JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemimpin Oposisi Hon. Matthew Wale bertemu dengan juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jacob Rumbiak dan mengingatkan situasi HAM dan perjuangan berkelanjutan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, Kamis (19/3/2020).
Wale menegaskan kembali dukungannya yang jelas dan kuat terhadap Indonesia, agar memberi leluasa kepada komisaris HAM PBB untuk berkunjung ke Papua Barat.
Wale juga menyatakan bahwa, tanggapan militer terhadap aksi yang dilakukan rakyat Papua baru-baru ini, menambah pelanggaran HAM serius bagi pemerintah Indonesia, sehingga Kepulauan Solomon tidak boleh tinggal diam mengenai masalah ini.
“Situasi hak asasi manusia di Papua Barat adalah masalah bagi Kepulauan Solomon, layaknya negara-negara Melanesia lainnya dan anggota Forum Kepulauan Pasifik. Indonesia tidak boleh merelakan dan membungkam masalah ini,” kata Wale.
Dia juga mengatakan, masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat terkait erat dengan penentuan nasib sendiri. Indonesia terus menekan aspirasi murni rakyat Papua dan menolak melakukan dialog mengenai isu ini.
“Kepulauan Solomon harus berdiri tepat untuk hak rakyat Papua Barat dalam menentukan nasib mereka sendiri. Bukan tempat kami untuk mengatakan apakah Papua Barat harus merdeka atau tidak, yang harus menjadi keputusan hanya penduduk asli Papua Barat, dan Indonesia harus mengizinkan proses untuk menentukannya,” tegasnya.
Lebih lanjut Wale menyatakan, ketulusan bantuan Indonesia dalam mendampingi Kepulauan Solomon, akan dibenarkan setelah masalah ini terbukti jelas.
Pemimpin Oposisi kemudian meminta Perdana Menteri agar tidak melunakkan pendiriannya terhadap dua masalah ini, demi saudara-saudari Melanesia dalam pertemuan MSG bulan depan.
Pewarta: Yance Agapa
Source: Solomon Stars
