AUCKLAND, SUARAPAPUA.com — Ribuan orang di ibukota Papua Nugini diperkirakan akan menyampaikan petisi yang menyerukan kepada PBB untuk mengambil tindakan di Papua Barat.
Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Powes Parkop mengatakan, rapat umum hari ini akan meminta kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua.
Sejauh ini, Michelle Bachelet telah diblokir untuk mengakses wilayah tersebut di tengah demonstrasi kekerasan atas rasisme terhadap orang Papua.
Baca juga: Vanuatu: West Papua Harus Merdeka
Lebih dari 5.000 tanda tangan sejauh ini telah dikumpulkan, dan Mr Parkop memperkirakan jumlah itu akan meningkat pada saat diserahkan ke kantor PBB di Port Moresby.
“Kami mendukung resolusi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dengan meminta supaya Komisioner Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi kedua provinsi (Papua dan Papua Barat) tersebut sekarang agar Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, dan semua pembunuhan yang dilakukan di luar proses hukum, penangkapan, penahanan dan begitu banyak pelanggaran lain yang telah terjadi di tempat itu.”
Parkop mengatakan petisi lain akan diberikan kepada duta besar Indonesia untuk PNG di waktu mendatang.
Baca juga: Tanggal Referendum Berikutnya Untuk Kaledonia Baru Diperdebatkan
“Mereka memiliki tanggung jawab moral, hukum, etis untuk melakukan hal yang benar. Perbaiki kesalahan sejarah yang telah mereka lakukan.
Menjadi bangsa yang lebih besar, orang yang lebih besar dari mereka, dan menunjukkan niat baik kepada orang Papua, menunjukkan niat baik kepada orang lain.”
Sumber: radionz.co.nz
Editor: Elisa Sekenyap
