Ratusan Tenaga Honorer RSUD Nabire Ancam Moker

0
1848

NABIRE, SUARAPAPUA.com — “Mana? Kapan? Ini masuk bulan keempat hak kami belum dibayar. Kami setiap hari pertaruhkan nyawa kami di tengah ancaman virus Corona. Kami tunggu dua hari ini, kalau Pemerintah Kabupaten Nabire tidak segera bayarkan, kami siap lepas tangan.”

Sony Aronggear, juru bicara menegaskan berkali-kali saat ratusan tenaga honorer dan ASN berunjuk rasa di halaman BLU RSUD Nabire, Senin (11/5/2020) kemarin.

Tak cuma di halaman RSUD Nabire, ratusan orang yang sebagian besar mengenakan pakaian putih-putih itu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Nabire.

Kepada Sekda Nabire, Daniel Maipon, mereka mengutarakan perasaan yang lama terpendam akibat masih belum dibayarkan hak-haknya selama tiga bulan sejak Januari hingga April 2020.

Ratusan tenaga medis juga bahkan ancam akan mogok kerja (Moker) jika tak segera dibayarkan.

ads

“Bapak Sekda, kami datang tanya hak kami. Sudah empat bulan ini. Hari ini kami tidak akan kerja. Kami tunggu sampai besok sudah dicairkan. Itu baru kami lanjut kerja. Kalau sampai besok tidak jelas, kitong siap mogok kerja,” ujar suster Ester dalam orasinya di hadapan Sekda Nabire.

Baca Juga:  Pj Bupati Lanny Jaya Sidak di RSUD Tiom, Begini Hasilnya

“Benar, ini sudah masuk bulan keempat. Tunjangan kami lima bulan kapan mau dibayar?” sambung salah satu perawat.

“Bulan kemari (April) kami demo, tetapi sampai hari ini tra jelas. Kami tuntut hak kami. Mau beli makan dengan uang apa? Belum lagi kebutuhan lain. Pokoknya pemerintah cepat bayar semua hak kami,” tuntut salah satu perawat dari kerumunan masa di depan kantor Bupati Nabire.

“Sudah lama menunggu belum juga ada kejelasan. Jangan ditunda lagi. Kami minta cepat dibayarkan honor, uang makan dan tunjangan insentif yang sampai hari ini tra jelas. Kalau lama lagi berarti kitong sudah sepakat untuk mogok kerja. Kami akan hentikan pelayanan di RSUD Nabire,” ujar Aronggear.

Sekda Daniel Maipon berusaha menenangkan ratusan tenaga honorer dengan menjelaskan panjang lebar kendala yang dihadapi pemerintah daerah menyusul perintah pemerintah pusat mengalihkan anggaran daerah tahun 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Meski mendapat ‘angin segar’ dan boleh kembali ke tempat tugas, 239 orang tenaga honorer itu telah menyatakan siap Moker bila tuntutannya tak segera direspons pemerintah daerah.

dr. Andreas Pekey, direktur RSUD Nabire, mengatakan, sejak dua pekan lalu sudah perjuangkan hak para tenaga honorer Pemda Nabire yang bekerja di RSUD Nabire.

Baca Juga:  FP2KP3 Desak Jabatan Kadinkes Papua Pegunungan Segera Dilantik

Tetapi karena belum ada kejelasan, ratusan orang yang saban hari bekerja di rumah sakit rujukan kasus Covid-19 untuk wilayah Meepago itu meluapkan kekecewaannya.

Hal ini baginya wajar karena mesti ada kejelasan. Apalagi di masa pandemi Covid-19, tentu butuh kepastian jaminan hidup untuk menanggung kebutuhan sehari-hari bagi petugas itu sendiri maupun keluarganya.

Gaji untuk ratusan tenaga honorer memang belum segera dibayarkan, karena rupanya masih harus menunggu alokasi anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah direspons Bupati beberapa saat lalu.

Sementara, menurut Slamet, kepala BPKAD Kabupaten Nabire, manajemen RSUD Nabire belum mengajukan daftar tagihan untuk gaji pegawai honorernya. Sesuai aturan, kata dia, dana baru bisa dicairkan jika sejumlah hal sudah dianggap tuntas.

Karena itu, Slamet mengingatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mesti memahami aturan menyangkut tugas dan tanggungjawab terhadap keuangan negara. Salah satunya, menganggarkan belanja pegawai honorer dan diajukan untuk diproses.

“Mekanismenya jelas, dan saya harap ini harus dipahami. Bicara keuangan negara tidak bisa kita atur seperti uang pribadi, karena ada aturannya, ada mekanisme dan tentu butuh proses. Jadi, selain RSUD, persoalan sama juga dari Dinas Lingkungan Hidup, seharusnya ini sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari,” kata Slamet.

Baca Juga:  Pimpinan Keuskupan Timika: Stop Adu Domba Masyarakat Demi Tujuan Tertentu!

Hak pegawai honorer di dua dinas itu dipastikan hari ini bisa direalisasikan, karena menurut dia, SK Bupati sudah diturunkan dan dilakukan proses penginputan data oleh Bappeda hingga ke sistem penganggarannya.

Dengan melewati beberapa tahapan sesuai aturan, Slamet pastikan proses pembayaran belanja honorer tahun anggaran 2020 dengan total Rp14 Miliar sudah bisa direalisasikan.

“Dan sayapun siap mengontrol proses ini,” imbuhnya.

Diketahui, gaji ratusan pegawai honorer RSUD Nabire yang belum dibayar terhitung sejak Februari hingga April 2020. Sedangkan puluhan tenaga honorer dari Dinas Lingkungan Hidup yang selama ini bertugas membersihkan kota Nabire, sudah lima bulan belum dibayarkan hak mereka.

Beberapa hari lalu bahkan sempat unjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menuntut haknya dibayar. Ada 180 orang honorer masih menunggu realisasinya setelah mendapat penjelasan dari kepala dinas, Onesimus Bonay.

Pewarta: Markus You

Artikel sebelumnyaAntropologi dan Gadis Penjaga Kampung
Artikel berikutnyaPetugas Posko Covid-19 di Deiyai Tuntut Honor