NABIRE, SUARAPAPUA.com — Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengatakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi di Papua yang gencar dibicarakan saat ini muncul bersamaan dengan kabinet baru di saat Jokowi pimpin Indonesia untuk periode ke-2.
Haris Azhar mengatakan bahwa seharusnya dilakukan kajian dan analisa terkait rencana pemekaran tersebut.
“Tidak penting dilakukan pemekaran, sebab tidak jelas apa tujuannya,” kata Haris, saat dihubungi suarapapua.com, Jumat (8/11/2019).
Lebih lanjut, aktivis hukum dan HAM itu mengatakan bahwa seharusnya ide pemekaran ini berbasis normatif kepada UU Pemda dan UU Otsus, terlepas UU Otsus itu gagal atau tidak, serta disandingkan dengan situasi rill di lapangan.
“Kalau ide ini muncul tiba-tiba sesaat pasca kabinet baru, hal ini seperti lontaran ide untuk mencuri daya tarik kabinet baru belaka,” pungkasnya.
Terpisah, sekretaris besar suku Yerisiam Gua, Robertino Hanebora mengatakan sesuai dengan amanat Otsus, untuk dilakukan pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari MRP (Majelis Rakyat Papua).
“MRP ‘tidak’ boleh memberikan rekomendasi atau persetujuan pemekaran di Tanah Papua,” katanya.
Tino menambahkan bahwa, orang Papua tidak butuh pemekaran, orang Papua butuh kepastian akan hak hidupnya tanpa ada tekanan.
“Kalau pemekaran berlaku, hak hidup orang Papua akan semakin susah,” imbuhnya.
Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, anggota DPR Papua, Apeniel E Sani, meminta para bupati tujuh kabupaten di Pegunungan Tengah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tidak bicara soal pemekaran provinsi baru.
“Mereka [bupati dari tujuh kabupaten di Pegunungan Tengah] harus memberikan rasa aman untuk masyarakat. Jangan cepat untuk memperjuangkan pemekaran DOB,” tegas Sani menyikapi rencana pemekaran DOB provinsi Papua Tengah yang sedang diperjuangkan tujuh bupati kepada suarapapua.com pada Kamis (7/11/2019) di Jayapura.
Apeniel mengatakan, memberikan rasa aman kepada masyarakat di tujuh kabupaten lebih penting. Saat ini masyarakat tidak merasa aman tetapi kalau dipaksakan untuk mekarkan DOB, kata dia, itu justru menciptakan penjara yang akan membuat masyarakat terus termarjinalkan.
Ia menegaskan, para bupati yang perjuangkan pemekaran tersebut membawa kepentingan pribadi dan bukan kepentingan rakyat.
“Kalau mereka bilang ini untuk kepentingan publik, saya pikir ini sangat subjektif,” tegasnya.
Menurutnya, para bupati yang sedang bersemangat mendorong DOB Pegunungan Tengah adalah murni membawa kepentingan pribadi dan punya ambisi dalam jabatan di DOB tersebut.
“Mereka ini tidak lihat kepentingan dan nasib masyarakat dan tidak lihat situasi dan kondisi masyarakat di Meepago. Mereka juga tidak bertanggungjawab terhadap kabupaten yang mereka pimpin,” katanya.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
