Referendum Bougainville, Pelajaran Bagi Papua Barat

1
239

Oleh: Ben Bohan)*

PADA 23 November hingga 7 Desember 2019, penduduk Bougainville akan melakukan pemungutan suara dalam referendum yang ditunggu-tunggu. Untuk memutuskan apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Papua New Guinea (PNG) atau menjadi negara merdeka.

Dalam proses yang akan berlangsung selama dua minggu, pemilih akan ditanya apakah mereka ingin Bougainville punya status “otonomi yang lebih luas” atau “kemerdekaan”. Ini adalah puncak dari proses perdamaian 20 tahun yang mengikuti akhir dari sepuluh tahun perang saudara di Bougainville yang merupakan konflik paling intens di Pasifik sejak Perang Dunia II.

Prinsip-prinsip gencatan senjata, diabadikan dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville atau Bougainville Peace Agreement (BPA) yang ditandatangani di Arawa pada 30 Agustus 2001. Perjanjian yang secara resmi mengakhiri perang itu tetap menjadi kerangka kerja utama untuk menciptakan perdamaian abadi.

- Iklan -

Tiga pilar utama perjanjian tersebut adalah pembentukan Pemerintahan Otonom Bougainville atau Autonomous Bougainville Government (ABG), yang terjadi pada tahun 2005; pembersihan senjata; dan referendum. Diadakan selambat-lambatnya 15 tahun setelah pembentukan ABG, yaitu pada tahun 2020.

Berdasarkan sentimen saat ini di Bougainville, tampaknya mayoritas orang Bougainville, sekitar tiga perempat atau lebih akan memilih untuk merdeka. Ini didorong sejumlah faktor: perasaan lama mereka tentang identitas etnis yang terpisah dari PNG, kebencian residual setelah perang bertahun-tahun, kegagalan yang dirasakan dari model otonomi saat ini, dan keraguan tentang masa depannya sebagai bagian dari PNG.

Walaupun referendum mungkin merupakan titik tertinggi bagi masyarakat Bougainville, ini bukan akhir. Di bawah BPA, hasil pemungutan suara harus diratifikasi oleh parlemen nasional PNG dan “hasil yang dinegosiasikan” kemudian dicapai antara Pemerintah PNG dan ABG. Sebuah badan independen Bougainville Referendum Commission (BRC) dibentuk pada 2017 untuk melakukan referendum, dengan diawasi Badan Pengawas Bersama atau Joint Supervisory Body (JSB).

Terkait moment ini, Australia punya kepentingan besar dalam hasil referendum November 2019. Perang Bougainville antara 1988 dan 1998 menelan biaya sekitar 10.000-15.000 korban jiwa dan menghadirkan tantangan keamanan yang besar bagi PNG, Australia, dan tetangga dekat mereka. Australia membiayai dan menyediakan personel dan logistik untuk sejumlah operasi pemeliharaan perdamaian utama di Bougainville selama bertahun-tahun.

Dimulai dengan Pasukan Penjaga Perdamaian Regional Pasifik [South Pacific Regional Peace Keeping Force (SPRPKF)] yang berumur pendek di tahun 1994 dan diakhiri dengan Kelompok Pengawasan Gencatan Senjata atau Truce Monitoring Group (TMG). Penggantinya, Peace Monitoring Group (PMG) dipimpin Australia yang menarik diri dari Bougainville pada tahun 2003. Ini adalah operasi signifikan yang melibatkan penyebaran militer yang menelan biaya ratusan juta dolar Australia.

Misi awal pemeliharaan perdamaian Australia di Bougainville pada tengahan hingga akhir 1990-an adalah misi Australia yang paling substansial sejak Perang Vietnam dan kemudian melakukan intervensi Pasifik di Timor-Leste dan Kepulauan Solomon. Selandia Baru juga memainkan peran penting, memimpin TMG dan menengahi perjanjian perdamaian seperti Endeavour Accords pada 1990, Deklarasi Burnham 1997, dan Perjanjian Lincoln pada 1998.

Inisiatif-inisiatif ini menciptakan sebuah pola, dipelopori di Bougainville, di mana Australia dan Selandia Baru mengumpulkan pasukan Pasifik dari negara-negara yang berdekatan  seperti Fiji, Tonga, dan Vanuatu. Keberadaan pasukan regional ini untuk memberikan dukungan logistik dan operasional dalam memimpin, menghormati budaya tradisional Melanesia serta  memastikan bahwa misi-misi itu sensitif secara budaya dan harus efektif.

Suatu resolusi damai bagi pertanyaan Bougainville adalah penting bagi Australia. Adalah protagonis selama periode kolonial dan konflik berikutnya, dan telah banyak berinvestasi dalam proses perdamaian yang sebagian besar berhasil. Selain itu, pada saat kontes geopolitik berkembang di wilayah terdekatnya, Australia dan mitra regionalnya akan menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi ‘penjamin keamanan’ yang handal di kawasan Pasifik.

Australia harus siap untuk berbagai situasi yang mungkin, termasuk: penolakan oleh parlemen PNG untuk meratifikasi pemungutan suara bagi kemerdekaan, yang dapat menyebabkan kerusuhan; penolakan pemungutan suara oleh PNG, atau penundaan untuk mencapai penyelesaian yang dapat menyebabkan deklarasi kemerdekaan sepihak lainnya oleh Bougainville. Dan akhirnya, kemunduran besar dalam situasi keamanan, yang berpotensi membutuhkan penempatan pasukan penjaga perdamaian regional lain atau operasi penegakan perdamaian.

Bougainville kaya akan sumber daya mineral seperti tembaga, emas dan perak, dan sumber daya semacam itu dapat berkontribusi untuk menjamin negara bangsa yang baru. Namun, potensi perselisihan dan konflik baru dalam hal hak penambangan sangat nyata menambah ketegangan antara PNG dan Bougainville mengenai referendum.

Jika orang-orang Bougainville memberikan suara untuk kemerdekaan seperti yang diharapkan, tidak jelas apakah parlemen PNG akan meratifikasi suara itu berdasarkan jangka waktu yang dapat diterima oleh orang-orang Bougainville, atau meratifikasinya. Sebab sebelum pengunduran diri Peter O’Neill sebagai Perdana Menteri PNG pada Mei 2019, pemerintahannya telah menahan dana yang dijanjikan untuk Pemerintah Otonomi Bougainville (ABG) dan untuk pelaksanaan referendum. Orang di dalam pemerintahan menyatakan O’Neill enggan untuk meratifikasi suara “ya” bagi kemerdekaan Bougainville.

Ini menambah ketidakpastian dan ketegangan besar pada proses perdamaian. Namun, rakyat Bougainville didorong oleh sinyal awal bahwa pemerintah Marape yang baru mendukung proses referendum, dengan dana untuk referendum yang dikeluarkan pada minggu pertama pemerintahannya. Penunjukan politisi veteran Sir Puka Temu sebagai Menteri Urusan Bougainville juga diterima dengan baik di Bougainville.

Sementara Australia sedang mencoba menyeimbangkan hubungan dekatnya dengan PNG dengan mendukung ABG karena mengelola status otonomi saat ini dan mempersiapkan referendum kemerdekaan. Sejauh ini proses perdamaian telah terbukti berhasil. Tapi ada beberapa pertanyaan kunci mengenai kapasitas ABG untuk melakukan referendum yang ketat; kesiapan Port Moresby untuk menghormati hasil jika pemungutan suara adalah “ya”; dan peran yang harus dimainkan Australia sebelum dan sesudah pelaksanaan referendum Bougainville.

Dengan kemungkinan nyata sebuah negara baru muncul di wilayah langsung Australia untuk pertama kalinya sejak Timor Leste merdeka, penting untuk memahami apa yang dipertaruhkan oleh Australia dan kawasan serta bagaimana cara terbaik mengelola proses dan hasil. Australia harus menavigasi dengan hati-hati hubungannya dengan PNG dan masyarakat Bougainville untuk mendukung proses perdamaian dan referendum yang bebas dan adil tanpa terlihat mempengaruhi hasilnya.

Jika hasil referendum adalah pemungutan suara yang besar untuk kemerdekaan, Canberra harus siap untuk dua kemungkinan: baik penciptaan negara yang baru merdeka di kawasan itu, atau krisis yang terjadi di kawasan itu jika pemerintah PNG menolak meratifikasi hasilnya.

Analisis ini akan menjabarkan peristiwa-peristiwa menjelang referendum, termasuk sejarah konflik dan proses yang mengarah pada Perjanjian Damai Bougainville; menilai kemungkinan hasil referendum; dan akhirnya meninjau opsi kebijakan Canberra sebelum dan sesudah referendum.

Pulau Area Perang

Taim Bifo’ atau waktu sebelum, dua pulau utama Bougainville dan Buka maupun  sejumlah kelompok pulau kecil dan pulau karang yang lebih kecil, semuanya adalah bagian dari Wilayah Otonomi Bougainville, PNG, yang sebelumnya dikenal sebagai Provinsi Solomon Utara (NSP). Terletak di sebelah timur daratan PNG dan dekat dengan perbatasan Kepulauan Solomon yang berdekatan. Bougainville memiliki populasi mendekati 300.000 orang dengan 19 kelompok bahasa utama.

Orang Bougainville mengklaim bahwa sebelum kontak dengan Eropa, hubungan dagang dan kedekatan tradisional mereka lebih dekat dengan pulau-pulau di bagian barat dan tengah dari rangkaian kepulauan Solomon daripada dengan daratan PNG. Ada juga kontak substansial dengan para pelaut Polinesia yang datang untuk berdagang dan menetap di beberapa pulau terpencil.

Kontak pertama orang Bougainville dengan orang Eropa adalah melalui penjelajah Perancis bernama Laksamana Louis Antoine de Bougainville pada Juli 1768. De Bougainville merupakan orang yang menamai pulau utama itu dengan namanya sendiri. Tapi Perancis tidak pernah menguasainya.

Pada akhir 1800-an Jerman mengklaim Pulau New Guinea bagian utara dan pulau-pulau sekitar, termasuk Bougainville. Para pemukim mendirikan perkebunan kopra yang luas seperti ‘German Neu Guinea Kompagnie’ dan secara informal mengambil peran sebagai administrator. 

Pemerintahan Jerman di wilayah New Guinea, termasuk Bougainville, berakhir pada tahun 1914 saat pecahnya Perang Dunia I ketika militer Australia mengambil alih pulau itu. Sebagai keberhasilan dari lobi Perdana Menteri Billy Hughes setelah perang, Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB/UN menugaskan (memberi mandat) bagi Australia untuk mengelola bekas wilayah kekuasaan Jerman di New Guinea.

Dari tahun 1918 hingga 1975  terganggu oleh pendudukan Jepang selama Perang Dunia II Bougainville telah dikelola Australia, pertama sebagai wilayah yang dimandatkan atas nama Liga Bangsa-Bangsa (LBB/PBB/UN). Kemudian sebagai wilayah ‘kepercayaan’ atas nama PBB setelah perang.

 Munculnya Identitas Bougainville

Sebelum penjajahan, Bougainville dan Buka (pulau di sebelah utara) berbagi sedikit dalam hal nasionalisme atau etnisitas pulau. Namun kedatangan penguasa Eropa mengubah ini semua, dengan keluhan terhadap rezim kolonial yang mendorong penduduk kedua pulau itu bersama-sama menuju kesamaan identitas pan-Bougainville.

Tapi faktor terkuat dalam membentengi identitas Bougainvillean ini dikarenakan beroperasinya tambang tembaga dan emas Panguna di dekat Arawa pada 1960-an dan awal 1970-an selama periode pemerintahan kolonial Australia. Tambang ini dioperasikan Bougainville Copper Limited (BCL), anak perusahaan Australia dari Rio Tinto. Perusahaan ini berusaha memanfaatkan kandungan deposit tembaga, emas, dan perak dalam jumlah besar di Pegunungan Emperor.

Hadirnya tambang membawa dampak pembangunan infrastruktur dan  membantu memodernisasi Bougainville. Parahnya, tambang menciptakan ketidakadilan yang dirasakan dalam distribusi kompensasi dan pendapatan membuat masyarakat lokal teralienasi. Sejak awal, kehadiran tambang pun memprovokasi gerakan protes, dimana para perempuan lokal menarik spidol survei dan berdiri di depan buldoser perusahaan.

Berpindah ke Otonomi

Keluhan yang diciptakan oleh pendirian tambang Panguna memicu timbulnya sentimen etno-nasionalis dan menghasilkan gelombang pertentangan terhadap tambang dan administrasi kolonial Australia. Sepanjang periode ini, gerakan kultus dan budaya seperti ‘Masyarakat Kesejahteraan Hahalis’ dan ‘Napidokoe Navitu’  mengagitasi untuk hak penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Bougainville dari PNG. James Tanis, yang menjadi presiden kedua Bougainville, mengartikulasikan rasa keterasingan: “Kami tidak pernah merasa bahwa kami adalah orang Papua New Guinea.”

Kebencian menyebar di luar gerakan budaya ke masyarakat luas hingga menyebabkan serangkaian konfrontasi dengan pemerintah pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Protes memuncak ketika para pemimpin lokal berniat mendahului Pemerintahan PNG sebelum memperoleh kemerdekaan penuh pada 16 September 1975, membuat deklarasi kemerdekaan sepihak pertama Bougainville pada 1 September 1975.

Deklarasi itu diabaikan oleh Pemerintah Australia yang akan keluar dan Pemerintahan PNG yang akan datang, tetapi mengisyaratkan keinginan Bougainville untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai gantinya, kesepakatan dilakukan antara para pendiri negara PNG Michael Somare dan Pastor John Momis untuk memungkinkan Bougainville semacam status otonomi dalam bentuk ‘pemerintah provinsi’ sebagai bujukan untuk tetap menjadi bagian PNG.

Benih Perang

Pada 1980-an, Bougainville dianggap sebagai salah satu provinsi paling maju dan terkaya di PNG. Wilayah Arawa di mana tambang Panguna berada memiliki rumah sakit, sekolah, dan jalan yang baik, serta memiliki pendapatan per kapita tertinggi kedua dari semua provinsi PNG. Menghasilkan 14 persen dari pendapatan nasional PNG dan setengah dari ekspornya. Harapan hidup, kematian bayi, dan indikator pendidikan semuanya jauh lebih baik dari rata-rata provinsi di PNG

Manajemen tambang menghabiskan banyak uang untuk layanan sosial dan infrastruktur di pulau itu. Orang Bougainville yang bekerja di tambang mempelajari keterampilan perdagangan dan ditawari beasiswa untuk Pendidikan lanjutan. Banyak orang Bougainville menggunakan ketrampilan yang dipelajari di tambang Panguna dan bisnis lain di Arawa untuk mencari pekerjaan di tempat lain di PNG, Australia, dan sekitarnya.

Menurut akademisi Donald Denoon: “BCL (Bougainville Copper Limited) mencoba menjadi warga korporat yang baik. Pelayanan dirancang untuk membantu usaha kecil dan menyediakan penyuluhan pertanian. Kantin BCL adalah pasar yang bagus untuk petani dan kontraktor lokal pindah ke sektor transportasi, keamanan dan konstruksi.”

Terlepas dari kemajuan materi tersebut, ketidakpuasan terhadap Bougainville tetap ada. Sementara sekitar sepertiga dari karyawan tambang adalah orang Bougainville, penduduk lokal Arawa tidak cukup terampil untuk sebagian besar pekerjaan tersebut.

Penduduk lokal yang kesal karena dirugikan penduduk berkulit terang dari daratan utama PNG (disebut redskins) yang mengambil alih pekerjaan tambang dari kelompok pekerja lokal, dan melibatkan diri dalam politik lokal. Prostitusi, perjudian, dan penjongkokan di tanah adat semuanya meningkat dari waktu ke waktu selama tambang beroperasi.

Tambang Panguna adalah bagian utama dari perekonomian nasional PNG, tapi orang Bougainville benci pada jaminan itu. Ketika terakumulasi dengan ketegangan sosial masuk dan berkembangnya orang asing dan kelompok ‘redskin’, nasionalisme Bougainville menguat, menyemai benih-benih konflik di masa depan.

Ada juga masalah yang tidak terselesaikan dengan pengawasan PNG terhadap tambang, termasuk kegagalannya melakukan tinjauan berkala atas sewa tambang setiap tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam perjanjian penambangan asli. Orang Bougainville merasa bahwa pemerintah telah gagal dalam tugasnya melindungi kepentingan mereka ketika berurusan dengan tambang dan pemilik asing.

Tambang itu dipandang sangat menguntungkan bagi perusahaan dan bagi negara bagian PNG, tetapi tidak bagi pemerintah provinsi dan orang Bougainville. Catatan BCL sendiri menunjukkan bahwa dari keuntungan tambang antara tahun 1972 dan 1989, sekitar 1 miliar kina diberikan kepada Pemerintah PNG dalam bentuk pajak dan royalti (sekitar 20 persen dari total nilai produksi).

Sedangkan pemilik tanah dan pemerintah provinsi masing-masing menerima 5 persen dari total royalti sekitar 110 juta kina. Pemilik tanah dan orang Bougainville lainnya menganggap ini sebagai kompensasi yang tidak adil.

Sebagai operator tambang, BCL terjebak di antara persaingan antar pemerintah nasional versus provinsi dan harapan penduduk lokal yang tidak realistis.Ada desas-desus lain juga bahwa BCL berencana membuka sejumlaj lokasi tambang baru di pulau itu sehingga menambah ketakutan penduduk lokal terkait pencabutan hak-hak mereka dan relokasi.

Seorang pemilik tanah generasi kedua yang lebih muda membentuk Asosiasi Pemilik Tanah Panguna Baru atau New Panguna Landowners Association (NPLA) dipimpin Perpetua Serero dan seorang pekerja tambang bernama Francis Ona. Mereka menuntut penyaluran kompensasi yang lebih adil dari tua-tua pemilik tanah dan tambang.

Ketika hal ini gagal, NPLA menuntut kompensasi 10 miliar kina dari BCL dan konsesi lainnya. BCL pun mengalami kemunduran. Pada saat itulah muncul Bougainville Revolutionary Army (BRA) yang masih muda, dipimpin Ona.

Perang dan Perdamaian: 1988-2018

Perang dimulai pada akhir tahun 1988 ketika Ona memimpin sekelompok kecil pengikut bersenjata dalam operasi-operasi yang mengganggu operasional tambang Panguna dan negara PNG. Ini berlangsung selama sepuluh tahun.

Dinamit curian digunakan untuk meledakkan fasilitas tambang dan tiang listrik. Sejumlah pekerja tambang, termasuk seorang Australia ditembak. BRA meningkatkan serangannya dan polisi PNG bersama personil tantara Angkatan Pertahanan PNG (PNG Defence Force/PNGDF) dibawa untuk memulihkan keamanan.

Namun metode mereka yang keras memperburuk konflik. Setelah 17 tahun produksi, tambang ditutup pada Mei 1989 dan keadaan darurat ditetapkan. Diikuti Pemerintah PNG mengirim polisi anti huru hara dan personil tentara (PNGDF) untuk mengejar pemberontak BRA. Kebrutalan pasukan PNG mengubah banyak orang Bougainville bergabung dengan kelompok  BRA.

Namun, pembunuhan BRA dan ketegangan etnis antar pulau pada gilirannya menciptakan munculnya kelompok kontra Bougainville Resistance Force (BRF). Penduduk setempat yang sebagian besar berkolaborasi dengan tentara PNGDF sering kali mencari imbalan terhadap BRA, tapi banyak dari mereka akhirnya menginginkan kemerdekaan juga.

BRF bertempur bersama tentara PNGDF karena takut jika Bougainville merdeka di masa depan, akan didominasi oleh orang ‘Nasiois’ yaitu orang-orang di wilayah tengah Bougainville yang mendominasi kepemimpinan BRA. Hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan dan merenggut sekitar 10.000 hingga 15.000 nyawa.

Sebagian besar karena penyakit yang dapat dicegah dan kekurangan obat-obatan. Sebuah blokade laut Bougainville selama perang mencegah obat-obatan yang sangat dibutuhkan masuk dan yang terluka atau sakit keluar melalui Kepulauan Solomon yang simpatik. Jumlah kematian pertempuran yang sebenarnya antara pasukan BRA, BRF dan tantara PNGDF tidak jelas. Tapi mungkin menyumbang antara 1.000 dan 2.000 nyawa.

Australia berada pada posisi yang sulit. Kebijakannya saat itu sebagaimana ditetapkan oleh Perdana Menteri Bob Hawke adalah bahwa “Bougainville harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan” dari PNG. Sementara secara alami cenderung untuk membantu mitra lamanya ketika pasukan keamanan PNG berusaha merebut kembali kontrol. Ada loyalitas kepada orang Bougainville juga dan Canberra berusaha memfasilitasi pembicaraan gencatan senjata antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Namun, melalui Program Kerja Sama Pertahanan yang telah mapan, Australia terus melatih dan memperlengkapi tentara PNGDF. Mereka juga telah menyumbangkan empat helikopter Iroquois untuk keperluan angkut dan tujuan evakuasi medis (medevac). Ini sebagai tanggapan atas permintaan sebelumnya dari PNG sebelum krisis, yang diterbangkan oleh pilot sipil Australia dan Selandia Baru.

Ada bukti bahwa PNGDF menggunakan helikopter sebagai senapan untuk menembak di kampung-kampung dan dalam insiden lain, berkontribusi signifikan terhadap kecurigaan dan ketidakpercayaan orang Bougainville pada Australia. Pada tahun 1997, krisis tentara bayaran Sandline meletus. Menandai upaya terakhir Pemerintah PNG yang dipimpin Sir Julius Chan guna mengamankan Bougainville dengan paksa.

Hal ini didasari kesepakatan rahasia untuk mendatangkan tentara bayaran dari Afrika, dipimpin veteran tentara Inggris Tim Spicer, untuk tugas pertama menguasai tambang Panguna  dan pulau. Namun, misi itu dibatalkan ketika Komandan PNGDF, Brigadir Jenderal Jerry Singirok, menentang operasi tersebut.

PNGDF kemudian menangkap tentara bayaran, termasuk Tim Spicer. Setelah perselisihan yang tegang di gedung parlemen antara polisi dan tentara, serta demonstrasi massa yang besar, Sir Julius Chan mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan operasi Sandline dibatalkan.

Krisis mendorong para pihak untuk memberlakukan gencatan senjata dalam proses yang dimulai pada akhir 1997 dan memuncak dalam Perjanjian Burnham tak lama kemudian. Selandia Baru memimpin negosiasi dengan didukung Australia yang kemudian membentuk Kelompok Pemantau Perdamaian yang terdiri dari 300 prajurit militer dan sipil penjaga perdamaian di Bougainville.

Pada April 1998 gencatan senjata resmi diumumkan. Tahap terakhir dari proses perdamaian adalah penyelesaian Kesepakatan Perdamaian Bougainville yang ditandatangani pada 30 Agustus 2001 di Arawa oleh semua pihak utama dalam konflik: Perdana Menteri PNG saat itu Sir Mekere Morauta, Gubernur Pemerintah Provinsi Sementara Bougainville, John Momis, dan Kepala Pertahanan BRA, Ismail Toroama.

 Perdamaian dan Kesepakatan Referendum

Perjanjian perdamaian didasarkan pada komitmen PNG terhadap amandemen konstitusi yang menjamin Bougainville hak untuk mengadakan referendum kemerdekaan, pembentukan Pemerintah Bougainville yang Otonom, dan rencana pembersihan senjata. PNG menandatangani BPA dengan dasar bahwa setiap hasil referendum perlu diratifikasi oleh parlemen PNG setelah konsultasi antara kedua pemerintah, memberikan PNG hak veto.

BPA adalah hasil yang signifikan dan proses perdamaian yang sedang berlangsung dipuji sebagai keberhasilan besar dan model penyelesaian konflik di seluruh dunia. Perang pun berakhir. Perdamaian telah berlangsung sejak saat itu dan sebuah resolusi dalam jangkauan.

Namun, bagi kedua pihak dalam perjanjian (Bougainville dan PNG), referendum yang terbayang menyebabkan ketegangan. Di Bougainville, masih ada ketegangan di lapangan yang dipicu oleh mereka yang tetap berada di luar proses BPA.

Terutama dua faksi yang dikenal sebagai ‘Me’ekamui Panguna’ dan ‘Me’ekamui U- Vistract’. Kelompok bekas pengendali wilayah di sekitar tambang Panguna yang telah setuju untuk ‘menyimpan’ senjata mereka (proses yang secara resmi diuraikan dalam BPA untuk secara aman mengunci senjata untuk dibersihkan nanti).

Mereka memiliki perjanjian dengan ABG dan kelompok terorganisir mantan kombatan (dikenal sebagai ‘Kelompok Inti’) untuk tidak mengganggu proses perdamaian, dan akan secara aktif berpartisipasi dalam referendum. Mereka tidak mungkin menjadi ancaman bagi proses perdamaian, tetapi dianggap sebagai semacam ‘jaminan kebijakan’ bagi BRA dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan jika PNG mencoba tindakan militer lain terhadap Bougainville.

Kelompok lain adalah Me’ekamui U- Vistract, dipimpin Noah Musingku yang diburu atas  penipuan keuangan dalam bentuk promosi skema uang piramida. Musingku tetap seorang kartu liar. Dia adalah satu-satunya pemimpin faksi yang memegang senjata dan memberi tahu para pengikutnya untuk tidak memberikan suara dalam referendum yang akan datang dengan menyatakan “kita sudah mandiri”. Sementara kelompok itu berisiko terhadap proses perdamaian dan referendum yang akan datang, mereka pada umumnya diam dan diasingkan di Bougainville Selatan.

Di sisi PNG, pemerintah berturut-turut, terutama pemerintah O’Neill, telah bergulat dengan proses referendum. Untuk beberapa waktu, pemerintah O’Neill menahan dana bagi ABG dan proses referendum seperti yang dijanjikan dalam ketentuan BPA. Bougainville sekarang lebih berharap, mengingat dana yang disediakan oleh pemerintahan baru Marape dan komitmen yang dinyatakan untuk menghormati persyaratan dan semangat BPA.

Memberikan lebih banyak waktu untuk pendaftaran pemilih dan mendanai referendum dengan benar. Tanggal pemungutan suara didorong mundur dari yang awalnya Juni hingga Oktober lalu mundur November. Keraguan tentang keakuratan daftar pemilih umum seperti yang dilaporkan setelah pemilihan PNG 2017 agak berkurang, dengan sistem daerah pemilihan baru dan pendaftaran pemilih.

Di luar wilayah langsung, kekuatan seperti Cina dan Indonesia memposisikan diri menunggu hasil potensial referendum. Sebuah delegasi Tiongkok dikabarkan telah menawarkan dana besar pada akhir 2018 untuk membantu membiayai transisi menuju kemerdekaan Bougainville. Bersama tawaran untuk berinvestasi dalam pertambangan, pariwisata, dan pertanian, dengan angka 1 miliar dolar AS. Pelabuhan baru di Bana, Distrik Bougainville Timur, juga dilaporkan dibahas.

Indonesia di sisi lain, cenderung prihatin dengan kemajuan referendum Bougainville yang sukses agar tidak menciptakan preseden regional untuk West Papua. Di mana elemen-elemen penting dari kelompok pejuang bisa saja menggerakkan untuk terjadinya referendum dan akhirnya merdeka. Jakarta “sama sekali tidak senang” bahwa West Papua telah dimasukkan dalam agenda Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) 2019 di Tuvalu.

Di tengah ketidakpastian, ketegangan, dan titik nyala potensial ini, Australia memiliki tanggung jawab. Mereka juga punya minat untuk memastikan bahwa perdamaian perlu dipertahankan, diadakan referendum yang jujur, dan hasil negosiasi dicapai untuk memastikan perdamaian abadi sehingga Bougainville tidak menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan regional lagi.

Referendum 

Hubungan antara para pemimpin Bougainville dan rekan-rekan PNG selalu meletup panas-dingin. Presiden ABG John Momis pernah menjadi pendukung otonomi Bougainville, sekarang berbalik mendukung kemerdekaan. Pemimpin besar Sir Michael Somare ingin melihat Bougainville tetap menjadi bagian dari keluarga PNG, tetapi mengakui sejarah yang bermasalah di antara keduanya.

Beberapa perdana menteri PNG sebelumnya seperti Sir Julius Chan, Paias Wingti, dan Sir Rabbie Namaliu mencoba merebut kembali Bougainville dengan paksa. Yang lainnya, Bill Skate, Sir Mekere Morauta dan Peter O’Neill, telah membiarkan proses perdamaian terungkap. Ada perselisihan tentang kurangnya dana anggaran yang dijanjikan oleh pemerintah O’Neill. Ia memberi sinyal beragam mengenai kebijakannya tentang Bougainville selama masa jabatannya. Orang di dalam pemerintahannya secara pribadi mengatakan O’Neil tidak berniat meratifikasi suara dan berusaha menunda referendum dan keputusan akhir selama mungkin.

Momis menjadi semakin keras dalam kritiknya terhadap parlemen di Waigani sebelum perubahan pemerintahan baru-baru ini, dan mengklaim bahwa PNG berusaha untuk “menyabotase” referendum. Namun, berbagai konsesi pada tahun terakhir pemerintahan itu, atas pertanyaan referendum, pendaftaran penduduk non Bougainville dan alokasi dana ke BRC, menyarankan bahwa referendum akan dilanjutkan, walaupun tidak perlu diratifikasi di bawah pemerintahan O’Neill.

Bukti anekdot dan komentar media menjelang referendum menunjukkan bahwa meskipun pemerintah PNG akan lebih memilih Bougainville untuk tetap menjadi bagian dari PNG, sentimen lintas parlemen tidak seragam. Sejumlah politisi berpengaruh telah menyatakan bahwa PNG harus “memberikan kemandirian politik kepada Bougainville”, di samping perlunya seruan untuk kemerdekaan West Papua.

Beberapa sumber PNGDF menyarankan agar PNG lebih baik ‘memangkas longgar Bougainville’. Ini akan memungkinkan PNG untuk memfokuskan pertahanan pada perbatasan Indonesia dan potensi kerusuhan di sana, daripada perbatasan timurnya. PNGDF tidak memiliki sumber daya yang lebih besar saat ini dari pada 20 atau 30 tahun lalu dan tidak siap untuk aksi militer di Bougainville.

Sejumlah orang PNG menyatakan kekhawatiran bahwa pemungutan suara untuk kemerdekaan Bougainville dapat berkontribusi pada potensi ‘mengurai’ PNG dan memicu efek domino di provinsi lain. New Ireland dan East New Britain misalnya, telah lama menginginkan otonomi yang lebih luas dari PNG.

Pemerintah PNG yang baru membuat kemajuan dalam hal referendum. Sir Puka Temu, menteri baru PNG untuk Urusan Bougainville, menikahi seorang perempuan Bougainville dan dihormati di sana. Dalam masa jabatannya yang singkat sebagai menteri, dia telah melakukan upaya signifikan untuk terlibat dengan penduduk Bougainville.

Perdana Menteri Marape telah berbicara secara positif tentang proses referendum dan pada bulan September 2019 ia telah berbicara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Bougainville, di mana dia mengumumkan sepuluh tahun satu miliar kina (Rencana pembangunan infrastruktur senilai 427 juta dolar Australia) untuk Bougainville guna mendorong kemandirian ekonomi.

Pilihan PNG pada hasil referendum jelas. Di parlemen pada akhir Agustus, Marape menyatakan pilihan pemerintahannya untuk “pengaturan otonomi yang lebih luas” dari pada kemerdekaan, tetapi menambahkan “pemerintah tidak akan menyimpang dari semangat Perjanjian Perdamaian 2001”.

Apakah Bougainville Siap? 

Meskipun memiliki dana dan sumber daya manusia yang terbatas, Pemerintahan Otonom Bougainville (ABG) bekerja untuk mempersiapkan referendum pada bulan November. Biaya referendum diperoleh dari gabungan dana termasuk dari PNG dan Australia maupun dari mitra eksternal seperti PBB / UN Peacebuilding Fund.

Mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern diangkat sebagai ketua komisi referendum pada akhir 2018 dan bekerja dengan PNG dan Bougainville untuk memastikan referendum yang sah dan berhasil. Referendum menghadirkan tantangan signifikan pada isu-isu seperti pendaftaran pemilih, kesadaran publik, dan keamanan.

Memperbarui daftar umum adalah salah satu tugas paling penting, tetapi Komisaris Referendum mengaku yakin siap pada waktunya. ABG memiliki proses di mana 33 konstituennya mengambil langkah-langkah untuk menyatakan diri mereka ‘siap referendum’, yang semua sudah dilakukan.

Orang Bougainville menginginkan referendum dilakukan secara bebas dan adil, dan sejumlah orang menyatakan frustrasi atas kurangnya informasi tentang proses tersebut, termasuk pendaftaran pemilih. Namun, penundaan enam minggu untuk referendum dari Oktober hingga November telah memberi lebih banyak waktu untuk persiapan dan pemerintahan baru Marape di Port Moresby tampaknya lebih berkomitmen pada proses dibanding pemerintahan sebelumnya.

Kekhawatiran tentang kurangnya informasi sangat jelas. Saat ini tidak ada layanan radio berita PNG atau Australia yang tersedia di Bougainville. Layanan NBC PNG hanya mencapai wilayah pulau Buka dan sebagian Bougainville Utara. Meskipun PBB berjanji untuk membantu komunikasi dan penyadaran, ada sedikit bukti tentang hal ini selain dari layar televisi di luar pasar sentral di Arawa dan “jalan tur keliling” baru-baru ini yang dilakukan Pejabat PBB, Pemerintah PNG dan ABG.

Ada situs web referendum yang menyediakan informasi dasar, meskipun situs web ABG sendiri merupakan sumber informasi umum dan berita terkait ABG yang baik, namun sangat sedikit pelaporan dan analisis berita tentang Bougainville. Berita hanya sampai melalui salinan surat kabar Post-Courier PNG dan surat kabar Nasional yang diterbangkan ke Buka, TV kabel terbatas di beberapa wisma tamu di Arawa, dan laporan dari New Fajar FM News berbasis Buka.

Dalam lingkungan yang miskin informasi ini, banyak orang Bougainville (terutama di daerah perkotaan) mengandalkan media sosial termasuk halaman Facebook seperti Voice Bougainville dan Bougainville Forum. Tetapi ini sangat terbatas dengan akses internet yang tidak merata di seluruh provinsi.

Penghentian ABC atas penyiaran gelombang pendek ke wilayah tersebut berarti tidak dapat memainkan perannya yang sama saat referendum kemerdekaan Timor Timur. Di Bougainville dan di tempat lain, hilangnya pelaporan dan jangkauan ABC di Pasifik telah membuka kekosongan informasi regional yang dapat diandalkan dan merusak pengaruh regional Australia.

Masalah pembersihan senjata merupakan kendala potensial lainnya. Di bawah BPA, semua kelompok bersenjata di Bougainville diharuskan menyerahkan senjata mereka untuk ditahan dan kemudian dihancurkan di bawah pengawasan PBB. Sejumlah besar senjata telah dihancurkan sesuai dengan proses ini. Namun, sebuah kelompok yang memisahkan diri bernama ‘Noah Musingku’s Me’ faksi Me’ekamui U- Vistract, sejauh ini menolak untuk berpartisipasi dalam proses dan dilaporkan mempertahankan sejumlah senjata.

Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kelompok bersenjata untuk mengganggu proses, serta kekhawatiran bahwa kegagalan untuk menyelesaikan proses pembersihan senjata dapat digunakan oleh PNG sebagai alasan untuk menunda atau tidak mengakui hasil referendum. Namun, faksi Me’ekamui   U- Vistract kecil, dan ancaman yang diajukan untuk mengganggu pelaksanaan referendum tidak mungkin signifikan.

Setelah Referendum, pemungutan suara untuk kemerdekaan, meskipun menentukan seperti yang diharapkan, tidak akan meyakinkan. Agar kemerdekaan dapat berjalan di bawah kendali BPA, parlemen PNG harus mendukung hasilnya. Di bawah mantan Perdana Menteri Peter O’Neill, tampaknya Pemerintah PNG akan menentang hasil demikian dan pemerintah Marape yang baru telah menyatakan pilihan untuk menjaga Bougainville tetap berada dalam wilayah negara PNG, dengan pemberian otonomi luas bagi mereka.

Kelangsungan Ekonomi menjadi suatu pertanyaan kritis, apakah Bougainville memiliki sumber daya yang diperlukan, manusia dan material, untuk menjadi negara yang mandiri dan layak secara ekonomi. Di antara tantangan yang mendesak adalah tantangan untuk mendidik dan memobilisasi ‘generasi yang hilang’ dari orang-orang muda yang kehilangan haknya karena perang, sambil bagaimana memupuk persatuan nasional dan membawa integritas ke dalam sistem politik Bougainville.

Secara ekonomi, prospek Bougainville untuk kemandirian sangat tidak jelas. Menurut definisi formal kemandirian dalam BPA, pada 2016 Bougainville telah mencapai kurang dari 6 persen dari pendapatan internal yang diperlukan. Bahkan dengan mempertimbangkan semua sumber pendapatan (tidak hanya yang dicalonkan dalam BPA), perkiraan terbaru adalah 56 persen  masih merupakan kekurangan yang signifikan. Tantangan untuk mencapai kemandirian fiskal tidak boleh diremehkan, seperti telah ditunjukan Sir Puka Temu, dan akan membutuhkan dukungan substansial dari PNG dan pemangku kepentingan termasuk Australia di wilayah tersebut.

Bougainville dianugerahi sumber daya mineral, tetapi khususnya tambang Panguna telah menjadi penyebab konflik besar di masa lalu, dan prospek untuk memulihkan industri pertambangan skala besar ini tidak pasti. Membuka kembali tambang Panguna akan melibatkan peninjauan kembali hal yang sama, masalah yang memicu konflik di tahun 1988.

Sementara kaum pragmatis Bougainville menganjurkan pembukaan kembali sekarang, untuk memposisikan ekonomi lebih baik bagi kemerdekaan. Yang lain bersikeras bahwa masalah pertambangan harus dibiarkan sendiri hingga Bougainville menjadi negara merdeka.

Di bawah Presiden Momis, ABG telah memberikan sinyal beragam mengenai posisinya di pertambangan. Setelah tawaran yang gagal oleh BCL untuk memulai kembali eksplorasi di Bougainville, Momis awalnya mendukung moratorium penambangan di Panguna untuk mencegah timbulnya kembali konflik lama.

Moratorium itu diberlakukan pada awal 2018 tetapi ABG sekarang tampaknya mendukung penambangan di seluruh pulau sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan dan menjamin kemerdekaan. Dalam upaya mendesak pada Januari 2019 untuk mengumpulkan dana bagi referendum, ABG mengusulkan undang-undang baru yang kontroversial, menghapus hak-hak pemilik tanah yang tercantum dalam Undang-Undang Pertambangan 2015.

Pada saat yang sama, ABG mengalokasikan hak ‘nyaris monopoli’ untuk satu perusahaan Penambangan Caballus Australia yang kurang dikenal atas semua penambangan dan eksplorasi di Bougainville. Undang-undang ini sekarang telah ditolak oleh komite legislatif ABG, tetapi menggambarkan persaingan yang hangat terkait hak penambangan di Bougainville.

Studi kelayakan untuk membuka kembali tambang Panguna sedang berlangsung. Tetapi jika moratoriumnya dicabut sekarang, yang paling awal yang dapat dibuka kembali adalah tahun 2025, mengingat kerja keras dan investasi yang diperlukan untuk membuatnya kembali beroperasi.

Diperkirakan sekitar 4-6 miliar dolar AS untuk biaya konstruksi yang diperlukan dan investasi semacam ini akan menimbulkan risiko kedaulatan yang besar mengingat ketidakpastian masa depan Bougainville. Namun, kekayaan yang terkubur diperkirakan sebesar 5,3 juta metrik ton tembaga dan 19,3 juta ons emas. Cadangan tersebut bernilai sekitar 58 miliar dolar AS dan dengan harga saat ini tetap menarik.

Selain penambangan, Bougainville memiliki sumber pendapatan potensial lainnya, termasuk perikanan dan produksi kakao. Satu perkiraan memiliki 30 persen tangkapan ikan PNG yang berasal dari perairan Bougainville, bernilai antara 30 dan 100 juta kina per tahun.Bougainville juga merupakan pengekspor produk laut bernilai tinggi seperti Beche de Mer (teripang kering), sebuah industri yang baru-baru ini dihidupkan kembali.

Perkebunan kakao besar Bougainville menjadi pasokan yang meningkat bagi pembuat cokelat dalam negeri dan luar negeri. Penambangan emas skala kecil juga merupakan sumber pendapatan penting. Ini adalah sumber daya yang dapat memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi dari waktu ke waktu. Namun, mengingat ukuran Bougainville yang kecil, hubungan internal yang berantakan dan sejarah yang sulit terkait eksploitasi sumber daya alam yang paling berharga, membuat kemandirian  paling tidak butuh bertahun-tahun lagi.

Karena itu, dalam hal pemungutan suara kemerdekaan dan penyelesaian negosiasi tentang kemerdekaan yang dicapai dengan PNG, Bougainville akan membutuhkan bantuan substansial dari PNG dan mitra eksternal seperti Australia dalam melakukan transisi ke kemerdekaan dan kemandirian fiskal. Namun hingga saat ini, ada sedikit bukti perencanaan untuk transisi semacam itu, jika itu adalah hasil dari referendum dan negosiasi.

Perspektif regional Indonesia tetap mengawasi proses referendum dengan cermat. Dengan ketegangan yang pecah di Papua Barat, Jakarta akan khawatir terhadap efek demonstrasi potensial mengenai suara tuntutan kemerdekaan dari orang-orang Papua Barat. Sementara itu, diplomasi dan investasi China yang sudah aktif di kawasan itu dapat diperluas untuk membantu Bougainville mandiri, memperbesar kehadiran Cina di Pasifik. Kepulauan Pasifik telah lama menjadi subyek persaingan ketat antara Cina dan Taiwan untuk pengakuan diplomatik, dan Bougainville yang independen kemungkinan akan didekati oleh keduanya.

Kepulauan Solomon memiliki sejarahnya sendiri dengan Bougainville dan perlu dimasukkan dalam analisis apa pun. Pergerakan ‘Breakaway’ telah muncul secara berkala di Provinsi Solomon Barat, termasuk pada saat kemerdekaan Solomon di tahun 1978. Selama konflik Bougainville, Solomon Barat menyediakan tempat perlindungan bagi banyak pengungsi Bougainville, dan pada awal 1990-an PNG menuduh Pemerintah Solomon mengizinkan BRA beroperasi dari wilayah  Solomon.

Namun, pada Juni 2019, Honiara tampaknya kurang menyambut kemerdekaan Bougainville. Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare menyarankan pada awal Juni bahwa referendum ditunda sampai Bougainville menyelesaikan perbedaan internalnya.

Posisi Australia

Australia adalah mitra bantuan yang berharga bagi Bougainville, yang menyediakan sekitar 12 persen (50 juta dolar Australia per tahun) program bantuan bilateral Bougainville dan tertinggi dari donor mana pun. Australia telah memposisikan diri sebagai mitra pilihan bagi negara-negara Pasifik, terutama setelah “peningkatan” yang dimulai pada 2017. Mengingat sejarahnya yang rumit di Bougainville bersama investasinya dalam proses perdamaian dan sejak itu, Australia berada dalam situasi yang sulit.

Sebelum tahun 2000, kebijakan Australia didasarkan pada prinsip bahwa Bougainville adalah bagian dari PNG. Ini bergeser mengikuti titik balik dalam negosiasi damai antara para pemimpin PNG dan Bougainville di tahun 2000, ketika Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan bahwa “Australia akan menerima penyelesaian yang dinegosiasikan oleh para pihak”. Posisi ini belum diubah sejak awa.

Kebanyakan orang Bougainville percaya bahwa Australia menentang kemerdekaan, karena Canberra tidak memberi indikasi yang jelas tentang pandangannya. Ketika Menteri Luar Negeri Marise Payne secara singkat mengunjungi Bougainville pada Juni 2019 dengan Menteri PNG yang baru ditunjuk untuk Urusan Bougainville, dia mengatakan Australia “tidak fokus pada membentuk pandangan satu atau lain cara mengenai hasil referendum di negara lain, tetapi yang penting, mendukung (referendum) di mana kita bisa untuk memastikan proses yang kredibel dan damai serta inklusif”.

Pada bulan Agustus, Menteri menyatakan,“hasil sepenuhnya merupakan masalah bagi orang Bougainville dan PNG. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu memastikan bahwa referendum berlangsung dengan cara yang tepat.”

Terlepas dari ungkapan netralitas tersebut, ada kemungkinan bahwa Australia menganggap status quo lebih disukai, yaitu bahwa Bougainville harus tetap menjadi bagian dari PNG. Ini untuk menghindari potensi bagi negara baru yang kecil dan berpotensi tidak stabil serta bergantung pada bantuan yang muncul di kawasan yang berdekatan langsung dengan Australia.

Berkaitan Dengan Konsekuensi

Ada tiga kemungkinan hasil referendum: suara menentang kemerdekaan, pembagian yang tajam, atau hasil yang jelas mendukung kemerdekaan. Semua indikasi adalah bahwa hasil yang paling mungkin adalah suara yang menentukan untuk merdeka.

Jika hasilnya adalah pembagian yang tajam pada independensi populasi Bougainville, PNG kemungkinan akan menekan status quo dengan tetap menjaga Bougainville dalam wilayah PNG di bawah opsi ‘otonomi yang lebih luas’ dan berusaha untuk menahan konsekuensi dari pemungutan suara referendum.

Jika hasilnya sangat mendukung kemerdekaan, akan lebih sulit bagi PNG untuk menekan opsi otonomi. Setelah menghormati proses BPA, PNG akan menghadapi pilihan yang tidak menyenangkan untuk menyatakan keinginannya atau bekerja dengan Bougainville dalam transisi menuju kemerdekaan.

Australia tidak dapat menghindari berurusan dengan konsekuensi dari hasil tersebut. Yang penting bagi kepentingannya adalah mencegah krisis keamanan lain di kawasan dimana Australia bertindak sebagai penjamin keamanan dan mitra pembangunan utama.

Karena itu, Australia harus melakukan apa pun untuk mendorong dan mendukung proses konsultasi yang kredibel antara PNG dan ABG dalam mengejar penyelesaian pasca-referendum di bawah BPA. Selama proses itu, pihak Australia harus menegaskan kembali netralitasnya, apakah Bougainville pada akhirnya menuju kemerdekaan atau tidak.

Jika PNG, Indonesia atau Australia berupaya untuk menyangkal atau membujuk atas hasil kemerdekaan Bougainville setelah jajak pendapat, ada kemungkinan kuat pemerintah Bougainville akan mengeluarkan deklarasi kemerdekaan sepihak lainnya yang mungkin diakui oleh beberapa negara di Pasifik dan Cina. Dalam skenario itu, potensi krisis keamanan serius lainnya di kawasan itu bisa terjadi.

Di bawah salah satu kemungkinan hasil referendum, Bougainville setidaknya akan pindah ke status ‘otonomi yang lebih luas’ dalam wilayah negara PNG, dan akan perlu mengembangkan kemandirian ekonomi dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks “langkah” Pasifik Australia, sejarah hubungannya dengan Bougainville dan kehadiran Cina yang meningkat di kawasan ini, Australia akan tertarik untuk mempertahankan perannya sebagai mitra terpercaya bagi Bougainville dan PNG.

Australia harus meningkatkan program bantuan dan perdagangannya untuk merangsang ekonomi lokal melalui bisnis-bisnis non pertambangan, dan pasca-referendum, membangun pusat-pusat kejuruan untuk membantu merekrut dan melatih layanan sipil, jika diundang. Ini harus terjalin lewat kerja sama dengan ABG dan PNG untuk meningkatkan kemandirian fiskal Bougainville: membantu memperluas lapangan kerja di Bougainville, dan meningkatkan kondisi dan kebijakan untuk mendukung sektor pertanian yang lebih kuat, ekspor laut bernilai tinggi, dan pemrosesan tuna darat.

Jika hasil akhir dari referendum dan proses BPA adalah kemerdekaan Bougainville, kebutuhan pengembangannya sebagai negara yang masih muda akan menjadi akut. Mengingat iming-iming kekayaan mineralnya dan signifikansi strategis yang berkembang di kawasan ini, kemungkinan besar ada mitra pembangunan potensial selain Australia. Karena baik mitra bantuan utama PNG dan Bougainville, Australia harus memimpin dalam memberikan dukungan.

Seorang pemimpin Australia, di tingkat perdana menteri atau gubernur jenderal, harus mengunjungi Bougainville dengan pejabat PNG setelah referendum. Seorang pemimpin Australia harus mengambil bagian dalam upacara rekonsiliasi di mana sejarah Australia di Bougainville diakui, termasuk keterlibatannya dalam konflik Bougainville. Ini akan sangat membantu memulihkan citra Australia di mata lokal dan sesuai dengan pendekatan ‘keluarga’ Pasifik ala Pemerintah Morrison dalam hubungan.

Sikap rekonsiliasi yang tulus, yang dikenal sebagai ‘sori bisnis’, atau untuk mematahkan busur dan panah akan membantu posisi Australia sebagai mitra tepercaya, membalikkan persepsi yang berlaku bahwa Australia terus bekerja dengan PNG untuk menolak kemerdekaan Bougainville. Ini dapat membantu mendorong PNG ke arah penyelesaian damai perselisihan yang sudah berjalan lama dengan memungkinkan Australia memikul sebagian tanggung jawab atas masa lalu. Ini juga mengirimkan sinyal halus ke Jakarta dan Beijing bahwa Australia dan sekutunya di Pasifik akan terus memikul tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Menteri luar negeri Australia harus dengan jelas menegaskan kembali posisi Australia sekarang yang mendukung referendum dan akan menghormati setiap hasil dari proses BPA dan mengambil peran utama untuk bekerja dengan semua pihak guna memastikan transisi damai ke otonomi yang lebih baik atau kemerdekaan penuh.

Kesimpulan 

Meskipun menghadapi banyak kendala, diharapkan elemen-elemen kunci akan ada untuk referendum yang sah pada bulan November 2019.

Australia, Selandia Baru dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melangkah untuk membantu keuangan dan bantuan organisasi sehubungan dengan keengganan PNG sebelumnya untuk melakukannya. Pencairan cepat anggaran akhir dari pemerintah baru Marape untuk pelaksanaan referendum Bougainville sangat menggembirakan.

Pemantau pemilu dari sejumlah negara Pasifik serta perwakilan dari organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum (PIF) akan hadir. Daftar pemilih masih difinalisasi, tetapi diharapkan akan memuaskan pada saat pemungutan suara. Ada sedikit kemungkinan gangguan dari fraksi Noah Musingku, tetapi basis dukungannya kecil dan tidak mungkin menciptakan masalah nyata untuk pemungutan suara.

Dalam hal suara yang kuat untuk kemerdekaan dalam referendum, momentum menuju kemerdekaan akan sulit untuk tertahan. Karena itu, pertanyaan kebijakan utama adalah seperti apa transisi menuju kemerdekaan. Ini bisa cepat, atau dikelola selama beberapa tahun, seperti transisi Timor-Leste selama tiga tahun yang dibantu PBB menuju kedaulatan penuh. PNG dan ABG perlu menilai apakah bantuan PBB untuk proses tersebut harus diminta, dan kerangka waktu yang dapat diterima, termasuk untuk kelompok garis keras yang mencari transisi singkat.

Australia dapat menawarkan berbagai bantuan selama memperhatikan beban historis yang dibawanya dari dukungannya untuk PNG selama konflik. Meskipun demikian, masih ada banyak niat baik umum terhadap Australia, terutama dari peran yang dimainkannya dengan Selandia Baru dalam mendukung proses perdamaian yang sekarang secara luas dianggap sebagai model global untuk resolusi konflik.

Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Bougainville sendiri siap untuk kemerdekaan? Jawaban singkatnya, tidak! Tapi sebagian besar orang Bougainville tidak melihat alternatif lain selain kemerdekaan, meskipun ada banyak kendala. (*)

*) Penulis adalah adalah jurnalis Australia, produser TV, dan penasihat kebijakan yang tinggal di Vanuatu. Tulisan ini telah diterbitkan pada Oktober 2019 oleh Lowy Institute.

*) Diterjemahkan dan diedit ulang oleh Julian Haganah Howay. Tulisan lengkap berbahasa Inggris dengan judul “Bougainville Referendum and Beyond,” bisa dilihat di link ini: Bougainville Referendum and Beyond

Print Friendly, PDF & Email