi bagi orang Papua.
“ Kami juga ingin pulang tetapi tunggu informasi kepastian dari Papua,” ujarnya.
Menurutnya banyak mahasiswa mendapat informasi dari keluarga di Papua, bahwa situasi di sana kurang kondusif.
Pewarta: Arnold Belau
