WAMENA, SUARAPAPUA.com— John Wempi Wetipo, Wakil Menteri PUPR meminta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jayawijaya agar mencari solusi alternatif untuk menampung puing-puing bangunan sambil menunggu instruksi pemerintah Kab. Jayawijaya.
Hal tersebut, menurut JWW, agar tidak menghambat proses renovasi bangunan yang terbakar saat kerusuhan tahun lalu.
“Karena tidak mungkin masukan material untuk merenovasi selama masih ada puing-puing bangunan,” katanya kepada media pada awal bulan ini di Wamena.
Wempi mengatakan, dirinya telah meminta secara sukarela agar Megapura dapat digunakan untuk membuang puing-puing bangunan sambil menunggu solusi dari pemerintah Kab. Jayawijaya.
“Kalau kita tidak geser puing-puing ini tidak mungkin pekerjaan akan tuntas,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Gapensi Kabupaten Jayawijaya, Fret Huby telah disepakati agar puing-puing bangunan dapat dititipkan sementara dengan solusi yang sudah disampaikan Wamen PUPR.
“Puing-puing bangunan akan dijadikan besi tua dan akan dikirim ke luar Wamena. Mobil itu sekitar 100 unit dan motor sekitar 300 unit yang ada disini,” katanya.
Ia membeberkan, untuk membuang puing-puing tersebut di tempat pembuangan sampah, ditolak oleh masyarakat pemilik ulayat tempat pembuangan sampah.
“Setelah koordinasi, kami akan buang di Megapura untuk sementara,” ucap Huby.
Selain itu, proses renovasi terhadap 403 ruko suda mulai bangun pengusaha OAP. 198 rumah tipe 3×6 sudah dikerjakan Zipur. Saat ini sudah membangun 20 unit rumah.
“Sedangkan untuk rumah kios (ruki) itu sekitar 120. 120 ini kan masuk berbagai elemen, disitu ada Zipur,” katanya.
Kata Fret, dari total 403 ruko yang terbakar, detailnya adalah di Wouma 143, Pike 90 dan yang lain menyebar sekitaran Hom-hom, Moai dan lokasi tiga.
“Yang disuruh bangun sebanyak 403. Kenyataannya di lapangan itu bukan epat ratus tiga, ada kele bihan yang belum sempat dilaporkan ke pemerintah. Sehingga waktu pendataan itu pemerintah mereka lakukn di tanggal 25, 26 setelah pasca kerusuhan, sehingga mereka tidak keseluruhan terdata dan Kenyataan di lapangan itu, lebih dari 403,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata dia, telah terjadi penambahan. Hal tersebut telah disampaikan. “Secara lisan kami sudah konfirmasi tapi wakil menteri minta untuk kita menyurati secara resmi. Tapi itu akan koordinasi dengan pemerinth daerah. Lebih etis kalo pemerintah yang menyurati, kita gapensi hanya diberikan tangguung jawab untuk kerjakan,” katanya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
