Soal Kerukunan Beragama di Papua, TNI Akan Dilibatkan!

0
2446

Oleh: Devi)*
)* Penulis adalah pekerja sosial

Beberapa bulan terakhir ini, khususnya sejak merebak covid-19, hampir setiap malam saya memejamkan mata dengan perasaan kesal luar biasa pada pemerintah Indonesia. Begitupun saat bangun pagi, setelah upaya berdoa kuat-kuatpun, tetap saja terbersit dalam pikiran: kegilaan dan kebodohan apa lagi yang akan dibuat oleh pemerintah hari ini? Mulai dari omongan corona tidak berbahaya, Papua tidak boleh melakukan lockdown, dibuat kalung anti virus, data covid-19 tidak dibuka penuh, hingga new normal dipaksakan supaya ekonomi tetap jalan padahal tidak ada juga negara yang mengizinkan warganya berwisata ke Indonesia. Itu baru urusan corona. Urusan perundangan, tambah parah: pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditunda dengan alasan rumit, tetapi UU Minerba yang akan menghabisi seluruh perut bumi Papua dan Kalimantan sudah disahkan sambil tetap bersikeras mempercepat Omnibus Law.

Macam setiap kementerian ini bertanding membuat lawakan yang asli tidak lucu. Ekspor benih lobster diperbolehkan dan semua pemegang izinnya adalah perusahaan milik politisi jelek. Kementerian Pertanian bukannya mengkaji mimpi2 ambisius yang sangat berbahaya seperti membuka lahan gambut Kalimantan Tengah untuk sawah padahal pada zaman Orba sudah terbukti mangkrak dan tiap tahun menimbulkan kebakaran (tanah berisi kandungan batu bara kalau terbakar ya mau jadi apa). Atau pun proyek 1,2 juta hektar sawah di Merauke yang jelas-jelas akan menambah masalah sosial baru karena migrasi pendatang besar-besaran yang akan menyingkirkan orang Marind pemakan sagu (bukan beras!) dari tanah nenek moyangnya; tetapi malah sibuk membuat kalung anti corona dari bahan eucapliyptus. Bahkan pabrik kayu putih saja tidak ada yang mengklaim kesaktian semacam itu dari produknya.

Kemarin 1 Juli 2020, para buzzer sibuk membuat tagar #Tumbal1JuliOPM. Dengan sengaja mereka memutarbalikkan fakta bahwa OPM jahat, tidak berperikemanusiaan, dan akan membunuh orang lagi saat peringatan 1 Juli. Bukannya insyaf dan menyadari kejahatannya selama ini Indonesia malah menambah jumlah pasukan ke Papua. Bukannya menyelesaikan kasus Biak Berdarah 22 tahun lalu lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (ya ini memang tidak mungkin sih memang) malah tentara terus berjaga di tower yang jadi lokasi peringatan. Pemerintah Indonesia seperti menutup mata dan telinga dengan semua berita dan suara yang bermunculan dari Papua akhir-akhir ini bahwa rakyat Papua menolak Otsus jilid II dan tidak membutuhkan Otsus manapun juga karena terbukti Otsus tidak berhasil membuat  Papua lebih sehat dan lebih sejahtera.

Baca Juga:  MRP Berhak Memutuskan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

Sekarang, Kementerian Agama ingin melibatkan TNI dalam kerukunan umat beragama. Ketika dikritik, jawaban menterinya malah membawa-bawa Papua sebagai alasan, “Itu dimulainya, memang kami niatkan banyak memperhatikan masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Untuk itu, kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai. Pertama, kami undang teman polisi, kemudian kami undang teman dari TNI. Kebetulan orang itu memang baru saja selesai tugas di Papua, sekarang dia Waaster. Kami ingin meningkatkan kegiatan keagamaan di Papua dalam kaitan supaya bisa meredam situasi lebih baik” jelas Fachrul sebagaimana dikutip situs berita detik.com[1] pada 7/2/20.

ads

Intinya adalah Papua yang jadi alasan utama. Padahal jelas Indonesia punya isu ketidakrukunan umat beragama yang serius karena semakin merebaknya paham khilafah, mabok agama, intoleransi parah terhadap agama-agama non mayoritas yang mudah sekali mengatakan kafir boleh dibunuh karena darahnya halal. Apakah ada intoleransi di Papua? Jelas-jelas skor Kerukunan Beragama Kemenag sendiri yang menempatkan Papua Barat ranking satu di atas rata-rata nasional untuk kerukunan umat beragama[2]. Saya ingin bertanya dengan Kementerian Agama alias kementerian yang banyak sekali anggarannya untuk dikorupsi ini, “Ko lulus kuliah logika ko tidak e?” Kementerian Agama lebih takut bila gereja-gereja di Papua menyerukan tolak Otsus jilid II dan meminta Pemerintah melakukan perundingan dengan ULMWP serta pihak ketiga[3], daripada mereka pada bahaya laten paham khilafah yang lebih mengerikan dari komunis.

Pdt. Karel Phil Erari,  dari Sinode GKI di tanah Papua di tahun 2013 sudah menulis[4]: Partisipasi orang Kristen dalam pemerintahan, khusus pada level menteri, hanya “dijatahkan” empat orang, masing-masing dua Protestan dan dua Katolik. Lahirnya sejumlah Perda bernuansa syariah di Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan NTB, secara khusus Aceh, kendati berseberangan dengan Pancasila dan spirit Bhinneka Tunggal Ika, dibiarkan oleh negara. Ketika di Provinsi Papua Barat dicanangkan Perda Manokwari Kota Injil, berbagai reaksi muncul dari partai-partai Islam dan pejabat pemerintah. Padahal Perda Manokwari Kota Injil bukan reaksi terhadap Perda-perda Syariah di luar Papua. Perda ini bertujuan menjadikan Manokwari kota yang menerapkan prinsip-prinsip Injil, seperti perdamaian, persatuan, kasih, dan keadilan. Dasarnya ialah bahwa Manokwari pusat peradaban baru bagi Papua karena pada tahun 1855, pekabar Injil pertama kali mendarat di sebuah pulau kecil, Mansinam, di bibir pantai Manokwari.

Baca Juga:  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tanah Papua Harus OAP, Aspirasi Lama

Kalau mau belajar soal toleransi datanglah ke Papua Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana ranking provinsi soal kerukunan beragama tadi. Di sini tidak akan kalian temukan orang dikucilkan karena berlainan agama atau orang dilarang beribadah di rumah di masa pandemi maupun masa biasa sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat radikal sana yang setiap masalah ancaman kekerasan hanya diselesaikan dengan meterai Rp 6000. Di Papua sepelosok apapun, para tuan rumah akan paham bila ada tamu atau pendatang yang berlainan kepercayaan dan tidak mempermasalahkan bila dia memasak dari panci yang berbeda. Bandingkan suasananya dengan di luar sana. Kasus diskriminasi rasial berulang-ulang terus terjadi sekalipun ada Undang-Undang no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Beberapa hari ini muncul berita bahwa Timor Leste setelah 18 tahun merdeka menjadi negara termiskin ke-15 dari 162 negara di dunia[5]. Netizen Indonesia senang dan bermunculan komentar yang puas bahwa Timor Leste menjadi miskin selepas dari Indonesia, malah beberapa berkomentar yang intinya itu adalah peringatan supaya Papua jangan ikut-ikutan. Orang-orang Indonesia sendiri seperti tidak berkaca pada situasi negaranya sendiri yang juga tidak pantas dikategorikan negara berpenghasilan menengah karena jelas kemiskinan masih banyak terjadi di mana-mana dan tingkat korupsi yang gila-gilaan. Setidaknya, sekalipun miskin, Timor Leste bangga dengan kemerdekaan negaranya, secara kehidupan sehari-hari juga rakyatnya merasakan stabilitas ekonomi dan tingkat inflasi tetap terkendali. Timor Leste berhasil menjadi negara yang menyelesaikan kasus covid-19 dengan angka kematian nol[6]. Tidak pernah kita dengar satu kali pun Timor Leste berkata ingin kembali dengan Indonesia, yang ada malah ribuan pengungsi Timor Leste yang dulunya mendukung Indonesia malah ingin pulang kembali ke Timor Leste karena tidak mengalami kesejahteraan sama sekali[7].

Artikel yang memberitakan tentang kemiskinan Timor Leste selepas berpisah dari Indonesia itu juga menceritakan tentang seorang sniper TNI yang dengan bangga telah menembak banyak pejuang kemerdekaan Timor Leste hingga lebih dari 80 orang dan meninggal dengan kebanggaan itu. Betapa gilanya! Orang bisa bangga akan kekerasan dan kejahatan perang yang dia lakukan atas nama cinta Indonesia. ABC Australia menampilkan liputan khusus tentang 4000-an anak Timor Leste yang diculik paksa oleh TNI ke Indonesia di tahun 1970-an pada awal aneksasi Tim-Tim. Dikatakan bahwa sebagian besar di antara mereka mengalami pelecehan atau ditelantarkan oleh orang Indonesia. Banyak wanita yang diperkosa oleh tentara, bahkan ketika mereka anak-anak, yang lainnya menjadi korban penyiksaan atau kekerasan[8]. Versi film dokumenternya tersedia di Youtube dengan judul The Stolen Children of Indonesia[9], namun saya tidak sanggup melihatnya karena membaca artikelnya saja sudah membuat saya menangis hancur.

Baca Juga:  Siklus Kekerasan, Jangan Terjadi di Paniai!

Dalam tulisan yang tadi sudah dikutip, Pdt. Dr. Karel Phil Erari juga menyatakan bahwa hal itupun terjadi di Papua, karena sudah banyak anak Papua dibawa ke Jawa dan dipesantrenkan di sana dengan tujuan menghijaukan Papua. Hal ini terbukti dengan munculnya berita pada 5 Juli 2020 lalu bahwa 300 santri Papua dilatih untuk bela negara[10]. Sungguh ini upaya mengadu domba Papua dengan isu SARA. Dari dulu sudah banyak orang Papua beragama Islam, terutama di daerah Kepala Burung. Injil juga pertama kali masuk di Kepala Burung tetapi sejak dulu hingga kini para misionaris, pendeta, dan gereja tidak berupaya mengkristenkan mereka. Mengapa pemerintah Indonesia malah melakukan yang sebaliknya? Mengapa membawa keluar anak-anak Papua untuk siap berperang dengan saudara-saudaranya orang Papua dengan alasan agama? Datang untuk belajar tentang harmoni dan toleransi, jangan datang membawa masuk pasukan untuk memaksakan kerukunan beragama versi negara!

Negara sama sekali tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan konflik Papua. Rezim ini harus ingat bahwa Papua menyumbangkan suara yang signifikan saat pilpres 2019 lalu. Sungguh tidak terduga sebelumnya bahwa rezim ini justru berbuat semakin jahat dan terus memaksakan militerisasi dan Otsus sambil memberangus pendapat Papua. Negara semestinya memastikan semua kasus-kasus berdarah di Papua diluruskan dan korbannya semua mendapat perlindungan dan restitusi serta pelaku kekerasan dihukum berat, untuk mewujudkan kesejahteraan yang nyata dan merata bagi semua orang Papua. Kalau begini terus, jangan heran bila Papua juga terus melawan dan bersuara hingga seluruh simpati internasional berpihak pada warga Papua demi Papua bisa menentukan nasibnya sendiri. (*)

Referensi:

[1] https://news.detik.com/berita/d-5083346/dikritik-keras-soal-pelibatan-tni-untuk-kerukunan-ini-penjelasan-menag

[2] https://tirto.id/daftar-skor-indeks-kerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH

[3] https://suarapapua.com/2020/07/06/wpcc-tuhan-otsus-pembangunan-indonesia-untuk-kesejahteraan-papua-sudah-mati/

[4] Karel Phil Erari, Kekristenan dan Kepemimpinan Kristen Sekarang dan Masa Depan, dalam John Campbell-Nelson et.al, Teologi Politik – Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru, Makassar: Oase INTIM, 2013, p.206

[5] https://kupang.tribunnews.com/2020/07/06/dulu-ngotot-lepas-dari-indonesia-timor-leste-kini-rasakan-jadi-negara-paling-miskin-di-dunia

[6] https://suarapapua.com/2020/05/27/timor-leste-dan-montenegro-merdeka-lewat-referendum-kini-telah-bebas-dari-covid-19/

[7] https://suarapapua.com/2020/05/23/jang-ulang-kisah-sengsara-pengungsi-tim-tim-di-papua/

[8] https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-07/kisah-anak-anak-timor-leste-yang-diambil-tentara-indonesia/12429438

[9]https://www.youtube.com/watch?v=Bu_EUpLtMYg

[10] http://beritatrans.com/2020/07/05/300-santri-papua-dilatih-bela-negara-fadlan-mereka-akan-jaga-nkri-di-timur-indonesia/

Artikel sebelumnyaJakarta Shouldn’t Force to Continue The Special Autonomy Bill of  Law II
Artikel berikutnyaDiduga Terlibat dalam Pengadaan Obat Ilegal, Dua Pengurus KPA Papua Dipanggil Kejati Papua