AUCKLAND, SUARAPAPUA.com— Reporters Without Borders atau Wartawan Tanpa Batas, organisasi nonprofit yang bermarkas di Paris, Prancis ini telah menambah bobot untuk menyerukan pemerintah Vanuatu agar meninjau kembali penolakannya terhadap izin kerja editor surat kabar Daily Post Vanuatu.
Kelompok hak asasi manusia menggambarkan langkah ini merupakan tindakan pemerintah yang memalukan.
Baca juga: West Papua Diundang Saksikan Referendum Bougainville Pekan Depan
Dan McGarry, Direktur Daily Post Vanuatu asal Canada yang tidak diizinkan bekerja di Vanuatu ini mengaitkan keputusan pemerintah dengan laporannya yang kritis tentang deportasi warga negara Vanuatu ke Cina oleh Vanuatu.
Pejabat Vanuatu membantah penolakan itu bersifat politis, dan mereka mengatakan Daily Post harus dikepalai oleh ni-Vanuatu di bawah hukum setempat.
Direktur Asia-Pasifik Reporter Without Borders, Daniel Bastard, mengatakan McGarry telah dihukum karena mengganggu pemerintah.
Baca juga: Eight Danes on a Plastic Expedition in Jayapura, Papua
“Kami meminta Perdana Menteri Charlot Salwai untuk segera mempertimbangkan kembali keputusannya yang tidak adil.
Pelanggaran kebebasan pers ini memicu kekhawatiran besar tentang situasi di seluruh wilayah Pasifik dan tidak harus dijadikan contoh,” tukas Bastard.
Sumber: radionz.co.nz
Editor: Elisa Sekenyap
