JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan kongres II KNPB putuskan untuk Mogok Sipil Nasional (MSN) sebagai agenda sentral untuk menciptakan referendum di Papua.
Hal tersebut dikatakan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Warpo Sampari Wetipo kepada suarapapua.com di Jayapura pada Senin (18/11/2019).
Wetipo menjelaskan, setelah kongres II KNPB putuskan untuk MSN, KNPB melakukan kampanye dan mengeluarkan imbauan agar rakyat Papua menghentikan perekonomian di Papua dan mengajak rakyat Papua untuk tidak mengkonsumsi produk-produk dari Indonesia.
Kata Warpo, KNPB mengimbau kepada seluruh rakyat Papua agar mulai dari saat ini tidak mengkonsumsi produk-produk indonesia dan mengkonsumsi makanan khas papua.
“Sasaran dari pada MSN tidak hanya ke satu pihak, Namun bagaimana rakyat berpolitik dan rakyat juga berjuang. Tidak hanya KNPB dan organ-organ lain yang berjuang, tapi rakyat semua harus menjadi pejuang. Kita menyadarkan rakyat supaya rakyat juga bisa berpolitik jadi KNPB punya tanggung jawab untuk mediasi,” katanya.
KNP Meminta negara Indonesia agar segera menarik pasukan militernya dari Tanah Papua.
“Segera tarik semua pasukan organik maupun non organik yang ada di Papua. Sebab keberadaan mereka ini seakan-akan papua masuk dalam daerah yang berbahaya,” tegasnya.
KNPB Menilai, kehadiran militer di tanah Papua membuat Orang Asli Papua tidak bebas untuk beraktifitas.
“Situasi sekarang di Papua aman-aman saja. Kalau militer ada di Papua, berarti Papua seperti jaman orde baru. Jaman-jaman yang lalu. Sehingga saya meminta agar tarik semua pasukan yang ada di tanah Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh West Papua untuk mendesak referendum.
“Kita sudah serukan rakyat Papua untuk melakukan mogok sipil nasional di wilayah West Papua, untuk mendesak Jakarta membuka ruang referendum di Papua Barat,” kata Yeimo seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
Menurut Victor, itu merupakan bagian dari perjuangan KNPB yang akan dilakukan terus-menerus dalam menuntut referendum. Karena baginya Papua dalam kondisi “dijajah Indonesia”.
“Dalam dekolonisasi, itu kewajiban negara yang sedang menjajah untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri,” katanya.
Victor mengaku ruang dialog dengan Jakarta tetap terbuka. Namun, itu terbatas pada perundingan untuk meminta referendum dan pengawasan internasional.
“Tuntutan orang Papua harus perundingan dan pengawasan internasional,” ucapnya.
Pewarta : Ruland Kabak
Editor : Arnold Belau
