Covid-19, Operasi Militer dan PT Antam di Pegunungan Bintang

0
1775

Oleh: Julia M Opki)*

Covid-19 di Dunia

Covid-19 menjadi pandemi yang mengamcam dunia sampai saat ini. Virus ini secara ganas menyebar luas dengan begitu cepat. Virus ini telah menjangkit jutaan jiwa manusia di dunia. Updatean kasus yang dipublikasi kompas.com menyebutkan per 12 April 2020 ada 1,7 Juta Kasus, 401.517 Sembuh, 108.544 Meninggal.

Pandemi ini juga bahkan membuat Amerika Serikat dan China yang sempat bersitegang sekitar hampir 2 tahun belakangan akibat persoalan ekonomi ini pun kembali meledak, saling tuduh menuduh terkait asal dari pandemi yang disebut juga sebagai senjata biologis ini.

Ya, jelas kita dapat melihat bahwa pandemi ini pun mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Bagaimana tidak, Wuhan yang juga menjadi pusat perekonomian di China harus di lockdown untuk menghentikan persebaran pandemi ini dan pastinya sangat berpengaruh buruk bagi kelancaran ekonomi China. Setelah China, kemudian pandemi covid-19 melonjak secara drastis di Italia yang menurut video yang tersebar di berbagai media sosial mengatakan bahwa kasus ini melonjak sangat cepat akibat kelalaian masyarakat yang tidak mendengar himbauan dari pemerintah.

ads

Sesudah Italia, pandemi ini pun menyebar ke beberapa negara bahkan seluruh benua di dunia, setelah Spanyol dengan tingkat kasus tertinggi (Spanyol, 163.027 kasus, 16.606 kematian, dan total sembuh 59.109), Amerika Serikat yang menduduki posisi nomor 1 kasus Covid-19 terbanyak di dunia Amerika Serikat (530.384 kasus, 20.513 kematian, dan total sembuh 29.444).

Lalu, bagaimana tanggapan Donald Trump? di beberapa media nasional memberitakan bahwa rapid test telah disalurkan untuk digunakan secara massal oleh warga negaranya, beberapa penerbangan ke Eropa dan Asia dihentikan selama 30 hari terhitung dari 11 maret, aktivitas publik seperti sekolah dan bekerja dilakukan di rumah. Pandemi covid-19 bisa menyerang siapa saja. Namun hanya klas orang kayalah yang berpotensi untuk sembuh seperti yang diberitakan  Arah Juang, seorang remaja di Amerika Serikat yang memiliki gejala covid-19 tapi tidak bisa berobat karena tidak memiliki surat asuransi kesehatan, seorang istri buruh (suaminya masih tetap bekerja) yang memiliki gejala namun kesulitan mendapatkan rapid test dengan biaya yang mahal dan kontrasnya kehidupan para investor tetap bisa ke mana saja dengan pesawat pribadi milik mereka untuk mengamankan dirinya dan keluarga dari ancaman covid-19.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak, pada 12 April 2020 tercatat  4.241 Positif, 373 Orang Meninggal. Indonesia juga dinilai sebagai negara di Asia Tenggara yang paling buruk dalam penanganan kasus Covid-19 menurut para ilmuwan dunia, Indonesia terkesan menutup-nutupi data kasus Covid-19 ini, dengan jumlah penduduk yang banyak dan pemerintahan yang tidak efisien dilihat akan semakin parah dalam penanganan kasus covid-19 ini.

Baca Juga:  Nasionalisme Papua Tumbuh Subur di Tengah Penjajahan

Ditambah lagi dengan fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap pulau yang ada di negara ini, beberapa pasien yang memiliki gejala sempat ditolak karena  tidak memiliki fasilitas yang mewadahi, bahkan dari pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan bahwa ada 11 dokter yang meninggal karena terinfeksi Covid-19 hal ini juga disebabkan karena minimnya Alat Perlindungan Diri (APD) yang tersedia bahkan ada tenaga medis yang menggunakan jas hujan sebagai APD.

Ekonomi Indonesia di tengah Pandemi Covid-19

Ditengah teror Covid-19 yang semakin parah, Sri Mulyani mendampingi presiden Joko Widodo dalam siaran langsung pada 26 Maret 2020, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia beserta negara G-20 telah membahas penganan covid-19 secara global, yang juga akan bekerja sama dengan IMF dan World Bank yang akan membangun koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi alat-alat kesehatan, di lain sisi juga akan merestrukturisasi utang negara-negara low income dan juga harus tetap mempertahankan kerja sama ekonomi global ditengah pandemi ini.

Para buruh pun dikorbankan untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi negara agar harus tetap bekerja di pabrik dengan jaminan keselamatan kerja yang kurang. Bahkan ada yang harus di PHK karena perusahaan takut mengalami kerugian. Selain para buruh, masih banyak lagi masyarakat yang harus keluar rumah bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya para pedagang pasar, kurir jasa pengantar, gojek/go grab, bahkan yang tak memiliki rumah dan harus berpasrah melawan pandemi mematikan ini pun masih terbilang cukup banyak.

“Rasanya tidak logis ketika pemerintah terus mengkampanyekan sosial distancing (di rumah saja), physical distancing,  perbanyak makanan bergizi, menjaga kebersihan, mencuci tangan. Yaaa, it’s OK di rumah aja, kecuali pemerintah mampu memberikan tunjangan hidup kepada rakyatnya, boro-boro kasih tunjangan hidup, wong  dengan gaji para pemerintah pusat yang gede aja masih buka donasi ke rakyat untuk menghadapi pandemi ini, bahkan dengan kesusahan rakyat, DPR RI masih sempat-sempatnya bagi uang untuk membeli kendaraan baru, begitulah omongan dari salah satu kawan”.

Halo, Apa kabar  Omnibus Law? Iya, omnya si itu tuh, omnya si investor, eh salah mungkin yaa heheheee, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta yang ditolak dengan berbagai aksi massa mahasiswa dan buruh terdiam sejenak akibat pandemi ini, namun DPR RI tetapkan “Gaskeun” pembahasan Omnibus Law ini.

Seperti halnya negara lain, pandemi ini juga akan berdampak pada ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Banyak buruh yang di PHK akan mengakibatkan banyak penggangguran yang mencari pekerjaan.  Omnibus Law akan menjadi topeng untuk memudahkan dan mempercepat perizinan masuknya perusahaan ke seluruh Indonesia. Semakin banyak perusahaan yang masuk, dan tentunya banyak persaingan antar investor yang akan berdampak pada upah murah buruh, penggusuran pun akan semakin masif dari tahun-tahun sebelumnya, perampasan lahan  rakyat pun tak terelakan, hukum pun akan dipermainkan dengan kewenangan penuh pimpinan daerah. Para investor yang ditetapkan dalam draft Omnibus law juga rakyat melawan senjatalah yang menjadi penyelesaian segala persoalan. Kembali lagi bahwa perekonomian global harus tetap dijalankan apapun caranya sekalipun rakyat menjadi korbannya.

Baca Juga:  MRP Rusak Ketika Perjuangkan Pemekaran DOB

Papua dan Kontras Pegunungan Bintang

Sementara di Provinsi Papua sendiri untuk menangani pandemi ini, dengan melihat fasilitas, layanan Rumah Sakit, tenaga medis yang sangat jauh dibawah standar, gubernur Papua (Lukas Enembe) beserta para pimpinan daerah lainnya telah melakukan rapat bersama dan memutuskan untuk melakukan karantina wilayah sampai tanggal 9 April kemarin. Lalu dilanjutkan lagi sampai tanggal 23 April, karena adanya jumlah penderita covid-19 yang semakin meningkat menjadi 19 kasus positif, 3 kasus diantaranya Orang Asli Papua, bahkan sampai hari ini bertambah menjadi 61 kasus psitif di seluruh Papua.

Ada hal lain yang menyita perhatian orang Papua beberapa waktu lalu yaitu tanggapan dari Menteri Dalam Negri, Tito Karnavian yang tidak mengizinkan untuk melakukan karantina wilayah di Provinsi Papua, padahal ada juga beberapa daerah yang melakukan karantina wilayah seperti: Tegal, Sumatera Barat, Bali dan Tasikmalaya. Pernyataan ini ditanggapi balik oleh Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagawak “Menteri-menteri yang ada di Jakarta harus hati-hati dalam melihat situasi Papua, jangan dinilai berdasarkan apa yang ada di Jakarta, satu nyawa orang Papua sangat berharga bagi kami..

Ketika seluruh pejabat tinggi di Papua bersepakat untuk karantina wilayahnya untuk melindungi masyarakatnya dari pandemi covid-19, Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka melakukan hal yang tidak diduga, dari beberapa persoalan yang terus terjadi selama masa pemerintahannya baru-baru ini.

Costan Oktemka memerintahkan untuk mengirim pasukan militer pada tanggal 28-29 Maret 2020 ke Distrik Serambakon untuk melakukan penyisiran terkait dengan 19 pucuk senjata yang hilang dari helikopter yang jatuh tahun kemarin. Hal ini kemudian mendapatkan kritikan keras dari mahasiswa dan beberapa tokoh di daerah, sampai saat ini belum ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini.

Sama halnya seperti masyarakat Nduga yang harus menghadapi kekerasan militer 2 tahun belakangan ini bahkan Wakil Bupati Kabupaten Nduga sampai bisa mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak sanggup melihat perlakuan Negara dengan adanya Operasi Militer di sana, sangat berbanding terbalik dengan sikap Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka.

Baca Juga:  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tanah Papua Harus OAP, Aspirasi Lama

Sesuai dengan pembacaan yang dilakukan mahasiswa Komunitas Mahasiswa Aplim Apom (KOMAPO) Se-Jateng akhir Februari lalu, bahwa keresahan warga terkait operasi PT. ANTAM yang dilakukan secara diam-diam pengangungkutan alat berat yang dilakukan dari subuh hari ke Distrik Pepera tempat tambang emas akan beroperasi.

Menurut penelitian, tambang yang akan dibuka ini disebut-sebut 2 kali lipat lebih banyak kandungan mineral dibandingkan PT. FREEPORT. Ditambahkan lagi dengan adanya unsur thorium yang disebut sebagai bahan yang unggul dalam pembuatan bom atom.

Masyarakat asli pemiliki hak ulayat sudah menolak operasi tambang ini, akan tetapi disayangkan karena sudah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat maka tambang harus tetap beroperasi walaupun secara prosedural ada beberapa tahapan yang tidak diikuti oleh perusahaan.

Pengiriman pasukan militer ke Distrik Serambakon, pencurian 19 pucuk senjata, pasukan bersenjata TPNPB dikhawatirkan menjadi manajemen konflik yang sengaja dibangun dengan planing strategis yang bertujuan untuk mengamankan operasi PT. ANTAM di Pegunungan Bintang karena dana yang dikucurkan juga tidak sedikit.

Dengan konflik terus ada, maka pengiriman pasukan militerpun diharuskan oleh Negara serta Kepala Daerah, namun disisi lain juga pastinya untuk mengamankan proyek besar Negara. Omnibus Law yang salah satu poinnya mengatur tentang UU Minerba yang di dalam isiannya telah dihapuskan tahapan masuknya perusahaan tambang seperti: survei, eksplorasi, izin AMDAL akan semakin memuluskan PT.ANTAM untuk secepatnya mengeruk kekayaan alam di Pegunungan Bintang. .

Terakhir, beberapa hari lalu ada informasi dari salah seorang perawat di RSUD Oksibil, Pegunungan Bintang, ada dua orang pendeta yang dirawat dengan memiliki gejala covid-19, tapi kami masih menunggu hasil rapid testnya.

Bagaimana kondisi masyarakat Pegunungan Bintang yang di Ibukota Kabupatennya saja biaya hidup kesehariannya sangat mahal, listrik yang hidup dari jam 18.00-01.00 WIT, fasilitas Rumah Sakit tipe C dengan tenaga medis yang sangat terbatas, kesulitan mendapat masker dan handsanitizer, bahkan juga masih sangat sulit mendapatkan air, masih juga harus melawan pandemi mematikan dan operasi militer sekaligus.

Artikel panjang ini mau menjelaskan situasi dunia saat ini, kita semua dihadapkan pada realita pandemi Covid-19 yang mematikan di seluruh dunia, namun kelancaran ekonomi negara dan global harus tetap berjalan sesuai rencana dan pastinya rakyatlah yang selalu ditumbalkan.

)* Penulis adalah Aktivitas Kemanusiaan dan Aggota Aplim Apom Research Group.

 

Artikel sebelumnyaTidak Takut Covid-19
Artikel berikutnyaFKMI di Manado Desak Pemkab Intan Jaya Salurkan Bantuan