JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dalam kunjungan kerja, Matheys Sibi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura beserta jajarannya bertemu Ketua Majelis Jemaat GKI Betania Dok IX Kali Jayapura, Pdt. Ester Wanda dan badan pengurus nelayan, Selasa (15/9/2020).
Hal tersebut dilakukan untuk pembinaan kepada jemaat yang berprofesi sebagai nelayan, terutama yang telah menunjukkan Progress pada perkembangan kenelayanan di jemaat tersebut secara mandiri.
Kemudian menanyakan langsung status dari badan hukum pengurus nelayan jemaat. Terutama surat izin kapal pengangkut ikan atau yang disebut SIKPI, karena menurutnya, izin tertulis harus dimiliki setiap Armada kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
“Surat izin perkapalan di perairan Kota Jayapura wajib ada, jika belum ada Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini instansi teknis akan mendampingi secara langsung setiap prosesnya dan juga pendataan setiap anggota nelayan yang belum ada Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Juga Kartu Asuransi Nelayan (KAN) Mandiri, hingga legitimasinya dan pembinaannya langsung ke sasaran,” kata Matheys Sibi.
Katanya, karena terkait informasi dan data nelayan serta sarana prasarana, maka pada prinsipnya menjadi tanggungjawab pemerintah maupun lembaga–lembaga yang berkompenten, seperti halnya gereja dan jemaat.
“Pemerintah berterima kasih kepada ketua dan PHMJ GKI Betania Dok IX Kali Jayapura, karena telah membina setiap proses. Kami dari pihak pemerintah akan terus kawal dan dampingi secara langsung proses perijinan hingga legalitas badan nelayan lebih terpadu, guna menjawab permintaan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Ia melihat, permintaan ikan di Kota Jayapura semakin meningkat, sehingga diharapkan dengan mengetahui informasi dan data dari nelayan menjadi tolak ukur program kerja Pemkot, agar tepat ke sasaran dan pengembangan nelayan dapat berdaya saing.
Ketua Mejelis Jemaat GKI Betania, Ester Wanda menjelaskan satu tahun badan pengurus nelayan telah melaksanakan ibadah profesi jemaat di bawah pembinaan PHMJ yang mengurus urusan Penginjilan (PI) dan Pembinaan Jemaat (PJ), kemudian dibentuk badan nelayan jemaat yang didorong dalam keputusan sidang jemaat XVIII Tahun 2018.
“Selain itu, ada pula profesi tukang ojek, penjual pinang, dan lain-lain. Dalam Jemaat ini kami PHMJ melihat gereja wajib membina iman jemaat dan dampak sosial bagi perkembangan potensinya,” kata Pdt. Wanda.
Kata Wanda, agar menyadari dampak sosial dari gereja, sehingga pihaknya wajib memberikan penguatan iman dan realisasi pelayanan bagi warga jemaat maupun masyarakat.
“Supaya jemaat tahu bagaimana memperlihatkan fungsi utamanya, menyelesaikan permasalahan, menetapkan dan meraih sasaran. Serta memahami dan menangani kebutuhan-kebutuhan yang meningkat dalam skala yang luas serta cara agar dapat menahan beban yang terjadi ditenga pandemi Covid-19 ini maupun dimasa mendatang,” jelasnya.
Manfaatnya meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan secara cepat dan tepat didasarkan pada kecakapan dalam mengidentifikasi.
“Dan meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan situasi, menjadi agen perubahan yang efektif dan efisien di lingkungan unit kerja masing-masing, serta memiliki kepekaan dalam kewirausahaan.”
Ketua Badan Nelayan Jemaat, Markus Arobaya mengungkapkan, pihaknya ada 13 kelompok yang terkoordinir langsung oleh badan pengurus nelayan yang tersebar di 4 WIJK Jemaat.
“Diantaranya pancing dasar, pancing tunda, dan lain-lain. Datanya dikirim ke dinas untuk ditindaklanjuti sebagai kebutuhan data dan informasi guna kebutuhan program pemberdayaan kenelayanan,” kata Arobaya.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Elisa Sekenyap
